Connect with us

Sorotan

Israel Yang Melarang dan Merayu Diplomatik Indonesia

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com Gejolak politik wilayah timur tengah dunia, antara negara Israel dan negara Palestina kini nyata dirasakan oleh Warga Negara Indonesia (WNI).

Sikap Indonesia sebagai pendukung Palestina telah dibuktikan dengan melarang warga Israel berkunjung ke Indonesia pada pertengahan tahun 2018. Langkah yang dilakukan tersebut sebagai bentuk protes atas tewasnya setidaknya 65 warga Palestina oleh tentara Israel, dalam aksi protes di Jalur Gaza, memeringati 70 tahun Nakba, 15 Mei lalu.

Sikap tersebut langsung dibalas oleh Israel dengan menerbitkan aturan yang melarang turis negara Indonesia masuk di wilayahnya per tanggal 9 Juni 2018. Larangan itu tertuang dalam surat keputusan bertanggal 29 Mei 2018 dan ditandatangani Kepala Departemen Kontrol Perbatasan Michel Yosfon.

Indonesia dan Israel memang tidak pernah ada hubungan diplomatik sejak era kepemimpinan Presiden Soekarno. Tetapi pada praktiknya, RI dan Israel juga memiliki hubungan perdagangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia aktif melakukan hubungan ekspor dan impor dengan Israel sejak tahun 2000. Nilai impor dari Israel ke Indonesia pada 2015 tercatat sebesar US$ 77,7 juta.

Israel sendiri pernah beberapa kali berusaha membangun hubungan diplomatik itu. Pada 1949, setahun setelah negara Israel berdiri, Tel Aviv melakukan komunikasi dengan Jakarta. Presiden Chaim Weizmann dan Perdana Menteri David Ben-Gurion (masing-masing presiden dan kepala eksekutif Organisasi Zionis Dunia) mengirim telegram rahasia kepada Soekarno. Isinya: “Selamat atas kemerdekaan Indonesia”, namun surat itu tak berbalas.

Pada tahun Januari 1950, Menteri Luar Negeri Moshe Sharett mewakili Israel mengirim telegram kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta, berisi pengakuan atas kedaulatan Republik Indonesia. Hatta menanggapi dingin telegram itu. Hatta mengucapkan terima kasih tapi tanpa memberi pengakuan atas pendirian negara Israel. Meski demikian, upaya Israel menjalin komunikasi dengan Indonesia terus dilakukan.

Sebaliknya, pada 1952, Presiden Soekarno mengambil langkah kebijakan anti-Israel. Penyebabnya, Israel dianggap melakukan penjajahan terhadap Palestina. Bersikap menjalankan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (“.. kemerdekaan adalah hak segala bangsa…”), pada akhir 1953, pemerintah melarang pemberian visa bagi warga Indonesia buat berpergian ke Israel. Sikap ini tak lepas dari politik luar negeri Indonesia yang menghendaki kolonialisme sirna dari muka bumi.

Soekarno sendiri pernah berucap: “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.”

Pasca-Soekarno meninggal dan kendali pemerintahan di bawah Presiden Soeharto berbagai pendekatan politik sedikit moderat dilakukannya. Dimulai dari perang enam hari yang dimenangkan Israel berhadapan dengan Mesir, Suriah dan Lebanon menjadi alasan Soeharto untuk melakukan penjajakan dengan Israel.

Sikap Soeharto melunak dalam menangani konflik Israel dengan Palestina. Agar tidak terlalu terlihat dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina, pada 1972 Menteri Luar Negeri 7 Adam Malik melawat ke beberapa negara Timur Tengah. Misinya adalah meyakinkan para pemimpin Arab tentang sikap Indonesia tidak keberatan jika Lembaga Pembebasan Palestina (PLO) membuka kantor perwakilan di Ibukota Jakarta.

Soeharto dengan tegas memberi dukungan kepada pemimpin Arab untuk menghadang agresi Israel. Namun secara pasif, Indonesia juga mendukung Israel. Tahun 1979, awal kerja sama Indonesia dengan Israel menjadi nyata. Indonesia membeli 28 pesawat tempur Skyhawk dan sebelas helikopter dari Angkatan Udara Israel. Bahkan, Indonesia mencabut larangan pemberian visa bepergian ke Israel.

Pada 1993, Menteri Luar Negeri Israel Shimon Peres dan Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas bertemu secara informal di Konferensi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina, Austria. Israel menyatakan keinginan negaranya untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Pada 16 Oktober 1993, Soeharto melakukan pertemuan diam-diam dengan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin di kediamannya, Cendana Jakarta Pusat. Pertemuan itu telah diatur 10 hari sebelumnya. PM Rabin datang ke Indonesia usai lawatan dari China, kemudian singgah di Singapura untuk memenuhi ibadah Sabat. Kedatangan Rabin memang mendapat desakan dari Israel, setelah Amerika mencoba menghentikan pasokan senjata buat Indonesia. Gagalnya amandemen Senator Feingold di DPR Amerika Serikat tentang penghentian penjualan senjata AS ke Indonesia adalah akibat lobi
Yahudi.

