KABAR DARI PALU

Pemerintah tunggu hasil penelitian Palu Koro

Published

10 months ago

30 December 2018

PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini belum membuat kebijakan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kebijakan RTRW masih menunggu hasil penelitian Tim Ekspedisi Palu Koro.

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng, Bunga Elim Somba, mengatakan, Pemkab masih melakukan penelitian dan pendataan wilayah pascabencana.

Sehingga, belum membuat kebijakan mengenai RTRW. Kebijakan RTRW Sulawesi tengah juga bergantung dari hasil penelitian yang dilakukan Tim Ekspedisi Palukoro.

“Belum ada kebijakan mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Kami masih menunggu hasil penelitian dari Tim Ekspedisi Palukoro,” ujarnya, saat menjadi narasumber dialog bertajuk Refleksi dan Proyeksi Sulteng Pascabencana di Sekretariat AJI Palu, Rabu 26 Desember 2018.

Dalam kesempatan itu seorang perwakilan warga perikanan, Nurlia, mempertanyakan rencana pemerintah merelokasi warga di wilayah perikanan ke pegunungan. Ia menilai kebijakan itu tidak berpihak terhadap warga khususnya nelayan.

“Kami ini pedagang ikan. Setiap hari kami memanfaatkan pesisir pantai untuk menjemur ikan. Kalau kami dipindahkan ke gunung, bagaimana kami bisa menjemur ikan?,” tanya Nurlia.

Terkait pro dan kontra peta bencana yang dikeluarkan pemerintah, dia mengatakan bahwa peta tersebut bukanlah peta lokasi pemukiman. Melainkan peta zona rawan bencana.

“Itu peta zona rawan bencana. Kami menandai daerah-daerah yang berpotensi terjadi bencana supaya dihindari,” jelas.

Dari hasil penelitian Ekspedisi Palukoro, Pemprov Sulteng juga akan melihat potensi pariwisata yang bisa dikembangkan daerah ini.

Dibangunnya destinasi pariwisata di atas lokasi sesar Palu-Koro bukan tanpa tujuan. Selain untuk memperkenalkan besarnya potensi di bidang pariwisata, hal ini juga bertujuan sebagai pembelajaran kepada masyarakat bahwa gempa yang terjadi akibat sesar Palu-Koro tak selamanya membawa bencana, namun juga memiliki manfaat yang tak kalah besarnya.

“Jadi kita lagi mendesain posisi-posisi lokasi yang dilewati gempa ini untuk menjadi tempat destinasi pariwisata. Tapi akan kita kendalikan karena Tuhan Yang Maha Kuasa sudah memberikan ini juga sebagai manfaat,” ucapnya.

Untuk itu, pemerintah akan melakukan berbagai kajian dan penelitian untuk mempelajari bagaimana membangun destinasi pariwisata di atas lokasi jalur sesar. Ini dilakukan agar pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan tidak membahayakan warga sekitar.

“Untuk itu pemerintah memerlukan banyak kajian, penelitian, dan informasi-informasi yang perlu dimasukkan, termasuk kearifan lokal dan sebagainya. Kita semua akan belajar dari hal itu. Sehingga kedepan apa yang selalu menjadi ketakutan bagi kita ini akan menjadi kebahagiaan bagi kita semua,” ucap Elim.
“Perlu banyak masukan termasuk kearifan lokal,” pungkasnya.[]

Reporter: Zainal Ishaq dan Zulrafli Aditya
Editor: Ika Ningtyas

Bagikan !

Kabar Dari Palu

Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: [email protected]

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

You must be logged in to post a comment.

KABAR DARI PALU

Jalan panjang, mendapatkan santunan duka

Published

8 months ago

11 February 2019

Ronny Adolof Buol

PALU – Santunan duka untuk korban bencana secepatnya akan dicairkan. Namun sebelum mengarah kesana, pemerintah ingin memastikan, calon penerima adalah ahli waris yang sebenarnya. Karena itu, pemerintah kota akan melakukan verifikasi kembali untuk mendapatkan data ahli waris yang akurat.

