ZONAUTARA.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengumumkan bahwa anggaran untuk pengangkatan guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari paruh waktu menjadi penuh waktu telah disepakati sebesar Rp23 triliun. Anggaran ini disepakati dalam rangka mempercepat peralihan status yang dijadwalkan dimulai pada 1 Januari 2027.
“Anggarannya sudah kami sepakati, 23 triliun untuk peralihan ini,” ujar Lalu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11). Lalu menegaskan pentingnya penggunaan anggaran ini secara efektif dan meminta agar proses administrasi tidak mempersulit terlaksananya pengangkatan tersebut. “Karena guru-guru kita hari ini memang membutuhkan kepastian,” katanya.
Lalu Irfani juga menambahkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait pengangkatan ini. “Sampai dengan hari ini juklak juknisnya belum kami terima,” ujarnya. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan juklak dan juknis agar para guru dapat mempersiapkan diri sesuai dengan persyaratan administratif yang dibutuhkan.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa kebijakan pengangkatan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu ini tidak hanya berlaku untuk guru, tetapi juga untuk profesi lainnya, termasuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. “Kemudian Satpol PP, kemudian tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelayanan ya, atau tenaga pelaksana lain. Nah itu secara apa namanya, status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu,” ungkap Prasetyo.
Lalu berharap pemerintah konsisten menjalankan kebijakan anggaran ini sesuai dengan kesepakatan bersama dan segera memberikan petunjuk teknis untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya.
Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.
