Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran menteri Kabinet Merah Putih, di Istana Negara, pada Senin (21/10) pukul 10.00 WIB.
Prabowo melantik sebanyak 53 orang menteri — yang terdiri dari 7 menteri koordinator, 41 menteri, serta 5 kepala lembaga.
Pada kesempatan itu, Luhut Binsar Pandjaitan yang sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman & Investasi turut dilantik menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Dalam upacara pelantikan, seluruh menteri pria terlihat kompak mengenakan dasi berwarna biru.
Selanjutnya, Presiden dijadwalkan akan melantik para wakil menteri, pada pukul 14.00 WIB, sedangkan para kepala badan/lembaga akan dilantik pada Selasa (22/10).
Kepada awak media, Prasetyo Hadi yang ditunjuk menjadi Mensesneg sebut Sidang Paripurna perdana Kabinet Merah Putih akan digelar Rabu (23/10).
Prasetyo juga membeberkan agenda pembekalan para menteri di Akmil Magelang, yang rencananya akan digelar pada 25-27 Oktober mendatang.
Sebelumnya, Presiden Prabowo & Wapres Gibran Rakabuming Raka mengumumkan jajaran Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10) malam, tepat pada hari yang sama setelah ia resmi dilantik menjadi Presiden ke-8 RI.
Kabinet Merah Putih diketahui diisi total 109 kursi, yang merupakan jumlah anggota terbanyak sejak Kabinet Dwikora III yang dibentuk Presiden Soekarno pada 1966.
Prabowo juga telah menegaskan bahwa kabinetnya akan besar. Menurutnya, kabinet yang besar diperlukan untuk “membangun pemerintahan yang kuat”.
Namun, sejumlah pakar justru menilai bahwa kabinet yang gemuk “tidak efektif dan akan memperlambat pencapaian visi misi Prabowo”.
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Charles Simabura sebut “negara yang besar tidak berarti jumlah kabinetnya harus gemuk”. Ia juga memberikan contoh bahwa negara sebesar AS hanya memiliki 15 kementerian.
Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko menjelaskan bahwa penambahan jumlah kementerian merupakan hal yang “kontradiktif dengan tata kelola pemerintahan yang efektif”.
Menurutnya, makin ramping kementerian, maka pemerintahan justru semakin efektif.
Selengkapnya 🔗 voaindonesia.com