Ronny Adolof Buol Ringkasan
ZONAUTARA.com – Dataran Dumoga sering disebut sebagai kisah sukses pembangunan agraria di Sulawesi Utara. Kawasan di Kabupaten Bolaang Mongondow ini adalah lumbung pangan dan ruang hidup baru bagi ribuan eks transmigran era Pemerintahan Soeharto. Namun, di balik itu, tersimpan sejarah lain yang sering dilupakan orang: sejarah tentang tanah yang telah lebih dulu diolah, diwariskan, dan dipertahankan oleh masyarakat adat Mongondow jauh sebelum program transmigrasi hadir.
Sejak 1940-an, hutan Dumoga bukanlah ruang kosong. Ia dibuka secara kolektif melalui monalun, dipimpin sangadi, ditanami, dipajaki, dan dijaga sebagai bekal generasi mendatang. Relasi masyarakat dengan tanah bersifat sosial, adat, sekaligus administratif. Namun perubahan politik nasional, terutama setelah 1965, menggeser posisi warga adat dari subjek pengelola menjadi pihak yang diabaikan dalam kebijakan negara.
Kedatangan transmigran asal Bali dan Jawa sejak awal 1960-an menandai babak baru Dumoga. Negara menganggap tanah di kawasan ini kosong, lantas dialokasikan dan dibagikan untuk para transmigran. Hasil tumpasan dan ingatan kolektif masyarakat lokal perlahan tersisih oleh surat keputusan, sertifikat dan perubahan peta kawasan. Di titik inilah sengkarut bermula, ketika dua sistem kebenaran, adat dan negara, berjalan sejajar namun tak pernah benar-benar dipertemukan.