Connect with us

Sorotan

Kesehatan Perusahaan Pers dan Etika Masih Jadi Persoalan

Ternyata kesehatan perusahaan media, independensi, dan etika masih menjadi persoalan yang mendasar.

Bagikan !

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Dewan Pers kembali menggelar survei untuk Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2016 di 30 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Sulut menjadi salah satu daerah yang ikut disurvei. Bagaimana kondisinya? Ternyata kesehatan perusahaan media, independensi, dan etika masih menjadi persoalan yang mendasar.

“Membahas tentang pilar demokrasi, salah satunya adalah pemilu. Kemudian  kebebasan berkumpul dan berserikat, lalu partipasi masyarakat dalam rangka pembuatan kebijakan pemerintah. Dan yang berikut adalah kebebasan pers,” papar Koordinator Penelitia IKP Provinsi Sulut, DR Ferry Daud Liando MSi saat pelaksanaan Focus Group Disscussion (FGD) di Hotel Quality Manado, Kamis (03/08/2017).

Liando juga membeber kondisi sejumlah media yang ada di Sulut, termasuk bagaimana pengaruh iklan dan kerjasama dengan pemerintah terhadap kualitas pemberitaan.

“Banyak yang terikat dengan kontrak dan iklan. Ada pemberitaan yang news, tapi diberi bentuk iklan,” papar Liando.

Dia juga menyentil peran pemerintah dalam rangka membentuk komunitas pers yang di bawah kendali oleh pemerintah.

“Maka dalam pemberitaan, titik koma semua sama. Satu sumber berita, tidak ada olahan-olahan lagi,” papar dia.

Akademisi Unsrat Manado ini juga membeberkan soal kepemilikan media. “Kalau pemilik itu pebisnis cukup kecil persolan intervensinya ke ruang redaksi. Jadi persoalan kemudian kalau sudah pindah ke aktivitas politik.  Ini mempengaruhi berita,” papar Liando.

Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulut, Raymond Pasla juga menyorot soal apresiasi pemerintah berupa penghargaan kepada jurnalis.

“Apa indikator penilaiannya sehingga pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada jurnalis. Kalau untuk wartawan Udin, sangat jelas dia membongkar kasus korupsi,” papar mantan Ketua AJI Manado ini.

FGD yang dipandu oleh moderator Frangky Rengkung dari Fisip Unsrat ini dihadiri belasan peserta yang terundang sebagai informan ahli. Mereka datang dari berbagai latar belakang profesi dan bidang ilmu, seperti advokad, organisasi wartawan, akademisi, birokrat, hingga aparat polisi.

Dalam forum itu juga terungkap banyaknya media yang tidak memberikan upah yang layak kepada pekerjanya, termasuk tunjangan kesehatan dan hak-hak lainnya.
“Jangankan 13 bulan gaji, banyak media justru tidak memberi gaji kepada pekerjanya. Mereka hanya berharap mendapatkan fee dari kontrak kerjasama pemberitaan dengan pemerintah. Ini jadi pekerjaan serius Dewan Pers,” papar Ketua AJI Manado, Yoseph E Ikanubun.

Sementara itu, Peneliti IKP Pusat, Chelsie Chan mengatakan, maksud pelaksanaan survei IKP itu untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi pers di Indonesia.

“Ini juga untuk menjaga kemerdekaan pers, serta mengembangkan kemerdekaan pers yang sehat,” papar Chelsia. (*)

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sorotan

Anggota ISIS asal Indonesia itu berstatus stateless

Jangan lagi membebani negara dan pemerintah serta rakyat Indonesia dengan rencana pemulangan mereka.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Warga Indonesia yang pernah menjadi anggota Islamic State Irak and Syria (ISIS), yang kini berada di Timur Tengah bukan lagi merupakan warga negara Indonesia (WNI). Sebab, kewarganegaraan mereka otomatis hilang ketika bersedia berjuang untuk negara lain, dalam hal ini ISIS.

Demikian yang ditegaskan anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (09/02/2020). Menurutnya, pernyataan tersebut dilandaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23 poin d dan e yang mengatur tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

zonautara.com
Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya.(Suara.com/Yosea Arga Pramudita)

Willy mengatakan, dalam pasal itu disebutkan bahwa seseorang dapat kehilangan warga negara Indonesia, jika masuk dalam dinas tentara asing, tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.

Selain itu, juga secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI.

“Mereka itu sudah eks-WNI. Kenapa? Karena undang-undang secara tegas menyatakan bahwa seorang kombatan perjuangkan negara lain maka gugur warga negaranya. Lalu mereka sudah lima tahun di luar di Indonesia, itu juga gugur,” kata Willy seperti yang dilansir Suara.com.

Karena tidak memiliki kewarganegaraan atau berstatus stateless, anggota Komisi I DPR RI ini lebih menyetujui jika pemerintah tak perlu membantu kepulangan sekitar 600 orang dari Timur Tengah. Willy lebih memilih agar mereka bisa berupaya sendiri dalam memperjuangkan kewarganegaraannya sebagai pencari suaka.

“Biarkan ketika mereka tidak bisa pulang, ketika mereka status kewarganegarannya sudah stateless biarkan mereka menjadi pencari suaka. Walaupun nanti keputusan politik menjadi hal berbeda. Tapi ketika itu terjadi mereka akan sadar, publik akan melihat, dunia internasional akan melihat bahwasannya ini loh hukuman bagi orang yang bermain-main,” tegasnya.

zonautara.com
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin.(Suara.com/Novian)

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menilai bahwa tidak bisanya kembali ke Indonesia bagi WNI eks-ISIS yang kini berada di Timur Tengah sudah merupakan bagian dari risiko yang harus dihadapi.

Suka atau tidak suka keputusan untuk meninggalkan Indonesia dan membela ISIS diambil oleh para WNI itu secara sadar dengan harapan mencari jalan jihad menuju surga.

“Siapa-siapa yang pergi dan mengatasnamakan dirinya untuk kesenangan dirinya, untuk memilih ideologinya, kemudian pergi dan keluar dari Indonesia, kemudian menempuh jalan surgawinya, tempuh lah jalan itu,” kata Ngabalin.

Ia menegaskan agar jangan lagi membebani negara dan pemerintah serta rakyat Indonesia dengan rencana pemulangan mereka.

“Karena kau sudah menyebutkan negara ini negara tagut, negara kafir sambil membakar paspornya. Makan itu kau punya paspor,” ujarnya.

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com