Connect with us

Sorotan

Enam Negara Berkumpul di Manado Bahas Terorisme, Australia Ambil Peran Penting

Kegiatan ini dihadiri enam negara diantaranya Australia, New Zealand, Filipina, Brunai Darusalam dan Malaysia.

Bagikan !

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com — Hari ini, sekitar enam delegasi negara berkumpul di Kota Manado, Sulawesi Utara, pada pertemuan regional pertama mengenai pejuang teroris dan terorisme lintas perbatasan.

Menteri Koordinaror Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia Wiranto mengatakan, saat ini telah dilakukan pertemuan pendahuluan bilateral dengan tiga negara seperti Australia, New Zealand dan Filipina.

“Tapi kegiatannya akan dibuka besok. Kegiatan ini dihadiri enam negara diantaranya Australia, New Zealand, Filipina, Brunai Darusalam dan Malaysia,” ujar Wiranto kepada wartawan, Jumat (27/7/2017).

Menurut dia, pertemuan awal dilakukan untuk membahas terkait perbincangan besok. “Yang dibincangkan tadi tentang bagaimana menghadapi teroris yang berkembang di Marawi atau Filipina Selatan. Kami meminta pihak Filipina menjelaskan lebih detail mengenai perkembangan aksi terorisme atau percobaan pengembangan basis baru ISIS,” katanya.

Indonesia dengan Australia yang merupakan co-host kegiatan ini, mulai mendata poin untuk dibahas besok.

“Semua delegasi dari enam negara sudah siap. Semoga pertemuan ini bisa menghasilkan sesuatu yang berharga untuk mememerangi terorisme di Asia Tenggara khususnya di Marawi, Filipina Selatan,” akunya.

Sementara itu, Jaksa Agung Australia, Senator The Hon George Brandis Qc mengatakan pertemuan regional pertama mengenai pejuang teroris dan terorisme lintas perbatasan merupakan prakarsa penting untuk mengkoordinir respons akan ancaman teror di seluruh kawasan.

“Hal ini menandai peran penting Australia di kawasan ini, sehingga Indonesia mengundang kami untuk bersama-sama memimpin pertemuan ini,” katanya.

Karena ISIS terus kehilangan teritori di Timur Tengah dan adanya ancaman yang sedang terjadi dengan kepulangan para pejuang asing ke kawasan kita, kata George, maka sangat penting untuk bekerja sama dengan mitra internasional guna memperkuat bangunan keamanan kawasan, koordinasi dan pertukaran intelijen.

“Pejuang teroris yang kembali dari zona konflik akan memiliki kemampuan dan kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan kekerasan dan menimbulkan ancaman serius di kawasan kita. ISIS telah mendeklarasikan keinginan untuk mendirikan negara khilafah regional dan situasi yang berkembang sekarang di bagian selatan Filipina merupakan kekhawatiran yang besar,” katanya.

Hal itulah yang membuat Pemerintah Australia bersama-sama memimpin pertemuan penting ini dengan Indonesia.

“Dalam pertemuan ini, negara peserta akan mempertimbangkan bagaimana mengkoordinir respons untuk tantangan keamanan yang sama, termasuk dengan memperkuat pertukaran informasi dan intelijen dengan mitra regional. Hal itu untuk melacak pergerakan teroris serta membubarkan jaringan teroris,” tambahnya.

Pada pertemuan kali ini, para delagasi akan membahas strategi untuk menangkal ekstrimisme dengan kekerasan, memperkuat kerangka hukum untuk menangkal terorisme dan mendeteksi dengan lebih baik ancaman-ancaman di perbatasan dengan cara mengadopsi pendekatan regional yang lebih terpadu untuk tata kelola perbatasan.

Nanti, kata dia, akan ada pembahasan mengenai siber, termasuk tantangan yang  muncul karena semakin meningkatnya pemakaian komunikasi terenkripsi oleh teroris.

“Kami juga akan menjajaki opsi-opsi untuk berkolaborasi di seluruh kawasan untuk membahas penggunaan internet oleh teroris, mengurangi kemampuan para teroris dalam menyebarluaskan propaganda dan kebencian, serta memperkuat suara mereka yang berbicara melawan kekerasan,” tambahnya.

Terorisme bergerak melewati batas-batas negara. Kerja sama erat untuk penangkalan terorisme sangat penting guna memperkuat keamanan nasional dan kawasan kita.

“Kami menantikan kerja sama dengan para mitra kawasan untuk memperkuat hubungan yang sudah kukuh serta menjaga keamanan warga kita,” pungkas George.

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Sorotan

Presiden Jokowi akomodir usulan tokoh Tanah Papua

1000 mahasiswa Papua dan Papua Barat yang baru lulus dipekerjakan di BUMN dan perusahaan swasta besar.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima 61 tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/09/2019), berjanji akan membenahi banyak hal di Papua.

Di antaranya adalah akan memberikan kesempatan kepada 1000 mahasiswa Papua dan Papua Barat yang baru lulus untuk bisa bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta besar.

Menurut Presiden, BUMN dan Perusahaan Swasta besar yang akan dipaksa merekrut mahasiswa lulusan asal Papua dan Papua Barat karena kalau lewat prosedur perekrutan akan lama.

“Jadi kewenangan saya gunakan untuk bisa menerima yang baru lulus mahasiswa dari tanah Papua. Sementara siang hari ini 1000 dulu,” kata Jokowi.

Presiden juga akan mengatur lagi masalah Pegawai Negeri Sipil di Tanah Papua agar dapat juga ditempatkan di provinsi-provinsi yang lain. Termasuk mulai diatur masuk di eselon I, eselon II dan eselon III di Kementerian/Lembaga (K/L).

“Kalau tidak lewat proses percepatan afirmasi seperti itu memang kompetisinya ketat sekali, hampir semua provinsi ketat sekali,” terang Presiden.

Keluhan seperti ini, imbuhnya, hampir disampaikan pada dirinya di provinsi-provinsi lain, yang utamanya berasal dari luar Jawa.

Terkait permintaan lain yang disampaikan tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi mengatakan, untuk pemekaran provinsi di Tanah Papua bisa dimekarkan hingga tiga provinsi. Undang-undang kelihatannya sudah mendukung namun perlu ada kajian.

Kalau mengenai pembangunan Asrama Nusantara, Presiden Jokowi menyampaikan persetujuannya. Demikian juga mengenai Palapa Ring, menurut Presiden, akan selesai semua akhir tahun ini.

“Saya memang ingin ada dari bawah usulan itu, bukan dari kita. Bukan dari keinginan kita tapi dari keinginan di bawah untuk pemekaran,” ucap Presiden Jokowi.

Adapun terkait pembangunan Istana Presiden di Papua, Presiden Jokowi menjelaskan masalahnya lahan di Papua sangat sulit. Tapi kalau tokoh Papua sudah menyediakan seluas 10 hektar, dan kalau hari ini de facto diserahkan, Presiden berjanji akan membangunnya mulai tahun depan.

“Ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru, nanti saya sudah ngomong iya, duitnya nggak ada. Ya! Jadi mulai tahun depan istana ini akan dibangun,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi terkenal getol memberi perhatian kepada Papua. Dalam 5 tahun ini sudah 12 kali menginjakkan kaki di tanah Papua, baik di Papua Barat maupun di Papua. Padahal kalau ke provinsi lain, hanya 2 kali atau maksimal 3 kali.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com