PM Rabin kembali bertemu Soeharto dalam acara 50 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keduanya sepakat membina hubungan diplomatik lebih jauh, dimulai dari perdagangan.

Hubungan dengan Israel memang tak pernah putus. Era Presiden Abdurahman Wahid atau Gusdur, secara terang-terangan dia menyatakan membuka hubungan dengan Israel. Bahkan, saat Gus Dur berkuasa, surat larangan dagang dengan Israel dicabut melalui Surat Keputusan yang tertuang dalam surat bernomor 26/MPP/Kep/11/2000 tertanggal 1 Februari 2000.

Setelah Gus Dur  lengser, hubungan dengan Israel memang seolah menjadi tertutup.  Hubungan kembali mesra ketika Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa. Setidaknya, di era SBY, hubungan dagang Indonesia dan Israel mencapai puncak. Pada 2008, total ekspor Indonesia ke Israel mencapai 800 Juta dolar AS, sementara nilai ekspor Israel ke Indonesia 100 juta dolar AS.

Di era SBY pula, kabar lobi Israel sempat ramai di media massa. Asalnya, pertemuan Menteri Luar (Menlu) Negeri Hassan Wirajuda dengan Menlu Israel Silvan Shalom di New York. Ia terendus media dan lantas bikin ramai pemberitaan. Ada spekulasi, bahwa Israel telah mengirimkan proposal. Menlu Wirajuda segera membantah tudingan itu.

“Kami tidak bicara masalah hubungan diplomatik. Israel sangat tahu posisi Indonesia seperti apa,” katanya.

Presiden SBY ikut angkat bicara: “Tidak ada yang gelap, karena, sekali lagi, kita ingin membantu perjuangan bangsa dan rakyat Palestina.”

Pada tahun 2016, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyerukan pembentukan hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia.

Seruan Netanyahu tersebut dikemukakan di hadapan sekelompok wartawan asal Indonesia yang berkunjung ke Israel, pada Senin (28/3).

“Sudah saatnya mengubah hubungan kita karena alasan yang menghalanginya tak lagi relevan,” kata Netanyahu.

Menurutnya, hubungan antara Jerusalem dan Jakarta akan menjadi persekutuan yang didorong oleh kepentingan bersama, yaitu menangkal ancaman terorisme dan faktor ekonomi.

“Sudah saatnya dibentuk hubungan resmi antara Indonesia dan Israel. Kita punya banyak peluang untuk kerja sama bilateral, khususnya di bidang teknologi air dan teknologi canggih,” ujar Netanyahu.

Wapres JK Buka Peluang Diplomatik Dengan Israel

Konflik yang terjadi di wilayah timur tengah ternyata ditanggapi dingin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Moh. Jusuf Kalla. Dalam sambutannya di Instanbul Turki, JK panggilan sapaanya, memposisikan diri Negara Indonesia bisa menjadi pendamai dari negara yang sementara berkonflik.

“Dalam mendamaikan konflik, konflik apapun itu, misalnya konflik keluarga, konflik negara, atau konflik apa, itu harus mengenal kedua belah pihak. Pengalaman saya di mana-mana terjun langsung, ke Aceh kita harus mengenal kedua belah pihak, atau harus berteman,” ujar JK, Sabtu (19/5/2018).

Menurut dia, menjalin hubungan pertemanan dengan kedua pihak yang tengah berkonflik bukan berarti memihak, namun untuk menyatukan pandangan.

Dalam tujuan membantu kemerdekaan Palestina, bisa saja Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. JK pun menyebut beberapa negara Islam yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

“Dulu saya pernah mengorganisir ini (penyelesaian masalah Palestina), antara saya, Erdogan, Pakistan, kita rapat di Riyadh. Bagaimana kita selesaikan dengan terlebih dahulu mendorong mereka damai berdua, antara Hamas dengan Fatah itu tugasnya Erdogan,” kata JK.

Dia mencontohkan upaya mendamaikan Hamas dan Fatah di Palestina pun berhasil dilakukan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Salah satu sebabnya karena Turki memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

“Karena dia ada hubungan diplomatik dengan Israel. Jangan lupa itu, itu ada 3 negara Arab yang punya hubungan diplomatik dengan Israel. Turki, Mesir dan Yordania, mereka punya hubungan diplomatik (dengan Israel). Jadi kalau Indonesia bicara dengan Israel atau ada hubungan pertemuan (dengan Israel), tidak ada apa-apanya dengan Yordania dengan Turki dan Mesir, dia ada kedutaan di Tel Aviv, saya pernah ke Tel Aviv, saya lihat ke depan hotel ternyata ada bendera Turki, kedutaan Turki,” tandasnya.

