Connect with us

Hukum dan Kriminal

Sidang Korupsi Anggaran Proyek Unit Sekolah Baru, Jaksa Hadirkan Ahli Inspektorat

Published

on

zonasulut.com

MANADO, ZONASULUT.com – Sidang perkara korupsi anggaran proyek Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang menjerat masing-masing terdakwa Helmintce alias HT, Septiawan alias SM, Denny alias DM kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Manado, Rabu (25/7/2018).

Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Ahli Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Wiliam Sontujuan, di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Arkanu. Wiliam dihadirkan untuk menjelaskan duduk persoalan kasus ini sehingga ditemukannya kerugian negara.

Ia menjelaskan temuan kerugian Negara bersumber dari volume kerja pembangungan yang berkurang serta keterlambatan pembangunan dalam hal adminstrasi. Menurut Ahli, kejanggalan dari proyek ini sudah sempat diingatkan kepada para terdakwa, dengan harapan agar pembangunan yang belum selesai dapat dilanjutkan.

Sayangnya sampai pada bulan Juni tahun 2017, pembangunan tak kunjung mengalami kelanjutan pekerjaan, hingga pihak auditor langsung menyampaikan hal ini kepada pihak Kejari Sangihe.

Usai mendengarkan keterangan Ahli, Hakim menuda persidangan sampai pekan depan, dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi-saksi.

Diketahui. Kasus ini berawal saat negara melalui Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan anggaran sebesar Rp 2,5 Miliar pada Tahun Anggaran 2016. Sesuai kalender kerja, proyek itu harusnya selesai akhir tahun 2016, namun pihak panitia pekerjaan baru menyelesaikan proyek tersebut hingga bulan Mei 2017.

Padahal berdasarkan aturan, bila pekerjaan proyek tidak selesai dalam kalender kerja yang ditentukan, maka sisa anggarannya harus dikembalikan ke kas Negara.

Selain itu, saat pihak Kejaksaan melakukan pemeriksaan fisik di lokasi bangunan bersama dengan petugas Inspektorat, nampah bahwa lahan tempat dibangunnya gedung sekolah itu sangat tidak layak, karena berada di tebing dan tidak memiliki halamannya. Hal ini dinilai bisa membahayakan para siswa.

Perbuatan kedua terdakwa dijerat  Pasal 2,3 dan 9 Junto Pasal 18 Undang – Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan  Tindak pidana Korupsi.

Peliput: Rhendy Umar

Editor: Rizali Posumah

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hukum dan Kriminal

Kejati Sulut Didesak Tuntaskan Kasus Korupsi Pemecah Ombak Likupang

Published

on

zonautara.com

MANADO, ZONAUTARA.com – Kasus Dugaan Korupsi Pemecah Ombak Likupang yang menyeret nama Bupati Minahasa Utara (Minut), kembali jadi bahan pembicaraan hangat di kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pegiat antikorupsi.

Hal tersebut dipicu oleh dikabulkannya permohonan praperadilan oleh PN Manado atas pemohon Rolly Wenas selaku Ketua Lembaga Nasional Anti Korupsi (LSM-Inakor) Sulut, kepada pihak termohon, Kejaksaan Tinggi Sulut dan Kejaksaan Negeri Airmadidi, sehingga kasus korupsi proyek pemecah ombak Kabupaten Minahasa Utara kembali bergulir dan memasuki babak baru.

“Dengan kami telah mendapatkan salinan putusan dari pihak Pengadilan Negeri Manado di mana permohonan praperadilan Inakor dikabulkan, maka katanya secara otomatis kasus ini segera kembali diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku oleh pihak kejaksaan,” ujar Rolly sebagaimana yang diberitakan manadonews.co.id.

Meski Rolly yakin Kejati Provinsi Sulut akan bekerja profesional, namun Ketum Lembaga Investigasi Pemantau Tundak Pidana Korupsi (LIP TIPIKOR) RI Franky Pondaag pesimis. Menurutnya, sepertinya ada keengganan dari Kejati Provinsi Sulut. Para terdakwa terdahulu yang sudah dijatuhi vonis hukuman badan sesuai dengan putusan pengadilan TIPIKOR Manado, yakni Rosa Marina Tidajoh, Steven Hendrik Solang, Robby Maukar, dan Junjungan Tambunan, dalam sidang nyata dan jelas mengakui adanya keterlibatan oknum pejabat Bupati Minut saat ini.

“Mungkinkah mereka maso angin? Bagaimana mungkin 4 orang dengan kesaksian penuh lantang bersuara nyaring mengungkap keterlibatan oknum Bupati Minut tapi ada kesan kehati-hatian ditunjukkan oleh para jaksa. Padahal indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 8,8 miliar,” kata Franky.

Hal tersebut, imbuh Franky, menimbulkan banyak pertanyaan dan keraguan proses penuntasan kasus hukum ini. Pihaknya mensinyalir ada kongkalingkong dalam proses hukum kasus tersebut.

“Oknum Bupati Minut yang notabene yang menjabat ketua satu partai. Dalam kepengurusan partai itu nyata-nyata terdapat seorang Jaksa Agung. Inikah yang menjadi ketakutan? Saya sempat sowan dan berdiskusi hebat dengan seorang pengurus nasional partai tersebut, tapi dia mengatakan bahwa DPP partai no comment. Silahkan lanjutkan sampai tuntas LIP TIPIKOR RI. DPP partai dukung sepenuh dan segenap hati,” ujarnya.

Editor: Rahadih Gedoan

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com