Connect with us

Sorotan

Kesehatan Perusahaan Pers dan Etika Masih Jadi Persoalan

Ternyata kesehatan perusahaan media, independensi, dan etika masih menjadi persoalan yang mendasar.

Bagikan !

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Dewan Pers kembali menggelar survei untuk Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2016 di 30 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Sulut menjadi salah satu daerah yang ikut disurvei. Bagaimana kondisinya? Ternyata kesehatan perusahaan media, independensi, dan etika masih menjadi persoalan yang mendasar.

“Membahas tentang pilar demokrasi, salah satunya adalah pemilu. Kemudian  kebebasan berkumpul dan berserikat, lalu partipasi masyarakat dalam rangka pembuatan kebijakan pemerintah. Dan yang berikut adalah kebebasan pers,” papar Koordinator Penelitia IKP Provinsi Sulut, DR Ferry Daud Liando MSi saat pelaksanaan Focus Group Disscussion (FGD) di Hotel Quality Manado, Kamis (03/08/2017).

Liando juga membeber kondisi sejumlah media yang ada di Sulut, termasuk bagaimana pengaruh iklan dan kerjasama dengan pemerintah terhadap kualitas pemberitaan.

“Banyak yang terikat dengan kontrak dan iklan. Ada pemberitaan yang news, tapi diberi bentuk iklan,” papar Liando.

Dia juga menyentil peran pemerintah dalam rangka membentuk komunitas pers yang di bawah kendali oleh pemerintah.

“Maka dalam pemberitaan, titik koma semua sama. Satu sumber berita, tidak ada olahan-olahan lagi,” papar dia.

Akademisi Unsrat Manado ini juga membeberkan soal kepemilikan media. “Kalau pemilik itu pebisnis cukup kecil persolan intervensinya ke ruang redaksi. Jadi persoalan kemudian kalau sudah pindah ke aktivitas politik.  Ini mempengaruhi berita,” papar Liando.

Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulut, Raymond Pasla juga menyorot soal apresiasi pemerintah berupa penghargaan kepada jurnalis.

“Apa indikator penilaiannya sehingga pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada jurnalis. Kalau untuk wartawan Udin, sangat jelas dia membongkar kasus korupsi,” papar mantan Ketua AJI Manado ini.

FGD yang dipandu oleh moderator Frangky Rengkung dari Fisip Unsrat ini dihadiri belasan peserta yang terundang sebagai informan ahli. Mereka datang dari berbagai latar belakang profesi dan bidang ilmu, seperti advokad, organisasi wartawan, akademisi, birokrat, hingga aparat polisi.

Dalam forum itu juga terungkap banyaknya media yang tidak memberikan upah yang layak kepada pekerjanya, termasuk tunjangan kesehatan dan hak-hak lainnya.
“Jangankan 13 bulan gaji, banyak media justru tidak memberi gaji kepada pekerjanya. Mereka hanya berharap mendapatkan fee dari kontrak kerjasama pemberitaan dengan pemerintah. Ini jadi pekerjaan serius Dewan Pers,” papar Ketua AJI Manado, Yoseph E Ikanubun.

Sementara itu, Peneliti IKP Pusat, Chelsie Chan mengatakan, maksud pelaksanaan survei IKP itu untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi pers di Indonesia.

“Ini juga untuk menjaga kemerdekaan pers, serta mengembangkan kemerdekaan pers yang sehat,” papar Chelsia. (*)

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Sorotan

Hoaks sengaja disebar untuk picu kerusuhan di Wamena

Semuanya diminta untuk menahan diri.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko seusai rapat internal dengan Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/09/2019) siang, langsung merespons peristiwa kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua. Moeldoko mengatakan bahwa peristiwa di Wamena harus disikapi dengan cara-cara proporsional dan profesional.

“Jangan sampai penyelesaian itu membangun dengan emosi yang pada akhirnya aparat itu melakukan tindakan-tindakan yang uncontrol. Itu yang tidak kita inginkan,” kata Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan ini mengakui jika dalam kerusuhan yang terjadi di Wamena terdapat korban, termasuk di pihak aparat keamanan, yaitu TNI dan Polri.

Ia menegaskan bahwa tidak ada instruksi bagi aparat untuk melakukan tindakan represif dalam menangani kerusuhan di Wamena itu. Semuanya diminta untuk menahan diri karena ini sangat berkaitan dengan perkembangan isu di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Jadi jangan kita memunculkan situasi yang tidak bagus. Jadi semuanya harus terkontrol dengan baik aparat keamanan, tidak ada langkah-langkah yang eksesif, tetapi juga keamanan menjadi kebutuhan bersama,” tegas Moeldoko.

Kabar hoaks yang memicu kerusuhan di Wamena, menurut Moeldoko, akibat adanya isu yang disebarkan bahwa ada seorang guru yang melakukan rasis. Padahal hal itu tidak terjadi. Kapolri juga mengatakan tidak ada hal itu.

“Sudah dicek ke sekolahan  itu tidak yang terjadi seperti itu. Tapi begini, ya, karena situasi ini, sekali lagi, situasi ini adalah situasi yang diprovokasi dalam rangka menciptakan situasi untuk konsumsi,” ujarnya.

Moeldoko menghimbau agar harus menyikapi ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti ikut terbawa emosi, terpancing dan seterusnya. Hal tersebut juga sudah menyampaikan hal itu kepada aparat keamanan di wilayah Papua.

Ia menduga adanya provokasi yang sengaja diciptakan untuk memicu terjadinya kerusuhan di Wamena. Saat aparat terpancing melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat bisa dijadikan celah tuntutan di PBB.

“Kami sudah tahu agendanya ke mana,” ujarnya.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com