ZONAUTARA.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa program sertifikat tanah gratis membawa kepastian hukum bagi warga, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Saat menghadiri acara Gebyar Rumah Subsidi dan Akad Perdana BTN Homepower di Perumahan Pesona Kahuripan 15, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/11/2026), Maruarar menegaskan bahwa program ini sangat membantu masyarakat yang telah lama memiliki tanah tanpa sertifikat resmi.
Maruarar menjelaskan, “Program Presiden Prabowo memberikan sertifikat gratis tahun ini satu juta. Tadi Bapak sudah bisa menyaksikan begitu bahagianya. Banyak yang sudah puluhan tahun, belasan tahun punya tanah, tapi baru sekarang mempunyai sertifikat.” Ia menambahkan bahwa kebijakan ini menjadi bukti kehadiran negara dalam memperjuangkan hak masyarakat atas tanah serta meningkatkan kesejahteraan mereka.
Selain program sertifikat gratis, Maruarar memaparkan sejumlah kebijakan pendukung di sektor perumahan dan pemberdayaan ekonomi, seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan akses pembiayaan dengan bunga rendah. “Rumahnya diperbaiki dengan program bedah rumah, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonomi keluarganya diperbaiki dengan program KUR Perumahan dan juga PNM yang bunganya diturunkan dari 22 ke 8 persen,” ujarnya.
Pemerintah juga memperluas cakupan program perbaikan rumah tidak layak huni, yang di Kabupaten Bogor meningkat dari 1.346 unit pada 2025 menjadi 10.000 unit pada 2026. Di Provinsi Jawa Barat, jumlah rumah yang menjadi sasaran program ini meningkat dari 6.347 unit menjadi 40.000 unit pada periode yang sama.
Selain itu, pemerintah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan bunga kredit lima persen per tahun dan uang muka sebesar satu persen untuk rumah subsidi. Pemerintah juga membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Maruarar menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya komprehensif untuk memperbaiki kondisi fisik, kepastian hukum, dan ekonomi masyarakat. “Jadi komprehensif, tidak satu-satu mengerjakannya. Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonominya diperbaiki,” pungkas Maruarar.
Diolah dari laporan Antara – Top News.
