Connect with us

Sorotan

MENTERI SUSI: “Nilai Tukar Nelayan Bitung Tertinggi”

“Bitung itu tertinggi (NTN-nya), padahal Bitung itu yang teriak paling kencang (moratorium),” kata Susi.

Bagikan !

Published

on

JAKARTA, ZONAUTARA.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kota Bitung merupakan yang tertinggi dari NTN seluruh Indonesia saat ini.

Hal itu disampaikan Menteri Susi saat menjadi Keynote Speaker dalam Penghargaan Liputan Media Terbaik Tentang Keadilan Pangan yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia yang bekerjasama dengan OXAM, Selasa (18/7/2017).

Walau tidak merinci angkanya namun Susi menjelaskan bahwa NTN yang meningkat itu menunjukkan kinerja dari kebijakan yang selama ini dia ambil.

“Bitung itu tertinggi (NTN-nya), padahal Bitung itu yang teriak paling kencang (moratorium),” kata Susi.

Pada Juni 2017, NTN Indonesia sudah diatas angka 110, terus naik sejak Desember 2014. Angka kenaikan ini sejalan dengan kenaikan Nilai Tukar Usaha Nelayan (NTUN) yang sudah diatas angka 120.

NTN merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan dan indeks harga yang dibayar nelayan. NTN menjadi proxy indikator kesejahteraan bagi nelayan.

NTN dibawah 100 berarti bahwa harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus. NTN sama dengan 100 memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga nelayan mengalami impas.

Beberapa kalangan memang berpendapat bahwa kebijakan Susi terutama soal moratorium kapal ikan asing sangat berdampak terhadap perindustrian perikanan di Bitung.

Banyak laporan yang menyebutkan soal ribuan tenaga kerja di sektor perikanan terpaksa harus dirumahkan karena dampak dari moratorium itu.

“Kita tidak bisa kompromi, dan beri toleransi. Bangsa Indonesia ini sudah sangat baik, ikannya sudah dicuri, kita beri juga dia BBM, bersubsidi lagi,” tegas Susi yang menyinggung soal penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikapal-kapal penangkap ikan secara ilegal.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menurut Susi kini sedang menyiapkan Global Fishing Watch yang akan memberi akses ke publik untuk aktifitas kapal-kapal penangkap ikan di seluruh wilayah perairan Indonesia.

System yang didukung oleh Google ini akan memungkinkan penegak hukum di perairan Indonesia memantau secara real time kapal-kapal yang melakukan kegiatan ilegal.

“Saya dituduh membocorkan rahasia negara ketika memberi akses data-data ini, padahal yang saya lakukan adalah demi kebaikan kita bersama,” ujar Susi.

Menurutnya sudah terlalu lama perairan laut Indonesia dikapling hanya oleh sebagian orang. Saatnya kedaulatan perikanan itu dikembalikan ke tangan rakyat.

Laporan Zonautara dari Jakarta.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Advertisement
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: FOTO: Kaya Ikan, Miskin Fasilitas | Zona Utara

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Sorotan

Presiden Jokowi akomodir usulan tokoh Tanah Papua

1000 mahasiswa Papua dan Papua Barat yang baru lulus dipekerjakan di BUMN dan perusahaan swasta besar.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima 61 tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/09/2019), berjanji akan membenahi banyak hal di Papua.

Di antaranya adalah akan memberikan kesempatan kepada 1000 mahasiswa Papua dan Papua Barat yang baru lulus untuk bisa bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta besar.

Menurut Presiden, BUMN dan Perusahaan Swasta besar yang akan dipaksa merekrut mahasiswa lulusan asal Papua dan Papua Barat karena kalau lewat prosedur perekrutan akan lama.

“Jadi kewenangan saya gunakan untuk bisa menerima yang baru lulus mahasiswa dari tanah Papua. Sementara siang hari ini 1000 dulu,” kata Jokowi.

Presiden juga akan mengatur lagi masalah Pegawai Negeri Sipil di Tanah Papua agar dapat juga ditempatkan di provinsi-provinsi yang lain. Termasuk mulai diatur masuk di eselon I, eselon II dan eselon III di Kementerian/Lembaga (K/L).

“Kalau tidak lewat proses percepatan afirmasi seperti itu memang kompetisinya ketat sekali, hampir semua provinsi ketat sekali,” terang Presiden.

Keluhan seperti ini, imbuhnya, hampir disampaikan pada dirinya di provinsi-provinsi lain, yang utamanya berasal dari luar Jawa.

Terkait permintaan lain yang disampaikan tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi mengatakan, untuk pemekaran provinsi di Tanah Papua bisa dimekarkan hingga tiga provinsi. Undang-undang kelihatannya sudah mendukung namun perlu ada kajian.

Kalau mengenai pembangunan Asrama Nusantara, Presiden Jokowi menyampaikan persetujuannya. Demikian juga mengenai Palapa Ring, menurut Presiden, akan selesai semua akhir tahun ini.

“Saya memang ingin ada dari bawah usulan itu, bukan dari kita. Bukan dari keinginan kita tapi dari keinginan di bawah untuk pemekaran,” ucap Presiden Jokowi.

Adapun terkait pembangunan Istana Presiden di Papua, Presiden Jokowi menjelaskan masalahnya lahan di Papua sangat sulit. Tapi kalau tokoh Papua sudah menyediakan seluas 10 hektar, dan kalau hari ini de facto diserahkan, Presiden berjanji akan membangunnya mulai tahun depan.

“Ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru, nanti saya sudah ngomong iya, duitnya nggak ada. Ya! Jadi mulai tahun depan istana ini akan dibangun,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi terkenal getol memberi perhatian kepada Papua. Dalam 5 tahun ini sudah 12 kali menginjakkan kaki di tanah Papua, baik di Papua Barat maupun di Papua. Padahal kalau ke provinsi lain, hanya 2 kali atau maksimal 3 kali.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com