Ringkasan
ZONAUTARA.com – Iskandar Mokobombang berumur 66 tahun saat ini. Tubuhnya tidak sekuat dulu. Tapi setiap pagi, Senin hingga Sabtu, ia tetap naik ke belakang kemudi truk sampah dan menempuh rute yang selalu dilalui selama hampir dua dekade. Istrinya sudah meninggal. Tiga anaknya sudah menikah dan tak lagi tinggal bersamanya. Tinggal sendirian di rumah, gaji Rp 2 juta per bulan sebagai sopir truk sampah di Kotamobagu menjadi satu-satunya sumber pendapatan untuk membiayai kehidupannya sehari-hari.
Namun, tidak semua gaji itu utuh diterimanya. Sebab, ada potongan BPJS Kesehatan dan tunjangan hari tua. Ada pula potongan apabila dia izin sakit sebesar Rp 20 ribu per hari. Jika tidak masuk tanpa kabar, potongannya bisa mencapai Rp 300 ribu.
“Harusnya pemerintah perhatikan, gaji kami tidak bisa membiayai hidup. Mereka saja pegawai pemerintah gajinya hingga lima juta saja ada tidak sisa, apalagi cuma dua juta,” kata Iskandar saat ditemui di TPA Poyowa Kecil, Senin, 1 Juni 2026.
Iskandar adalah satu dari sekitar 200 petugas kebersihan di Kota Kotamobagu. Mereka adalah tulang punggung sistem persampahan kota yang telah mengoleksi sepuluh Piala Adipura. Tetapi, gaji yang mereka terima, semuanya sama Rp 2 juta per bulan.
Sejak pemerintah Kota Kotamobagu mengubah skema ketenagakerjaan petugas kebersihan menjadi sistem outsourcing pada 2025, harapan akan peningkatan kesejahteraan justru belum banyak dirasakan para pekerja di lapangan.
Pada Maret 2025, sistem ketenagakerjaan petugas kebersihan Kota Kotamobagu mengalami perubahan. Pekerja yang sebelumnya berstatus tenaga harian lepas (THL) di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dialihkan ke sistem outsourcing melalui mekanisme e-Katalog. Kepala DLH Kotamobagu Erwin Pasambuna mengonfirmasi bahwa hanya satu perusahaan yang mendaftar dalam proses pengadaan tersebut.
Perusahaan itu adalah PT ARCO Samudera Perkasa, berkantor pusat di Kalimantan Selatan dengan kantor cabang di Pasar Segar Paal Dua, Manado. Susanti Alim (48), Leader Pengawas perusahaan untuk empat kecamatan di Kotamobagu, menjelaskan bahwa hubungan kerja dimulai sejak era Kadis DLH sebelumnya, Refly Mokoginta.

Neno Karlina Paputungan 