Kisah jatuh-bangun petani garam Teluk Palu (Bagian 2)

PALU – Ada versi keempat terkait kapan tambak garam dibuka. Yakni oleh masyarakat yang bermigrasi dari Vonggi di pegunungan sebelah timur lembah Palu.

Kelompok migrasi yang dipimpin oleh Pue Nggari ini, berdasarkan catatan Mashyudin Mashyuda dalam Palu Meniti Zaman, sempat singgah untuk bermukim di lokasi yang kemudian menjadi lokasi tambak garam di Talise tersebut.

Di lokasi ini, mereka membuat satu sumur air tawar yang dinamakan Buvu Rasede. Mereka kemudian berpindah ke kawasan Besusu (Pandapa).

Kelompok migrasi ini mungkin saja menjadi pihak awal yang membuka kawasan tambak garam di lokasi tersebut. Berdasarkan pengetahuan lokal yang didapatkan dari leluhur mereka yang menjalin kontak dengan Mandar, sebagaimana dituliskan oleh Kruijt dalam De West Toradjas op Midden Celebes.

Dalam buku itu, Kruijt menuliskan saat ia mengunjungi kawasan lembah Palu di sekitar 1897. Mereka melanjutkan perjalanan di sepanjang teluk. Mereka tiba di sisi timur teluk di Limbuo.

Tambak garam ini, kata dia, dikelola oleh penduduk dan pemerintah membeli dari mereka seharga f1 (satu gulden) per pikul atau sekitar 60,479 kg.

Kruijt mencatat, gudang garam ini terletak di Talise Bali. Pemerintah memonopoli perdagangan garam tersebut dengan harga jual f6 per pikul, selama beberapa tahun.

Perusahaan ini menurut dia, telah memberikan pemerintah keuntungan besar, terutama dalam pembangunan infrastruktur, antara lain jembatan besi yang dibangun di Palu dan di atas Gumbasa dekat Sakidi, di bagian selatan lembah Palu.

Dosen Pendidikan Sejarah Untad, Idrus A Rore, dalam Sistem Sosial dan Peranan Ekonomi Kota Palu, menjelaskan, ada dua tempat produksi garam pada Onderafdeeling Palu yaitu di Limbuo (Talise) dan Tonggo (Silae).

Di antara kedua tempat yang memproduksi garam tersebut, Limbuo merupakan yang paling produktif. Sedangkan tambak garam di Tonggo, sudah ditinggalkan sejak tahun 1924. Sebabnya, karena adanya tanaman kelapa di sekitar pantai Tonggo, sehingga pemilik kelapa keberatan atas usaha pembuatan garam tersebut.

Pemerintah kolonial sendiri, menurut Idrus, tampaknya lebih memberikan perhatian terhadap Limbuo lebih menguntungkan untuk kas pemerintah. Selama periode 1921-1925, Limbou berhasil memproduksi garam masing-masing: 7.229 pikul, 14.007 pikul, 14.941 pikul 5.825 dan 10.572 pikul.

Idrus menjelaskan, harga garam dari para pembuat garam, ditetapkan f1,25 per pikul. Sementara itu dari gudang garam Palu ke perusahaan dagang Borneo-Sumatera, ditetapkan dengan harga f3,60 per pikul.

Penurunan produksi garam Limbuo terjadi pada 1924. Penurunan yang sangat tajam ini, dipengaruhi oleh cuaca yang lembab selama periode 1924.

Di samping itu, sebelum tahun 1924, para pembuat garam Limbou masih mencapai 100 orang namun turun hingga 50 persen pada tahun 1924.

Hadirnya perusahaan yang mengekspor garam ke berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan garam merupakan salah satu komoditi andalan di Palu.

Pengusaha etnis Cina di Palu maupun Donggala, sebenarnya juga tertarik melakukan kontrak penjualan garam ke daerah lain. Tetapi sampai tahun 1925, Belanda tidak memberikan izin kepada pengusaha Cina.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 15 Pebruari 1933, usaha garam Talise diambil-alih oleh pemerintah dan kemudian dihentikan. Para pembuat garam menerima ganti rugi dengan hasil bruto selama lima tahun.

Salah seorang keturunan karaeng dari Besusu, Randi menjelaskan, setelah 1945, ada salah seorang pedagang garam asli Cikoang terakhir yang menetap dan mengelola garam di lokasi tersebut. Yakni Habib Ali bin Muhammad Bajrun Bafagih Al-Aidid. Setelah dia wafat, sepenuhnya perdagangan garam dikelola warga setempat.

Setelah kemerdekaan, usaha garam mengalami perkembangan. Ini dapat mencukupi kebutuhan lokal dan sekitar lembah Palu. Usaha garam ini hingga sebelum bencana, tetap bertahan dalam kepungan perkembangan pariwisata, pertokoan serta perumahan.

Kini, pasca bencana 28 September 2018, tambak garam di kawasan Limbuo (kini Talise), berada dalam kondisi rusak parah dan menjadikan kawasan penggaraman berada di titik nadir.

Sebagaimana dilansir dari Tempo, Oktober 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal memperbaiki sejumlah lahan tambak garam milik masyarakat di daerah terkena dampak gempa Palu dan sekitarnya. Sebelum dilakukan perbaikan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan terlebih dulu memverifikasi luas lahan tambak yang rusak akibat gempa.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, 8 Oktober 2018, gempa yang menerjang Kota Palu membuat kontur tanah di sana berubah sehingga luas lahan tambak garam pun ikut berubah. Untuk itu, pengukuran ulang bakal perlahan dilakukan oleh BPN selama 2 tahun masa rehabilitasi gempa Palu.[Habis]

Penulis: Jefrianto
Editor: Ika Ningtyas