Connect with us

Sorotan

Tak Ada Teroris di Makalehi

Pencarian orang asing yang dicurigai dilakukan dengan mendata 400 Kepala Keluarga (KK) di tiga kampung di wilayah pulau terluar tersebut. Hasilnya nihil.

Bagikan !

Published

on

SITARO, ZONAUTARA.com – Beberapa hari lalu sempat beredar kabar adanya orang tak dikenal bertopeng dicurigai teroris di Pulau Makalehi Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Sitaro. Informasi tersebut sempat beredar di media sosial Facebook dan menjadi perhatian warganet.

Meski demikian, aparat pemerintah dan personil TNI/Polri tak mau kecolongan. Dengan sigap mereka merespons laporan masyarakat dengan melakukan giat patroli keliling wilayah pesisir darat. Pencarian orang asing yang dicurigai dilakukan dengan mendata 400 Kepala Keluarga (KK) di tiga kampung di wilayah pulau terluar tersebut. Hasilnya nihil.

“Terkait laporan masyrakat dengan adanya orang asing yang masuk ke wilayah Pulau Makalehi belum bisa dibuktikan. Sebab saksi yg melihat hanya 1 orang saja, itu pun melihat dalam keadaan gelap. Kronologinya, saksi kembali ke rumah memanggil suaminya dan ketika kembali lagi yang dilihat sudah tidak ada ditempat,” jelas Kepala Satpol PP Sitaro Novryoz Takalamingan kepada Zonautara.com, Senin (3/7/2017) malam.

Selain melakukan pendataan orang asing di tiga kampung, dilanjutkan Takalamingan, tim terpadu yang terdiri dari TNI/Polri, Kesbang, Pol PP, dan masyarakat 3 melakukan pendataan sebuah kapal. Kapal KM Citra Laut 01 asal Bitung yang membawa 7 orang ABK disisir namun tidak ada yang mencurigakan.

4 orang pekerja proyek tanki BBM PLN, 10 orang pekerja proyek jalan lingkar, PNS dan Karyawan BUMD pun tak luput dari pendataan. Secara umum hasil patroli tidak menemukan orang asing tak dikenal. Namun, kegiatan patroli terus berlanjut sementara aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.

Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Bambang Waskito saat dikonfirmasi Zonautara.com meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya kabar-kabar yang beredar. Jika menemukan hal-hal yang mencurigakan untuk segera melapor ke aparat yang bertugas. “Berita seperti ini juga sudah banyak tapi faktanya nol,” ujar Kapolda.

Namun dirinya terus mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada. Peran masyarakat sangat dibutuhkan secara bersama-sama dengan aparat TNI/Polri untuk menjaga situasi kamtibmas di wilayah masing-masing. Jika ada tanda-tanda orang tak dikenal yang mencurigakan untuk segera dilaporkan ke aparat terdekat.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Sorotan

Presiden Jokowi akomodir usulan tokoh Tanah Papua

1000 mahasiswa Papua dan Papua Barat yang baru lulus dipekerjakan di BUMN dan perusahaan swasta besar.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima 61 tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/09/2019), berjanji akan membenahi banyak hal di Papua.

Di antaranya adalah akan memberikan kesempatan kepada 1000 mahasiswa Papua dan Papua Barat yang baru lulus untuk bisa bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta besar.

Menurut Presiden, BUMN dan Perusahaan Swasta besar yang akan dipaksa merekrut mahasiswa lulusan asal Papua dan Papua Barat karena kalau lewat prosedur perekrutan akan lama.

“Jadi kewenangan saya gunakan untuk bisa menerima yang baru lulus mahasiswa dari tanah Papua. Sementara siang hari ini 1000 dulu,” kata Jokowi.

Presiden juga akan mengatur lagi masalah Pegawai Negeri Sipil di Tanah Papua agar dapat juga ditempatkan di provinsi-provinsi yang lain. Termasuk mulai diatur masuk di eselon I, eselon II dan eselon III di Kementerian/Lembaga (K/L).

“Kalau tidak lewat proses percepatan afirmasi seperti itu memang kompetisinya ketat sekali, hampir semua provinsi ketat sekali,” terang Presiden.

Keluhan seperti ini, imbuhnya, hampir disampaikan pada dirinya di provinsi-provinsi lain, yang utamanya berasal dari luar Jawa.

Terkait permintaan lain yang disampaikan tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi mengatakan, untuk pemekaran provinsi di Tanah Papua bisa dimekarkan hingga tiga provinsi. Undang-undang kelihatannya sudah mendukung namun perlu ada kajian.

Kalau mengenai pembangunan Asrama Nusantara, Presiden Jokowi menyampaikan persetujuannya. Demikian juga mengenai Palapa Ring, menurut Presiden, akan selesai semua akhir tahun ini.

“Saya memang ingin ada dari bawah usulan itu, bukan dari kita. Bukan dari keinginan kita tapi dari keinginan di bawah untuk pemekaran,” ucap Presiden Jokowi.

Adapun terkait pembangunan Istana Presiden di Papua, Presiden Jokowi menjelaskan masalahnya lahan di Papua sangat sulit. Tapi kalau tokoh Papua sudah menyediakan seluas 10 hektar, dan kalau hari ini de facto diserahkan, Presiden berjanji akan membangunnya mulai tahun depan.

“Ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru, nanti saya sudah ngomong iya, duitnya nggak ada. Ya! Jadi mulai tahun depan istana ini akan dibangun,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi terkenal getol memberi perhatian kepada Papua. Dalam 5 tahun ini sudah 12 kali menginjakkan kaki di tanah Papua, baik di Papua Barat maupun di Papua. Padahal kalau ke provinsi lain, hanya 2 kali atau maksimal 3 kali.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com