Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Ranperda OPD Disahkan, Pansus Berikan Catatan Penting

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Sejumlah catatan penting dan strategis disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Nomor 4 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Catatan ini disampaikan Ketua Pansus Meiva Salindeho Lintang dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Senin (5/11/2018).

Meiva memaparkan, setelah melakukan pembahasan bersama dengan sejumlah Badan dan Biro terkait, serta dihadiri langsung Sekprov Edwin Silangen, pihaknya mencermati masukan dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD Sulut.

“Maka daripada itu, pansus mengingatkan agar dengan adanya perubahan ini, maka dapat menguatkan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Sulut, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana mengacu pada Permendagri 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,” papar Meiva.

Khusus untuk peningkatan status Biro menjadi badan, Pansus berharap, akan diikuti dengan sumber daya manusia yang memadai, yang memiliki etos kerja yang tinggi serta sesuai dengan disiplin ilmu.

“Diharapkan juga tingkat koordinasi antara lembaga harus dioptimalkan, penempatan putra daerah, sehingga akan lebih fokus,” tambahnya.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya menyampaikan penghargaan kepada DPRD yang sudah menetapkan Ranperda ini. Olly berharap, agar dengan perubahan ini gerak dan langkah pemerintah Sulut akan makin optimal.

Dalam kesempatan yang sama, DPRD Sulut juga menetapkan KUA dan PPAS APBD 2019, untuk selanjutnya dibahas Banggar dan TAPD. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Politik dan Pemerintahan

DPR tuai kritik karena bahas RKUHP secara diam-diam

Pembahasan dengan pemerintah dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan publik.

Bagikan !

Published

on

Foto: istimewa

ZONAUTARA.com – Pemerintah dan DPR ternyata telah melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Pembahasan itu dilakukan secara diam-diam dan tertutup pada 14-15 September 2019 di Hotel Fairmont Senayan Jakarta.

Dari info yang diperoleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP (Aliansi KUHP), dalam rapat tersebut Pemerintah dan DPR telah menyatakan selesai merampungkan RKUHP.

Sampai berita diturunkan, masyarakat sama sekali tidak mendapatkan info bahwa pembahasan RKUHP akan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu tersebut.

Selain karena pembahasan dilakukan di akhir pekan, juga karena pembahasan tidak tercantum pada jadwal Komisi III dan tertutup karena dilakukan di Hotel bukan di ruang rapat Panja RKUHP di Komisi III.

Aliansi RKUHP tidak mendapat akses informasi atau dokumen apapun dari hasil rapat tertutup tersebut.

“Sebagai catatan, pembahasan terbuka terakhir dilakukan oleh Pemerintah dan DPR pada 30 Mei 2018, artinya hampir satu setengah tahun, tidak ada pembahasan yang terbuka untuk diakses publik. Padahal pembahasan RUU yang jelas isinya akan berhubungan dengan masyarakat, khususnya RKUHP yang mengandung begitu banyak pasal kontroversial. Harusnya dilakukan secara terbuka sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2011 tantang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” kata Direktur Eksekutif ICJR, Anggara, mewakili Aliansi RKUHP, Senin (16/9/2019) melalui siaran pers.

Tindakan Pemerintah dan DPR yang secara diam-diam dan tertutup melakukan pembahasan dan menyatakan RKUHP telah rangkum untuk tinggal disahkan di Rapat Panja Komisi III dan Paripurna DPR jelas mencederai kepercayaan dan amanat rakyat untuk Pemerintah dan DPR. RKUHP dibahas tanpa legitimasi dan transparansi yang kuat.

“Aliansi meminta pengesahannya harus ditunda!,” tegas Anggara.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com