ZONAUTARA.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti sejumlah daerah di Indonesia yang kerap mengalami polemik terkait pembahasan upah minimum. Hal ini menjadi perhatian pemerintah menjelang penetapan upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum tahun 2027.
Tito menjelaskan bahwa setiap tahun, pembahasan upah minimum kerap memicu perdebatan dan konflik antara pekerja dan pengusaha, bahkan tak jarang berujung pada demonstrasi berskala besar. Beberapa wilayah yang menjadi sorotan karena memiliki dinamika pengupahan yang tinggi antara lain Jawa Barat, Batam di Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah, termasuk Jakarta.
“Dalam beberapa tahun yang lalu, upah minimum regional ini selalu menjadi bahan polemik dan pro kontra, kemudian bahkan terjadi demo yang cukup besar. Terutama di Jawa Barat, kemudian di Batam biasanya Kepulauan Riau, kemudian di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Timur, di Jawa Tengah. Itu yang menjadi hotspot daerah-daerah yang relatif cukup ada dinamika. Dan ujungnya ke Jakarta,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kemendagri, Senin (16/11/2026).
Tito mengimbau pemerintah daerah, khususnya gubernur, untuk siap mempersiapkan proses penetapan upah minimum dengan mematuhi pedoman dari pemerintah pusat. Gubernur mempunyai peran penting karena nantinya mereka yang akan mengambil keputusan penetapan upah minimum di wilayah masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan gubernur, setelah pedoman dari Kementerian Ketenagakerjaan diterima.
“Setelah nanti sudah ada guidelines yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, maka kita akan lihat daerah-daerah ini nanti dia melakukan pembicaraan tripartit ya, terutama dengan selain pemerintah, dengan para buruh, serikat buruh daerah masing-masing, dengan para pengusaha, Apindo atau Kadin,” ujarnya.
Tito berharap formula pengupahan yang disepakati dapat memuaskan mayoritas pihak sehingga penetapan upah minimum tidak kembali memicu polemik yang berkepanjangan. Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha agar kebijakan pengupahan dapat mendukung kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga investasi dan perekonomian daerah.
“Sehingga isu masalah upah minimum tidak menjadi isu yang panas, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan, dan itu tetap mengundang investasi, mendukung iklim ekonomi,” tegas Tito.
Selain itu, ia menugasi jajaran Kemendagri untuk menyiapkan surat edaran yang terperinci mengenai langkah-langkah pemerintah daerah dalam menindaklanjuti penetapan upah minimum, termasuk monitoring dan pengawasannya. Tito berharap seluruh proses penetapan dapat diselesaikan pada Desember 2026 dalam kondisi yang kondusif.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia – News.
