ZONAUTARA.com – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur memutuskan gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, gugur. Keputusan ini diambil setelah pihak tergugat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), memohon agar perkara tidak dilanjutkan.
Menurut Hakim Ketua, Rahmadi, majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa surat keterangan yang menjadi objek sengketa telah dicabut dan dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Oleh karena itu, majelis memutuskan untuk menghentikan perkara dengan status gugur.
“Mengadili: Menyatakan gugatan Penggugat gugur. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000,” ujar Rahmadi saat membacakan amar putusan pada 12 November 2026.
Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, menyatakan bahwa tidak ada ruang untuk upaya hukum lanjutan setelah putusan ini dibacakan. Ia mengingatkan bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat.
Putusan ini juga menegaskan bahwa keputusan objek sengketa secara faktual sudah tidak ada dan mati, sehingga tidak dapat lagi menjadi bahan sengketa. Dengan demikian, pemeriksaan perkara Nomor 255/G/2026/PTUN Jakarta telah resmi berakhir.
Diolah dari laporan Tirto.id.