Banyak tahapan yang harus dipenuhi calon penerima sebelum dana santunan duka itu diserahkan. Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan dalam rapat percepatan penyaluran, Rabu 6 Februari 2019 di Kantor Wali Kota Palu, menjelaskan, selain syarat administrasi calon penerima, pemerintah harus terlebih dahulu menyusun struktur kelembagaannya.

Antara lain:
Pembentukan tim verifikasi dan validasi sebanyak 45 orang. Tim terdiri dari dinas sosial, dinas catatan sipil, Tagana, tenaga pelopor Babinsa (TNI) serta Bhabinkamtibmas (Polri).

Kemudian penyiapan formulir pendataan verifikasi dan validasi korban bencana. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan lurah setempat untuk memastikan korban meninggal dan yang hilang.

Arfan menyebutkn, untuk memastikan korban telah meninggal dunia harus mengantongi bukti berupa surat pernyataan dari keluarga atau pemerintah setempat.

Setelah itu, harus dipastikan pula bahwa korban telah dimakamkan dalam pemakaman massal melalui koordinasi kepolisian setempat. Berikutnya, menetapkan SK Tim verifikasi dan validasi korban.

Kemudian pemerinyah (masih dibahas apakah, Pemprov, Pemkot atau Pemkab) akan membuat surat kepada Kepala BNPB untuk pelibatan Danrem dan Kapolda dalam proses verifikasi dan validasi.

Setelah itu baru melaksanakan verifikasi. Jangka waktunya selama lima hari.

Usai verifikasi, lalu membuat berita acara serah terima hasil verifikasi dan validasi korban, antara dinas sosial tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dan Kemensos sebagai dasar penetapan SK bupati/wali kota.

Selesai di tingkat ini, berikutnya adalah mengusulkan dana santunan ahli waris kepada Kepala BNPB dan Menteri Keuangan.

Arfan menjelaskan, Surat keterangan (SK) ahli waris menjadi salah satu syarat penting bagi keluarga korban meninggal dunia akibat bencana untuk memperoleh dana santunan duka dari pemerintah.

Untuk mendapat SK ahli waris, keluarga korban bisa segera melakukan konfirmasi ke kantor kelurahan sesuai alamat masing-masing. Kesempatan ini akan kembali dibuka sebagai upaya validasi dan verifikasi kebenaran data keluarga korban yang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana.

Menurut Arfan, data korban jiwa, meninggal dan hilang yang telah ditetapkan sebelumnya, akan dikembalikan kepada pemerintah kelurahan masing-masing untuk kepentingan verifikasi ulang. ”Kalau perlu ditempel di kantor masing masing-masing. Lalu verifikasi lagi siapa yang meninggal dan siapa yang hilang,” jelas Arfan.

Bila perlu katanya, pejabat lurah bisa mengundang kembali warga yang telah melaporkan keluarganya yang meninggal. Ini dimaksudkan, untuk memastikan kelengkapan persyaratan dalam memperoleh dana santunan tersebut.

“Pastikan ada keterangan kematian. Keterangan ahli waris dan status hubungan darah dengan korban yang dilaporkan meninggal,” sebutnya.

Jika warga belum memiliki keterangan ahli waris. Maka warga bersangkutan bisa memohon kepada pemerintah kelurahan. Proses penerbitan keterangan ahli waris akan dikeluarkan oleh lurah dan disaksikan camat.

Syarat Ahli Waris antara lain:

-Surat keterangan ahli waris
-kartu tanda penduduk
-kartu keluarga
-surat keterangan kematian
-KTP dan KK korban yang meninggal
-Surat keterangan dari pemerintah setempat tentang korban
-Nomor rekening Bank Mandiri

Di forum ini juga masih dibahas apakah, rekening bank mandiri dibuat secara kolekktif atau diserahkan pada masing-masing ahli waris.

Bagi ahli waris yang anggota keluarganya hilang dan belum ditemukan tetap akan mendapat santunan duka sesuai ketentuan.

Berkaitan dengan proses verifikasi dan validasi, Pemkot menekankan pejabat lurah harus benar benar cermat dalam mengeluarkan keterangan ahli waris tersebut.

“Jangan sampai nanti ini menimbulkan masalah,” pungkasnya.

Penulis: Hamdi
Foto: Dok SAR
Editor: Yardin Hasan

Bagikan !

Kabar Dari Palu