KABAR DARI PALU

Kisah jatuh-bangun petani garam Teluk Palu (Bagian 1)

Published

6 months ago

3 February 2019

PALU – Kawasan penggaraman di Pantai Talise, menjadi salah satu sentra ekonomi pesisir yang terdampak bencana 28 September 2018 lalu. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulteng, mencatat, sekitar 157 petani garam yang terdampak bencana, empat di antaranya meninggal dunia.

Mereka terbagi dalam 16 kelompok Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dengan total luas lahan 18,05 hektar.

Kehadiran petani garam di Teluk Palu, merentang jauh dalam sejarah. Kisahnya terlacak dalam nukilan cerita rakyat tentang kedatangan mubaligh asal Minangkabau, Abdulah Raqie bergelar Dato Karama di lembah Palu.

Kisah tersebut didokumentasikan oleh ahli linguistik, N Adriani dan Etnolog AC Kruijt, dalam buku De Bare’e-Sprekepe Toradja’s Van Midden-Celebes (1912).

Cerita rakyat tersebut menyebutkan, kedatangan Dato Karama di Teluk Palu, pertama kali dilihat oleh petani garam yang beraktvitas di tambak garam di pantai tersebut. Para petani garam ini kemudian pergi memberitahukan hal tersebut kepada pemimpin setempat, Pue Nggari —Magau (Raja) Palu pertama.

Antropolog berkebangsaan Finlandia, Eija-Maija Kotilainen, dalam bukunya When The Bones are Left; A Study of the Material Culture of Central Sulawesi (1992), menyebut, kedatangan Dato Karama ke lembah Palu itu pada 1606.

Jika didasarkan pada cerita rakyat tersebut, berarti aktivitas tambak garam di Teluk Palu sudah dimulai sekitar awal abad ke-17 (atau mungkin sebelumnya).

Salah seorang keturunan mubaligh asal Cikoang, Sulawesi Selatan, Sayyid Bahrullah Bafaqih Al Aidid yang bermukim di wilayah Besusu, Randi menjelaskan, aktivitas tambak garam ini dipelopori oleh orang-orang dari Gowa, Sulawesi Selatan.

Golongan Karaeng ini, kata dia, yang membuka lahan penggaraman di Teluk Palu, berdasarkan pengetahuan pengelolaan garam dari Gowa.

Pembukaan lahan penggaraman, kata dia, erat kaitannya dengan aktivitas pelabuhan rakyat di Pantai Besusu. Pelabuhan ini, kata dia, menjadi pintu gerbang para pendatang dari Sumatera, Bugis, Makassar, Arab. Sekaligus tempat berlabuhnya kapal-kapal dagang, yang menandai dimulainya perdagangan dengan pihak luar Palu. Termasuk ikatan dagang garam dari Sulawesi bagian selatan, yakni Kerajaan Laikang, cabang dari Kerajaan Gowa.

Sejarawan Maritim Universitas Tadulako (Untad), Wilman D Lumangino mengatakan, pelabuhan rakyat Besusu mulai beraktivitas di akhir abad ke 18 atau akhir tahun 1700–an. Namun kata dia, masyarakat di Lembah Palu belum lama memproduksi garam dalam jumlah besar dan mereka memproduksinya bukan lewat jalur korporat.

Namun ada versi lain, bahwa pembukaan aktivitas tambak garam di Teluk Palu belum lama dilakukan. Versi ini berdasarkan cerita golongan Karaeng di Besusu, bahwa komunitas Cikoang diperkirakan baru tiba pada pertengahan abad ke-19 atau sekitar tahun 1840.

Kedatangan ini dipelopori oleh beberapa orang, di antaranya Sayyid Bahrullah bin Atiqullah, Habib Sayyid Ibrahim, Habib Sayyid Umar, dan Habib Sayyid Mohammad Tafsir, yang kesemuanya bermarga Bafagih Aidid.

Versi ketiga, aktivitas tambak garam sudah dimulai sejak pertengahan abad ke-17 di Teluk Palu. Hal itu pascamigrasi dari Sulawesi bagian selatan sebagai konsekuensi isi perjanjian Bongaya.(Bersambung)

Penulis: Jefrianto
Editor: Ika Ningtyas

Kabar Dari Palu

Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: bangkitlahsulteng@gmail.com.

Click to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

KABAR DARI PALU

Jalan panjang, mendapatkan santunan duka

Published

6 months ago

11 February 2019

Ronny Adolof Buol

PALU – Santunan duka untuk korban bencana secepatnya akan dicairkan. Namun sebelum mengarah kesana, pemerintah ingin memastikan, calon penerima adalah ahli waris yang sebenarnya. Karena itu, pemerintah kota akan melakukan verifikasi kembali untuk mendapatkan data ahli waris yang akurat.

