BRAN Tegaskan Sinergi Penting untuk Reforma Agraria

BRAN menegaskan pentingnya sinergi kementerian/lembaga untuk mewujudkan reforma agraria yang efektif di Indonesia.

Redaktur AI
Penulis:
Foto: Detik – Berita

ZONAUTARA.com – Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menekankan pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaga untuk mewujudkan reforma agraria di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan lanjutan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Kepala BRAN, Dedi Prasetyo, menyampaikan apresiasinya kepada Bappenas atas dukungan yang telah diberikan. “Kami menyampaikan terima kasih dan hormat kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Profesor Rachmat Pambudy, atas dukungan dan perhatian yang diberikan terhadap penguatan BRAN,” ungkap Dedi Prasetyo.

Pertemuan ini bertujuan untuk mematangkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN yang tengah dikembangkan oleh Dedi dan tim, guna mendukung pelaksanaan reforma agraria di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dedi menekankan bahwa reforma agraria bukan hanya sekadar kebijakan pemanfaatan tanah, tetapi juga upaya penyelesaian konflik yang mengarah pada kepastian hukum dan kesejahteraan rakyat. “Sinergi ini sangat penting agar reforma agraria tidak hanya menjadi kebijakan penataan tanah, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan konflik, memberikan kepastian hukum, dan membuka akses kesejahteraan bagi rakyat,” tegas Dedi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, dasar pembentukan BRAN dianggap penting untuk menyelesaikan berbagai permasalahan agraria yang semakin kompleks. Dedi menggarisbawahi perlunya kelembagaan dengan kewenangan dan kemampuan koordinasi yang jelas untuk menangani persoalan agraria lintas sektor hingga daerah. “Mandat reforma agraria sangat luas dan menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Karena itu, diperlukan kelembagaan yang efektif, memiliki pembagian kewenangan yang jelas, dan mampu mengambil keputusan secara terukur,” tambah Dedi.

BRAN telah melakukan audiensi dengan lebih dari 15 kementerian/lembaga untuk membangun sinergi pelaksanaan reforma agraria. Dedi mengungkapkan bahwa penguatan sistem data agraria nasional memerlukan integrasi informasi dari sekitar 20 hingga 30 kementerian/lembaga terkait. “Sistem data yang kuat menjadi prasyarat penting agar kebijakan penataan aset, penyelesaian konflik, dan pemberian akses ekonomi dilaksanakan berdasarkan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan,” imbuh Dedi.

Dedi menargetkan penyelesaian SOTK BRAN sebelum akhir 2026, agar dapat menjadi dasar penyusunan program, anggaran, dan kesiapan operasional pada tahun 2027. Keberhasilan reforma agraria, menurut Dedi, tidak hanya diukur dari luas tanah yang ditata tetapi juga dari berkurangnya konflik, pulihnya hak masyarakat, dan meningkatnya produktivitas. “Keberhasilan reforma agraria tidak semata diukur dari luas tanah yang ditata atau diredistribusikan, tetapi dari berkurangnya konflik, pulihnya hak masyarakat, meningkatnya produktivitas, dan terbukanya kesempatan ekonomi. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BRAN adalah manfaat nyata yang dirasakan rakyat,” terang dia.

Diolah dari laporan Detik – Berita.

⚠️ Disclaimer: Konten ini dihasilkan secara otomatis dengan pengerjaan sebagian melibatkan bantuan AI. Mohon untuk memverifikasi kembali data dan informasi yang tercantum.
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com