ZONAUTARA.com – Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka peluang pelindungan bagi pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta sejumlah jenderal lainnya sebagai tersangka. Meskipun demikian, hingga saat ini, LPSK belum menerima permohonan pelindungan dari pihak berkategori JC.
LPSK menjelaskan bahwa ada delapan permohonan pelindungan yang telah mereka terima, namun semua pemohon statusnya masih sebagai saksi. “Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator,” ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam keterangannya, Kamis (12/11).
Sri juga menyatakan bahwa LPSK tetap membuka kemungkinan menerima permohonan dari pihak dengan status berbeda, termasuk JC, sesuai perkembangan penanganan perkara. Saat ini, LPSK masih menelaah delapan permohonan tersebut dengan berkoordinasi bersama penyidik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan mendalami kebutuhan pelindungan para pemohon.
Dalam proses penelaahan, LPSK mempertimbangkan aspek-aspek seperti pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, hingga situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Pertimbangan ini mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
LPSK berkomitmen untuk terus mengikuti perkembangan penanganan perkara dan mengantisipasi kemungkinan bertambahnya permohonan pelindungan. Kasus dugaan penyadapan ini telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka, yaitu Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Ketiga tersangka selain Slamet Uliandi saat ini ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.