WNI Masih Bisa Masuk di Israel

Negara Israel ternyata masih bisa menerima orang Indonesia masuk di negaranya. Namun cara dilakukan dengan biasanya.

Para travel umroh yang punya paket ke Al Quds, atau travel yang punya paket Holy Land, mengurus visa di Yerusalem atau negara tetangga Israel lainnya dengan dibantu ground operator, alias rekanan travel agent lokal yang mengurus hotel dan transportasi.

“Jadi kalau ke Israel nggak cap di paspor, manifest doang. Kita kontak agent di Yerusalem urus land arrangement. Jadi dikasih selembar kertas A4 dengan nama orang (wisatawan). Dokumennya dipegang tour leader,” ungkap VP Business Development and Marketing Anta Vaya.

Terpisah, Head of Marcomm Golden Rama Ricky Hilton menjelaskan, Visa ke Israel hanya berupa kertas dengan manifest nama, bukan visa yang ditempel di paspor. Jadinya, ini semacam surat izin.

“Permohonan visa kita kirim ke local travel agent di Yerusalem, apply pakai manifest nanti dapatnya visa paper. Kertas begitu, jadi tidak ditempel di paspor kita,” kata Head of Marcomm Golden Rama, Ricky Hilton.

Sedangkan, Marketing Manager Trip Halal Murah by Alfa Tours Dahlia mengatakan, travel agentnya tidak mengurus di Yerusalem. Mereka punya rekanan di Mesir yang mengurusi izin masuk ke Israel. Israel melakukan pemeriksaan latar belakang calon wisatawan dengan super ketat.

“Pemeriksaannya ketat sekali, mereka bisa tahu orang Indonesia ini ikut kegiatan apa, organisasi apa. Pokoknya mereka tahu deh. Kalau ikutan organisasi atau kegiatan apa yang Israel tidak suka, bisa ditolak izin masuknya,” kata Dahlia.

 

Editor : Christo Senduk

Bagikan !

Sorotan

Penanganan virus Corona di Indonesia dinilai terburuk

Mungkin banyak kasus pada anak-anak yang tidak terdeteksi karena penyakit pada anak-anak cenderung ringan.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Para ilmuwan menilai cara penanganan virus Corona (Covid-19) di Indonesia terburuk. Lee Morgenbesser, seorang dosen Griffith University, ahli dalam politik Asia Tenggara, mengatakan bahwa dari semua negara di Asia Tenggara, Indonesia yang paling mengkhawatirkan.

“Indonesia memiliki populasi yang sangat besar namun birokrasi yang tidak rapi. Penanganan krisis yang buruk di Indonesia akan membuat negara terpapar semakin buruk,” kata Lee yang dilansir laman smh.com, Selasa (24/03/2020).

Lee juga menyampaikan ketidakpercayannya terhadap angka yang dilaporkan oleh Laos dan Kamboja, yang mengklaim hingga hari ini tidak ada yang terindikasi virus corona. Setiap pemerintah di wilayah ini, menurutnya, krisis Corona merupakan tes kompetensi yang setara dengan krisis keuangan, serangan teroris besar, atau perang.

“Ini adalah ujian terhadap sesuatu yang tidak bisa anda lihat dan anda hanya punya sedikit kontrol, paling tidak pada awalnya. Yang diuji adalah seberapa transparan diri anda, akuntabel diri anda, dan seberapa efisien sistem yang telah anda tempatkan,” ujarnya.

Ian Mackay, profesor virologi di Universitas Queensland, menyoroti adanya beberapa tanda peringatan yang datang dari Indonesia. Menurutnya, peringatan itu memberi sinyal bahwa situasi di Indonesia bisa jauh lebih buruk daripada jumlah kasus yang diekspos ke publik.

“Ketika anda melihat banyak kematian dalam waktu singkat, seperti yang terjadi, itu menunjukkan ada beberapa kasus selama beberapa waktu. Kami juga telah melihat banyak pelancong yang terinfeksi keluar dari Indonesia dan itu masalah lain karena mereka hanya belum cukup diuji,” ujar Ian.

Sementara itu, tingkat kematian di Indonesia kini tercatat sekitar delapan persen dari kasus, jauh lebih tinggi daripada rata-rata internasional. Prosentase itu mungkin hanya mencerminkan sejumlah kecil tes yang dilakukan secara proporsional.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menyangkal adanya penyebaran virus selama berminggu-minggu. Indonesia telah menguji sekitar 1.500 orang dari 270 juta populasi, angka yang tidak sebanding jika dibandingkan dengan lebih dari 80 ribu orang yang diuji di Australia dan 250 ribu orang di Korea Selatan.

