Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Ranperda OPD Disahkan, Pansus Berikan Catatan Penting

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Sejumlah catatan penting dan strategis disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Nomor 4 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Catatan ini disampaikan Ketua Pansus Meiva Salindeho Lintang dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Senin (5/11/2018).

Meiva memaparkan, setelah melakukan pembahasan bersama dengan sejumlah Badan dan Biro terkait, serta dihadiri langsung Sekprov Edwin Silangen, pihaknya mencermati masukan dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD Sulut.

“Maka daripada itu, pansus mengingatkan agar dengan adanya perubahan ini, maka dapat menguatkan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Sulut, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana mengacu pada Permendagri 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,” papar Meiva.

Khusus untuk peningkatan status Biro menjadi badan, Pansus berharap, akan diikuti dengan sumber daya manusia yang memadai, yang memiliki etos kerja yang tinggi serta sesuai dengan disiplin ilmu.

“Diharapkan juga tingkat koordinasi antara lembaga harus dioptimalkan, penempatan putra daerah, sehingga akan lebih fokus,” tambahnya.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya menyampaikan penghargaan kepada DPRD yang sudah menetapkan Ranperda ini. Olly berharap, agar dengan perubahan ini gerak dan langkah pemerintah Sulut akan makin optimal.

Dalam kesempatan yang sama, DPRD Sulut juga menetapkan KUA dan PPAS APBD 2019, untuk selanjutnya dibahas Banggar dan TAPD. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Politik dan Pemerintahan

Kapal-kapal pencuri ikan tak akan ditenggelamkan

Ada sekitar 72 kapal yang sudah dinyatakan inkrah

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com  – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan bahwa pemerintah berencana akan menghibahkan kapal-kapal pencuri ikan yang terlantar dan telah berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah kepada nelayan.

Hal tersebut dikatakannya seusai mengikuti rapat koordinasi yang digelar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (19/11/2019), yang turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Kami harapkan kapal ini ada gunanya, ada manfaatnya. Nanti diputuskan kapal-kapal yang sudah inkrah, arah mau gimana, akan diserahkan ke mana, misalnya untuk dihibahkan ke nelayan,” kata Edhy.

Dijelaskannya, saat ini ada sekitar 72 kapal yang sudah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 45 kapal dalam kondisi baik, 6 kapal harus dimusnahkan, dan sisanya dalam kondisi kurang baik.

“Pemerintah masih mempertimbangkan penerima hibah kapal tersebut mulai dari nelayan, koperasi, pemerintah daerah, hingga kampus untuk kebutuhan pelatihan akademisi. Yang jelas, kalau toh dihibahkan pemerintah akan tetap memantau secara berkala untuk memastikan agar kapal tersebut tidak dijual kepada pemilik asal,” ujar Edhy.

Selain kapal yang sudah inkrah tersebut, imbuhnya, pemerintah juga membahas solusi untuk kapal-kapal eks perusahaan asing yang mangkrak di pelabuhan.

“Masih banyak kapal eks asing. Itu harus ada jalan keluarnya supaya tidak memenuhi tempat. Ada juga kapal yang dipesan oleh pengusaha, namun saat tiba di tanah air aturannya berubah sehingga kapal tersebut tidak bisa melaut,” jelasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan berharap kapal-kapal yang masih dalam kondisi bagus, akan lebih baik dimanfaatkan untuk nelayan.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com