Banyak tahapan yang harus dipenuhi calon penerima sebelum dana santunan duka itu diserahkan. Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan dalam rapat percepatan penyaluran, Rabu 6 Februari 2019 di Kantor Wali Kota Palu, menjelaskan, selain syarat administrasi calon penerima, pemerintah harus terlebih dahulu menyusun struktur kelembagaannya.

Antara lain:
Pembentukan tim verifikasi dan validasi sebanyak 45 orang. Tim terdiri dari dinas sosial, dinas catatan sipil, Tagana, tenaga pelopor Babinsa (TNI) serta Bhabinkamtibmas (Polri).

Kemudian penyiapan formulir pendataan verifikasi dan validasi korban bencana. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan lurah setempat untuk memastikan korban meninggal dan yang hilang.

Arfan menyebutkn, untuk memastikan korban telah meninggal dunia harus mengantongi bukti berupa surat pernyataan dari keluarga atau pemerintah setempat.

Setelah itu, harus dipastikan pula bahwa korban telah dimakamkan dalam pemakaman massal melalui koordinasi kepolisian setempat. Berikutnya, menetapkan SK Tim verifikasi dan validasi korban.

Kemudian pemerinyah (masih dibahas apakah, Pemprov, Pemkot atau Pemkab) akan membuat surat kepada Kepala BNPB untuk pelibatan Danrem dan Kapolda dalam proses verifikasi dan validasi.

Setelah itu baru melaksanakan verifikasi. Jangka waktunya selama lima hari.

Usai verifikasi, lalu membuat berita acara serah terima hasil verifikasi dan validasi korban, antara dinas sosial tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dan Kemensos sebagai dasar penetapan SK bupati/wali kota.

Selesai di tingkat ini, berikutnya adalah mengusulkan dana santunan ahli waris kepada Kepala BNPB dan Menteri Keuangan.

Arfan menjelaskan, Surat keterangan (SK) ahli waris menjadi salah satu syarat penting bagi keluarga korban meninggal dunia akibat bencana untuk memperoleh dana santunan duka dari pemerintah.

Untuk mendapat SK ahli waris, keluarga korban bisa segera melakukan konfirmasi ke kantor kelurahan sesuai alamat masing-masing. Kesempatan ini akan kembali dibuka sebagai upaya validasi dan verifikasi kebenaran data keluarga korban yang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana.

Menurut Arfan, data korban jiwa, meninggal dan hilang yang telah ditetapkan sebelumnya, akan dikembalikan kepada pemerintah kelurahan masing-masing untuk kepentingan verifikasi ulang. ”Kalau perlu ditempel di kantor masing masing-masing. Lalu verifikasi lagi siapa yang meninggal dan siapa yang hilang,” jelas Arfan.

Bila perlu katanya, pejabat lurah bisa mengundang kembali warga yang telah melaporkan keluarganya yang meninggal. Ini dimaksudkan, untuk memastikan kelengkapan persyaratan dalam memperoleh dana santunan tersebut.

“Pastikan ada keterangan kematian. Keterangan ahli waris dan status hubungan darah dengan korban yang dilaporkan meninggal,” sebutnya.

Jika warga belum memiliki keterangan ahli waris. Maka warga bersangkutan bisa memohon kepada pemerintah kelurahan. Proses penerbitan keterangan ahli waris akan dikeluarkan oleh lurah dan disaksikan camat.

Syarat Ahli Waris antara lain:

-Surat keterangan ahli waris
-kartu tanda penduduk
-kartu keluarga
-surat keterangan kematian
-KTP dan KK korban yang meninggal
-Surat keterangan dari pemerintah setempat tentang korban
-Nomor rekening Bank Mandiri

Di forum ini juga masih dibahas apakah, rekening bank mandiri dibuat secara kolekktif atau diserahkan pada masing-masing ahli waris.

Bagi ahli waris yang anggota keluarganya hilang dan belum ditemukan tetap akan mendapat santunan duka sesuai ketentuan.

Berkaitan dengan proses verifikasi dan validasi, Pemkot menekankan pejabat lurah harus benar benar cermat dalam mengeluarkan keterangan ahli waris tersebut.

“Jangan sampai nanti ini menimbulkan masalah,” pungkasnya.

Penulis: Hamdi
Foto: Dok SAR
Editor: Yardin Hasan

Kabar Dari Palu