Beberapa negara di Asia telah mencatat kenaikan terbesar dalam satu hari untuk jumlah kasus Covid-19. Melalui situs resmi Johns Hopkins Coronavirus Resource Center pada Selasa (24/03/2020), Indonesia tercatat telah ada 579 kasus, Malaysia 1.518 kasus, dan Thailand sebanyak 721 kasus. Vietnam (123 kasus), Kamboja (87 kasus), dan Philipina (462 kasus) mencatat peningkatan infeksi harian yang stabil. Sedangkan Laos dan Myanmar masih mengklaim tidak ada kasus.

Singapura sendiri, yang mencatat kasus pertama kali pada 23 Januari lalu, telah mencapai 509 infeksi. Negara ini melaporkan, telah terjadi dua kematian pertamanya dari kasus Covid-19 pada Sabtu (21/03/2020). Salah satu korban adalah seorang WNI dari Indonesia.

Clarence Tam, asisten profesor penyakit menular di Universitas Nasional Singapura, mengatakan Hong Kong dan Singapura telah menangani pandemi virus Corona dengan relatif baik. Kedua negara ini memiliki keuntungan tersendiri, seperti wilayah yang lebih kecil sehingga memiliki batas terkontrol dengan baik dan membuat pelacakan kontak dan penyaringan kontak intensif lebih mudah.

Clarence mengatakan, kedua negara itu telah memiliki bekal pengalaman dalam menghadapi epidemi SARS pada tahun 2003. Artinya, selama 15 tahun terakhir kedua negara itu juga telah berinvestasi dalam kapasitas dan infrastruktur untuk menangani jenis wabah seperti Covid-19.

“Untuk Covid-19, saat ini kami tidak tahu berapa banyak anak yang tertular. Mungkin banyak kasus pada anak-anak yang tidak terdeteksi karena penyakit pada anak-anak cenderung ringan, tetapi kami juga tidak melihat banyak wabah di sekolah,” kata Clarence, seperti dikutip dari Sarasota Memorial Health Care System.

Dikatakannya, hal penting yang dapat dipelajari dari negara seperti Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan dalam menangani virus Corona adalah pengujian yang dilakukan sejak awal dan secara luas, isolasi yang efektif, penulusuran kontak, dan karantina. Itu menjadi kunci untuk mengendalikan virus di bawah kendali.

“Setiap negara yang belum dapat menerapkan langkah-langkah ini dengan cepat, untuk alasan apa pun, berisiko tinggi terjadi penularan pada masyarakat yang tidak terkendali, seperti yang kita lihat sekarang di sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat,” ujar Clarence.

Kasus lain, seperti di Malaysia juga menjadi perhatian khusus karena dilaporkan mengalami kenaikan lebih dari 100 kasus per hari selama lima hari berturut-turut, dan lebih dari dua pertiga dari kasus tersebut terkait dengan tiga hari acara Tabligh Akbar yang diselenggarakan pada akhir Februari lalu.

Tetapi dengan sistem kesehatan Malaysia relatif maju, para dokter dan profesornya terlatih dengan baik dan kompeten. Clarence menilai kondisi Malaysia lebih siap daripada vanyak negara di wilayah Asia Tenggara untuk menangani Covid-19 dan penutupan perbatasannya dengan orang asing.

Malaysia disebut telah memperkenalkan beberapa kontrol perbatasan yang paling ketat. Thailand dan Singapura juga melakukan hal serupa. Singapura memperkenalkan aturan karantina 14 hari untuk kedatangan internasional dan sementara melarang kedatangan dari negara-negara tertentu. Sedangkan, Philipina memberlakukan lockdown di seluruh kota termasuk Manila.

Clarence mengatakan, butuh waktu sekitar dua minggu untuk mengetahui apakah langkah-langkah baru dan ketat yang diambil Malaysia dapat memperlambat penyebaran virus. Namun, berbeda dengan Indonesia yang memiliki lebih dari 50 kali populasi Singapura dan yang telah melaporkan 49 orang meninggal, Clarence menilai kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini menimbulkan kekhawatiran terbesar.

Indonesia, Malaysia, dan Philipina menghadapi tantangan yang sangat spesifik karena populasi yang sangat besar dan tersebar luas, serta fakta bahwa negara-negara itu memiliki populasi pekerja imigran yang sangat besar.

“Untuk memiliki respons yang efektif dan terkoordinasi, negara membutuhkan investasi yang jauh lebih besar dalam memperkuat sistem kesehatan di seluruh wilayah,” kata Clarence.

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com