ZONAUTARA.com — Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2027 Kota Bitung seperti pengiriman barang menggunakan jasa ekspres (express delivery). TAPD dan Badan Anggaran DPRD mengutamakan metode kecepatan dari pada prinsip ketelitian belanja.
Baru dua hari Rancangan APBD 2027 diusulkan, Vivy Ganap Cs langsung menggelar agenda rapat Paripurna penetapan pada, Rabu (18/11/2026) malam.
Pembahasan ekspres TAPD dan Banggar di DPRD Bitung itu mendapat tanggapan dari pemerhati pemerintahan Kota Bitung, Novri Topit. Ia menilai, pembahasan yang tergesa-gesa tidak terlepas dari Pemkot dan DPRD mengejar tenggak waktu.
“Jadi kalau ada belanja yang tidak efisien pada 2027 nanti, itu karena fungsi pengawasan anggaran dari DPRD dilakukan secara serampangan,” ucap Novri.
Kendati demikian, Novri mengusulkan pembahasan APBD 2027 Bitung yang super cepat itu perlu masuk dalam museum rekor muri. “Mungkin kabupaten/kota di Indonesia, Bitung paling tercepat pembahasan APBD. Jadi, ini perlu diusulkan masuk rekor muri,” ucapnya.
Prioritas Belanja APBD 2027 Tak Jelas
Di gambaran umum Rancangan APBD, pendapatan daerah sebesar Rp.759.376.241.738. Sementara, belanja daerah dipatok sebesar Rp.729.981.624.822.
Untuk pembiayaan daerah, Pemkot Bitung menganggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.11.704.618.036 dan pengeluaran pembiayaan menyentuh angka Rp.41.099.234.952.
Namun, di RAPBD yang diusulkan Pemkot Bitung tersebut Zonautara.com belum mendapatkan pernyataan secara rinci prioritas belanja pasca APBD 2027 ditetapkan. Ketua Badan Anggaran Vivy Ganap enggan memberikan pernyataan meskipun telah dikonfirmasi secara resmi.
Anggota Badan Anggaran dari partai fraksi Golkar Cherry Mamesah juga tak berkomentar banyak soal dinamika pembahasan. Cherry hanya menjelaskan, di hari terakhir ia tidak mengikuti rapat pembahasan belanja.
“Setelah Paripurna RAPBD langsung dilakukan rapat. Sebagai anggota Banggar, saya mengikuti dua hari rapat tersebut. Tapi, kebanyakan pembahasan masih ditahap pendapatan. Ada juga soal belanja, namun baru di lingkup RS Pratama Bitung,” kata Cherry, Jumat (20/11/2026).
Rencananya, kata Cherry, pembahasan belanja akan dilanjutkan pada 18 November 2026 pagi sekitar pukul 09.00 Wita. Tapi, karena ada beberapa urusan yang ia harus selesaikan, sehingga tidak sempat mengikuti rapat.
“Nah, saya tiba di kantor posisi rapat sudah selesai pada pukul 09.35 Wita. Agenda Paripurna penetapan juga telah dijadwalkan. Jadi tak mengetahui prioritas-prioritas belanja seperti apa dan sebagainya. Coba ditanya kepada anggota Banggar yang sempat ikut,” jelasnya.
Hal serupa diungkapkan anggota Banggar, Ahmad Syafruddin Ila. Ia menjelaskan, pembahasan belanja yang dia ikuti terkait anggaran RS Pratama.
RS Pratama sebelumnya dianggarkan Rp.4,3 miliar. Karena berbagai pertimbangan karena Rumah Sakit tersebut baru mendapat akreditasi, sehingga bersepakat dialokasikan anggaran sebesar Rp.8 miliar.
“Pimpinan sempat meminta rapat tersebut ditutup dan dianggap selesai. Permintaan itu kami tolak karena mengingat masih banyak anggaran belanja yang perlu dibahas. Maka keputusannya rapat dilanjutkan pagi. Tapi, saat kami datang pagi ke kantor rapat sudah selesai,” tuturnya.
Walikota Bitung Penyusunan APBD Melalui Tahapan Panjang
Wali Kota Bitung Hengky Honandar dalam pendapat akhirnya menyampaikan bahwa proses penyusunan hingga pembahasan APBD 2027 telah melalui tahapan panjang
Tahapan tersebut, katanya, dimulai dari penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), nota keuangan, pemandangan umum fraksi-fraksi, jawaban pemerintah, hingga pembahasan mendalam antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Atas proses tersebut, kata Hengky Honandar, mengapresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah memberikan perhatian serta pemikiran selama pembahasan berlangsung.
“Berbagai catatan strategis, saran perbaikan, dan koreksi konstruktif dari DPRD merupakan bagian penting untuk memastikan kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” katanya.
Hengky menjelaskan APBD 2027 bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan tahunan, melainkan instrumen fiskal yang harus mampu menerjemahkan visi dan misi pembangunan daerah ke dalam program nyata.
“Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bitung Tahun Anggaran 2027 yang telah disetujui bersama merupakan instrumen fiskal utama untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni Harmonisasi Menuju Bitung Maju,” tegasnya.
