PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini belum membuat kebijakan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kebijakan RTRW masih menunggu hasil penelitian Tim Ekspedisi Palu Koro.
Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng, Bunga Elim Somba, mengatakan, Pemkab masih melakukan penelitian dan pendataan wilayah pascabencana.
Sehingga, belum membuat kebijakan mengenai RTRW. Kebijakan RTRW Sulawesi tengah juga bergantung dari hasil penelitian yang dilakukan Tim Ekspedisi Palukoro.
“Belum ada kebijakan mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Kami masih menunggu hasil penelitian dari Tim Ekspedisi Palukoro,” ujarnya, saat menjadi narasumber dialog bertajuk Refleksi dan Proyeksi Sulteng Pascabencana di Sekretariat AJI Palu, Rabu 26 Desember 2018.
Dalam kesempatan itu seorang perwakilan warga perikanan, Nurlia, mempertanyakan rencana pemerintah merelokasi warga di wilayah perikanan ke pegunungan. Ia menilai kebijakan itu tidak berpihak terhadap warga khususnya nelayan.
“Kami ini pedagang ikan. Setiap hari kami memanfaatkan pesisir pantai untuk menjemur ikan. Kalau kami dipindahkan ke gunung, bagaimana kami bisa menjemur ikan?,” tanya Nurlia.
Terkait pro dan kontra peta bencana yang dikeluarkan pemerintah, dia mengatakan bahwa peta tersebut bukanlah peta lokasi pemukiman. Melainkan peta zona rawan bencana.
“Itu peta zona rawan bencana. Kami menandai daerah-daerah yang berpotensi terjadi bencana supaya dihindari,” jelas.
Dari hasil penelitian Ekspedisi Palukoro, Pemprov Sulteng juga akan melihat potensi pariwisata yang bisa dikembangkan daerah ini.
Dibangunnya destinasi pariwisata di atas lokasi sesar Palu-Koro bukan tanpa tujuan. Selain untuk memperkenalkan besarnya potensi di bidang pariwisata, hal ini juga bertujuan sebagai pembelajaran kepada masyarakat bahwa gempa yang terjadi akibat sesar Palu-Koro tak selamanya membawa bencana, namun juga memiliki manfaat yang tak kalah besarnya.
“Jadi kita lagi mendesain posisi-posisi lokasi yang dilewati gempa ini untuk menjadi tempat destinasi pariwisata. Tapi akan kita kendalikan karena Tuhan Yang Maha Kuasa sudah memberikan ini juga sebagai manfaat,” ucapnya.
Untuk itu, pemerintah akan melakukan berbagai kajian dan penelitian untuk mempelajari bagaimana membangun destinasi pariwisata di atas lokasi jalur sesar. Ini dilakukan agar pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan tidak membahayakan warga sekitar.
“Untuk itu pemerintah memerlukan banyak kajian, penelitian, dan informasi-informasi yang perlu dimasukkan, termasuk kearifan lokal dan sebagainya. Kita semua akan belajar dari hal itu. Sehingga kedepan apa yang selalu menjadi ketakutan bagi kita ini akan menjadi kebahagiaan bagi kita semua,” ucap Elim.
“Perlu banyak masukan termasuk kearifan lokal,” pungkasnya.[]
Reporter: Zainal Ishaq dan Zulrafli Aditya
Editor: Ika Ningtyas
Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit
Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: bangkitlahsulteng@gmail.com.
