Connect with us
Hosting Unlimited Indonesia

Sorotan

TAMBANG di BANGKA: Pemerintah Harus Hentikan Perizinan Tambang di Pulau-pulau Kecil

Pemerintah didesak mengambil langkah cepat dan tepat melakukan pemulihan lingkungan di Pulau Bangka dan memastikan tidak ada lagi perizinan tambang baru yang dikeluarkan.

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com — Pemerintah diminta untuk menyelamatkan seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia dari daya rusak industri tambang.

Hal ini mengemuka pada Seminar Publik dan Rapat Kerja dalam rangka Peringatan Hari Anti Tambang (HATAM) 2017 yang berlangsung di Manado Senin, (29/05/2017) dan dihadiri oleh perwakilan warga Pulau Bangka, pemerintah serta organisasi masyarakat sipil terkait.

Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka juga kembali mendesak pemerintah segera melakukan eksekusi dan memulihkan lingkungan di Pulau Bangka, Sulawesi Utara sebagai tindak lanjut dari pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Mikgro Metal Perdana (MMP) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lewat Surat Keputusan Nomor 1361K/2017 tertanggal 23 Maret 2017.

“Kita mendesak langkah cepat dan tepat pemerintah melakukan pemulihan lingkungan di Pulau Bangka dan memastikan tidak ada lagi perizinan tambang baru yang dikeluarkan,” tegas Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah.

Johansyah juga menyatakan kemenangan gugatan warga terhadap perizinan tambang PT. MMP di Pulau Bangka sangat penting menjadi yurisprudensi sebagai terobosan dan pedoman penegakan hukum untuk penyelamatan seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia dari kerusakan lingkungan akibat industri tambang.

“Pulau-pulau kecil di Indonesia semakin rentan akibat dampak perubahan iklim. Kondisinya akan semakin diperparah jika pemerintah masih saja obral dan gagal menghentikan perizinan tambang di pulau-pulau kecil itu,” jelas Johansyah.

Sementara Direktur Yayasan Suara Nurani Minaesa, Jull Takaliuang, menegaskan bahwa pemulihan lingkungan di Pulau Bangka perlu segera diawali dengan penyegelan aset dan pembongkaran fasilitas PT. MMP serta penilaian (valuasi) kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahan tersebut.

“Selama ini PT. MMP terus beraktivitas tanpa menghormati aturan, proses dan putusan hukum.  Kita menginginkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dijalankan bukan malah dipermainkan,” ujar Jull.

Juru Kampanye Kelautan Greenpeace Indonesia, Arifsyah Nasution, menyatakan paradigma pembangunan berkelanjutan di pulau-pulau kecil adalah pembangunan tanpa tambang.

“Untuk menyelamatkan ruang hidup warga dan melestarikan keanekaragaman hayati, arah pembangunan tanpa industri tambang di pulau-pulau kecil di Indonesia mutlak menjadi komitmen bersama,” tegas Arifsyah.

Untuk pengawalan kemenangan gugatan hukum warga Pulau Bangka terhadap perizinan PT. MMP serta advokasi penyelamatan pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia, Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka dalam waktu dekat akan segera membawa hasil rumusan seminar dan rapat kerja Peringatan HATAM 2017 di Manado ini ke sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Puluhan ribu orang di berbagai daerah di Indonesia juga mendukung gerakan Penyelamatan Pulau Bangka melalui petisi di laman change.org/savebangkaisland yang diinisiasi Vokalis Kaka “Slank”. Hingga kini petisi tersebut sudah ditandatangani hampir 30 ribu orang.

Tahun ini, HATAM Nasional diperingati serentak di 22 wilayah simpul perlawanan terhadap tambang di seluruh Indonesia. Tanggal 29 Mei dipilih karena berkaitan dengan peristiwa bencana tambang terbesar di Indonesia, tragedi Lumpur Lapindo 11 tahun yang lalu sebagai bukti kegagalan industri tambang selama ini.

TRAGEDI DI BAKAN

Legislator Sulut prihatin soal tambang rakyat di Bakan

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com– Aktifitas pertambangan rakyat yang menalan puluhan korban di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menjadi keprihatinan bersama. Terutama para wakil rakyat kita di DPRD Sulawesi Utara.

Legislator, Rita Lamusu mengatakan, kejadian tersebut telah diperingatkan sejak lama oleh seluruh pihak. Namun menurut dia, Pemerintah harus tegas terhadap tambang-tambang tanpa izin tersebut.

“Karena saat ini kelihatan setengah-setengah dalam menanganinya sehingga masyarakat tidak takut melakukan penambangan,” kata dia, Senin (11/3/2019).

Bahkan kata politisi PKS itu, hampir setiap di acara di desa sering diinfokan soal tambang-tambang ilegal namun masyarakat tidak mengindahkan.

“Setidaknya harus ada solusi konkrit dari pemerintah terkait hal ini agar masyarakat sadar untuk tidak melakukan aktifitas pertambangan ilegal,” ujar Lamusu.

Sedangkan soal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertambangan yang sementara digodok di DPRD Sulut, masyarakat pun meminta agar segera dituntaskan.

“Di DPRD Sulut ada Ranperda Pertambangan. Kiranya Ranperda itu berisikan pasal-pasal yang bisa jadi payung hukum dalam penertiban pertambangan ilegal, serta memberikan solusi bagi rakyat penambang,” tambah pengamat politik pemerintahan, Taufik Tumbelaka.

“Kan kerja para legislator adalah membuat aturan yang berpihak pada rakyat,” tambah dia lagi.

Seperti diketahui, dari data Basarnas Manado, hasil evakuasi tim tahap pertama mulai 26 Februari hingga 3 Maret 2019, ada 27 korban yang dievakuasi, dimana 18 orang selamat dan 9 orang meninggal dunia.

Evakuasi tahap kedua pada 4 Maret sampai 7 Maret, ada 18 jenazah korban. Namun, ada beberapa yang tidak utuh. (K-02)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Hosting Unlimited Indonesia

Trending