Connect with us

Hukum dan Kriminal

Kejati Sulut dan Kejari Tomohon Wakili Kejagung di Pameran PKNRM

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon mewakili Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, dalam pelaksanaan Pameran Pekan Kerja Nasional Revolusi Mental (PKNRM), Jumat (26/10/2018).

Dalam pameran yang dilaksanakan di lapangan KONI Manado dan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tersebut, Kejati Sulut dan Kejari Tomohon tampil dalam satu stand yang sama.

Kepala Kejari (Kajari) Tomohon melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Wilke Rabeta membenarkan hal tersebut.

“Kejati Sulut dan Kejari Tomohon terlibat dalam PKNRM tahun 2018, khususnya terkait Gerakan Indonesia Melayani melalui pameran,” kata Rabeta.

Menurut dia, ada sejumlah hal yang ditampilkan oleh pihaknya dalam pameran tersebut.

“Kami memamerkan kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan dalam bentuk foto, video, website, miniatur, maket panflet, stiker, brosur, Jaksa Cilik, Duta Adhyaksa dan lain-lain,” ujarnya.

Kegiatan yang dipamerkan, lanjut Rabeta, yaitu kegiatan Jaksa Agung RI dan kegiatan lainnya di Kejaksaan Agung RI, kegiatan Kajati Sulut, kegiatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4D), Kejati Sulut, program Jaksa Menyapa, serta Jaksa Masuk Sekolah dari Kejari Tomohon dan lainnya.

Editor : Christo Senduk

Hukum dan Kriminal

AJI Jakarta kecam kekerasan dan intimidasi Polisi terhadap Jurnalis saat liput demo di DPR

Para jurnalis diminta menghapus foto dan video dibawah intimidasi dan ancaman.

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Sejumlah jurnalis mengalami kekerasan dan intimidasi oleh aparat kepolisian saat meliput massa pengunjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (16/8/2019). Sedikitnya enam jurnalis mengalami kekerasan tersebut.

Peristiwa itu terjadi saat para pengunjuk rasa yang diamankan di Gedung TVRI sedang digiring ke mobil tahanan polisi. Sejumlah reporter dan fotografer kemudian mengambil gambar foto dan video.

Salah satu jurnalis SCTV, Haris dipukul di bagian tangan saat merekam video melalui ponselnya. Sebelumnya dia dilarang dan dimarahi ketika merekam menggunakan kamera televisi.

“Kamu jangan macam-macam, saya bawa kamu sekalian,” katanya menirukan ucapan polisi.

Haris menyatakan dirinya wartawan, namun polisi tak menghiraukan. Pelaku pemukulan mengenakan baju putih dan celana krem, diduga dari satuan Resmob. Beberapa polisi yang berjaga diketahui berasal dari Polres Jakpus.

Korban lainnya, jurnalis foto Bisnis Indonesia, Nurul Hidayat. Dia dipaksa menghapus foto hasil jepretannya. Menurutnya, pelaku mengenakan pakaian bebas serba hitam, berambut agak panjang, dan ada tindikan di kuping.

Fotografer Jawa Pos Miftahulhayat juga terpaksa menghapus foto di bawah intimidasi polisi. Dia diancam akan dibawa polisi bersama para demonstran yang diangkut ke mobil.

Begitu pula jurnalis Vivanews, Syaifullah yang mengalami intimidasi serupa. Polisi meminta rekaman video miliknya dihapus. Dia juga diancam akan diangkut polisi jika tak menghapus video.

Reporter Inews, Armalina dan dua kameramen juga mengalami intimidasi oleh oknum aparat berbaju putih. Salah seorang petugas bahkan berteriak, “Jangan mentang-mentang kalian wartawan ya!”.

Salah seorang wartawan media online ditarik bajunya dan dipaksa menghapus foto. Melihat kejadian itu, kru Inews tidak berani melawan kesewenangan aparat dan terpaksa menghapus videonya.

Kasus kekerasan terhadap jurnalis bukan kali ini saja terjadi. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan aparat penegak hukum bukan hanya mencederai kebebasan pers, tapi juga mempermalukan institusi Polri di hadapan publik.

AJI Jakarta mendesak aparat kepolisian menghentikan intimidasi dan kekerasan tersebut karena jelas-jelas melanggar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 8 UU Pers menyatakan dalam menjalankan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum. Merujuk pada KUHP dan Pasal 18 UU Pers, pelaku kekerasan terancam hukuman dua tahun penjara atau denda Rp500 juta.

Kasus kekerasan jurnalis oleh aparat kepolisian juga bertentangan dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017. Pasal 4 ayat 1 menyebutkan para pihak berkoordinasi terkait perlindungan kemerdekaan pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami mendesak aparat kepolisian menghentikan kasus kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis serta mengusut tuntas kasus ini,” kata Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani.

Selain itu, AJI Jakarta juga meminta para pemimpin redaksi secara aktif melaporkan kasus kekerasan yang dialami jurnalisnya ke pihak kepolisian.

“Kami meminta para pemimpin masing-masing media untuk melaporkan kekerasan dan intimidasi yang dialami jurnalis tersebut ke Propam Mabes Polri terkait pelanggaran etik dan ke Polda Metro Jaya untuk proses hukum,” ujar Asnil.

Atas intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis, AJI Jakarta menyatakan mengecam keras tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis yang meliput pengunjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR. AJI Jakarta juga mendesak aparat kepolisian menangkap pelaku hingga diadili agar mendapat hukuman seberat-beratnya, sehingga kasus serupa tidak terulang kembali.

Para pemimpin media massa juga diminta untuk ikut melaporkan kasus kekerasan yang dialami jurnalisnya ke pihak kepolisian. Dan AJi Jakarta mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan jurnalis sebelumnya, karena hingga kini belum ada kasus yang tuntas diadili di pengadilan.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com