ZONAUTARA.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan bahwa penunjukan ketua majelis sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat dilakukan oleh siapa saja, sesuai dengan Peraturan Polisi (Perpol) baru. Hal ini dinyatakan oleh Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, Kamis (19/11), berdasarkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Anam menyebutkan bahwa Pasal 42 dalam Perpol tersebut memberi kemungkinan kepada siapa pun untuk menjadi ketua sidang asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Dengan Perpol itu khususnya Pasal 42 terkait kepangkatan, siapa pun asalkan tidak melanggar Perpol punya posibilitas untuk menjadi ketua maupun anggota dalam majelis tersebut,” katanya.
Penerbitan Perpol baru ini menurut Anam merupakan solusi untuk memberikan landasan hukum sah bagi pelaksanaan sidang KKEP, termasuk dalam penyusunan majelisnya. “Saya kira memang dengan fakta soal kepangkatan dan lain sebagainya, penerbitan Perpol baru itu adalah jalan keluar,” ujarnya.
Anam menjelaskan bahwa keputusan mengenai ketua dan anggota majelis diserahkan kepada Mabes Polri. Ia menghimbau agar semua pihak menghormati mekanisme yang berlaku. “Kita hormati aturan mainnya. Kita tunggu. Itu kan keputusannya Mabes Polri ya. Kita tunggu Mabes Polri saja,” tambahnya.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir menyebut bahwa rencana sidang etik terhadap Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penerbitan Perpol tersebut. Perubahan aturan ini memungkinkan anggota dengan pangkat lebih rendah dari terduga pelanggar ikut dalam majelis, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Perpol terbaru.
Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.
