Connect with us

ZONA DAERAH

Teken MoU Dengan Minamiboso, Tomohon Bakal Miliki Stasiun Jalan

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon bersama Kota Minamiboso Jepang dan juga Kementerian Pertanian RI resmi melakukan penandatanganan kontrak kerjasama terkait Stasiun Jalan, Jumat (9/11/2018).

Dipastikan, setelah adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan di Show Window Kakaskasen tersebut, Kota Tomohon pun bakal memiliki Stasiun Jalan.

Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman mengatakan, pihaknya bersama masyarakat Kota Tomohon menyambut dengan bangga atas kedatangan Wali Kota Minamiboso dan rombongan.

“Saat ini kita telah menandatangani surat kontrak pengembangan agrikultur dan agrowisata melalui konsep Stasiun Jalan. Kami bangga bisa melakukan kontak ini dengan Pemerintah Kota Minamiboso,” ujar Eman.

Pihaknya pun, lanjut Eman, bangga mendapatkan kunjungan dari JICA Indonesia, serta Jepang yang juga mendapatkan dukungan dari Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

“Dengan kontrak kerja yang telah ditandatangani, poin-poin tersebut akan kami laksanakan, mulai dari lokasi pemasaran untuk para petani hingga lokasi untuk mitigasi bencana,” ujarnya.

Wali Kota Minamiboso Ishii Yutaka dalam sambutannya mengatakan, pihaknya turut berbelasungkawa atas kejadian bencana alam yang belakangan ini terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.

Dia mengatakan, proyek Stasiun Jalan ini menjadi kebanggaan Kota Minamiboso dan diharapkan bisa meningkatkan status Tomohon sebagai kota pariwisata, serta meningkatkan ekonomi masyarakat dan lebih maju dalam hal mitigasi bencana.

Diketahui, konsep Stasiun Jalan tersebut mencakup tiga hal, yakni hortikultura, pariwisata dan juga mitigasi bencana.

Di sejumlah negara, konsep Stasiun Jalan tersebut tersebut hanya mencakup soal hortikultura. Sementara di Asia Tenggara, Indonesia dan khususnya Kota Tomohon satu-satunya akan akan ditambah dengan penerapan konsep mitigasi bencana di Stasiun Jalan tersebut.

Di Kota Tomohon, Stasiun Jalan tersebut rencananya akan dibangun di wilayah jalan lingkar Timur, tepatnya di eks pasar bunga.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Zona Bolmong Raya

Krisis air bersih di Bolmong terus maluas

Rata-rata air di sumur mengering

Bagikan !

Published

on

By

BOLMONG,ZONAUTARA.com– Kekeringan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) semakin membawa dampak buruk bari warga. Salah satunya adalah krisis air bersih.

Baru-baru ini, 300 jiwa di Desa Bolangat Timur, Kecamatan Sangtombolang harus mendapatkan suplai air bersih dari pemerintah kabupaten.

Pasalnya, semua sumber air bersih seperti sumur yang biasa digunakan sedikitnya 90 kepala keluarga (KK) di desa itu rata-rata mengering. Ada juga yang airnya mengeruh sehingga tidak layak dikonsumsi.

Kali ini, informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolmong, dua desa di Kecamatan Passi Barat juga mengalami hal yang sama, yaitu Bintau dan Wangga.

Kepala Seksi Tanggap Darurat, BPBD Bolmong Abdul Muin Paputungan menyebutkan, untuk Desa Bintau sudah dilakukan assessment dan hasilnya, 90 persen sumur sudah mengering.

Sisanya, air yang keluar tidak layak lagi dikonsumsi karena sudah keruh. Sehingga ditetapkan, layak dan memenuhi kriteria untuk mendapai suplai air bersih.

“Untuk Desa Wangga, laporannya baru masuk hari ini. Dan akan dilakukan assessment besok pagi,” kata Abdul Muin, Selasa (17/09/2019).

Selain dua desa tersebut, info yang diterima BPBD juga ada satu desa di Kecamatan Bolaang, yakni Desa Ambang II. Hanya saja, menurut Abdul Muin, info yang diterima BPBD baru secara lisan.

Prosedurnya, menurutnya, harus dilaporkan secara resmi melalui surat, dengan melampirkan dokumen pendukung lain, seperti jumlah kepala keluarga dan jumlah jiwa yang terdampak.

Itu bertujuan agar pihak PBBD bisa menghitung jumlah kebutuhan air bersih yang akan disalurkan.

“Jadi intinya, setelah menerima laporan resmi dari pemerintah desa, kemudian kita lakukan peninjauan langsung di lapangan dan hasilnya kita laporkan ke pimpinan hingga ke Bupati. Dengan indikator-indikator tersebut sehingga bupati langsung memerintahkan untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Di sisi lain, Abdul menyebutkan, untuk pemberian kebutuhan dasar dalam bentuk air bersih, berdasarkan standar BNPB adalah 7,5 liter per orang per hari. Dihitung sama rata dari semua usia.

Baik dewasa maupun anak-anak. Dengan catatan, air yang diberikan itu khusus untuk dikonsumsi. Dalam hal ini minum dan memasak. Bukan untuk mandi, cuci pakaian atau kebutuhan lainnya.

“Nanti untuk tiga hari kedua, jumlahnya naik menjadi 15 liter per hari per jiwa,” tandasnya.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com