Connect with us

KABAR DARI PALU

Pengungsi minta pencairan dana stimulan tidak berbelit

Published

on

PALU – Mayoritas pengungsi mengharapkan pencairan bantuan stimulan yang dijanjikan pemerintah tidak membuat mereka kerepotan. Pengalaman selama ini jika berkaitan dengan bantuan dana, proses pencairannya selalu berbelit.

Agustan Amir(47), warga Petobo, mengharapkan agar birokrasinya dibuat semudah mungkin, mengingat keberadaan dana stimulan itu sangat dibutuhkan untuk memperbaiki rumahnya yang rusak sedang.

Kebetulan, katanya, ia telah melengkapi semua dokumen kependudukan, seperti kartu tanda penduduk atau kartu keluarga yang hilang saat gempa lalu.

Menurut Agustan, walau rumahnya hanya rusak sedang, namun sejumlah dokumen penting raib digondol penjarah. ”Tapi cepat cepat saya urus. Karena saya tahu, dokumen ini nanti penting mengurus soal bantuan bencana,” katanya.

Di Kelurahan Kabonena, Sandi Th (32), juga mengemukakan kekhawatiran yang sama. Sandi Th yang usaha ternaknya hancur dihantam gempa di Sigi membandingkannya dengan saat awal gempa lalu. ”Saat itu pada situasi yang tidak menentu, untuk mendapatkan bantuan masih harus pakai surat keterangan Ketua RT dan KTP.

Apa lagi saat situasi sudah normal, nanti syarat-syaratnya bisa lebih rumit lagi,” katanya. Padahal dengan data yang sudah ada di tangan ketua RT, sudah cukup kuat dan valid, bahwa mereka yang mendapatkan bantuan adalah orang orang yang terdampak gempa.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palu Iskandar, menjelaskan, dana stimulan perbaikan rumah bagi korban bencana tidak diberikan langsung ke orang per orang. Tetapi dicairkan melalui kelompok masyarakat (Pokmas).

Pencairannya dilakukan sesuai rencana anggaran yang diajukan dalam proposal Pokmas yang beranggotakan warga calon penerima bantuan.

Secara umum dana hanya digunakan untuk pembelian material yang langsung dibayarkan kepada tokoh bangunan.

”Pokmas membuat perencanaan melalui proposal. Setelah itu baru pencairan dengan cara transfer ke rekening kelompok masyarakat,” jelasnya.

Setiap Pokmas beranggotakan 15 sampai 20 orang. Setiap kelompok didampingi tenaga konsultan. Para konsultan pendamping akan dibentuk oleh pemerintah. Kelak kata dia, konsultan akan mendampingi penggunaan stimulan tersebut.

Pencairan dana tidak dilakukan secara utuh. Tapi disesuaikan dengan progres bangunan.

Misalnya kriteria rumah rusak berat dengan rencana stimulan Rp50 juta. Jika kemudian dalam proses rehabilitasinya tidak sampai menelan biaya Rp50 juta, maka dana yang diberikan hanya sebatas pada rampungnya bangunan rumah.

”Tidak mutlak Rp50 juta. Tergantung apa yang mau dilaksanakan. Kalau cuma sampai Rp25 juta, ya itu saja yang dicairkan,” urainya panjang lebar.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Sulteng Longki Djanggola sudah mengajukan dana stimulan ke pemerintah pusat, total nilai sebesar Rp2,6 triliun yang terbagi dua item, yakni dana stimulan dan uang santunan.

Penulis: Yardin
Foto: Yardin

Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: bangkitlahsulteng@gmail.com.


Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

KABAR DARI PALU

Jalan panjang, mendapatkan santunan duka

Published

on

PALU – Santunan duka untuk korban bencana secepatnya akan dicairkan. Namun sebelum mengarah kesana, pemerintah ingin memastikan, calon penerima adalah ahli waris yang sebenarnya. Karena itu, pemerintah kota akan melakukan verifikasi kembali untuk mendapatkan data ahli waris yang akurat.

Banyak tahapan yang harus dipenuhi calon penerima sebelum dana santunan duka itu diserahkan. Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan dalam rapat percepatan penyaluran, Rabu 6 Februari 2019 di Kantor Wali Kota Palu, menjelaskan, selain syarat administrasi calon penerima, pemerintah harus terlebih dahulu menyusun struktur kelembagaannya.

Antara lain:
Pembentukan tim verifikasi dan validasi sebanyak 45 orang. Tim terdiri dari dinas sosial, dinas catatan sipil, Tagana, tenaga pelopor Babinsa (TNI) serta Bhabinkamtibmas (Polri).


Kemudian penyiapan formulir pendataan verifikasi dan validasi korban bencana. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan lurah setempat untuk memastikan korban meninggal dan yang hilang.

Arfan menyebutkn, untuk memastikan korban telah meninggal dunia harus mengantongi bukti berupa surat pernyataan dari keluarga atau pemerintah setempat.

Setelah itu, harus dipastikan pula bahwa korban telah dimakamkan dalam pemakaman massal melalui koordinasi kepolisian setempat. Berikutnya, menetapkan SK Tim verifikasi dan validasi korban.

Kemudian pemerinyah (masih dibahas apakah, Pemprov, Pemkot atau Pemkab) akan membuat surat kepada Kepala BNPB untuk pelibatan Danrem dan Kapolda dalam proses verifikasi dan validasi.

Setelah itu baru melaksanakan verifikasi. Jangka waktunya selama lima hari.

Usai verifikasi, lalu membuat berita acara serah terima hasil verifikasi dan validasi korban, antara dinas sosial tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dan Kemensos sebagai dasar penetapan SK bupati/wali kota.

Selesai di tingkat ini, berikutnya adalah mengusulkan dana santunan ahli waris kepada Kepala BNPB dan Menteri Keuangan.

Arfan menjelaskan, Surat keterangan (SK) ahli waris menjadi salah satu syarat penting bagi keluarga korban meninggal dunia akibat bencana untuk memperoleh dana santunan duka dari pemerintah.

Untuk mendapat SK ahli waris, keluarga korban bisa segera melakukan konfirmasi ke kantor kelurahan sesuai alamat masing-masing. Kesempatan ini akan kembali dibuka sebagai upaya validasi dan verifikasi kebenaran data keluarga korban yang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana.

Menurut Arfan, data korban jiwa, meninggal dan hilang yang telah ditetapkan sebelumnya, akan dikembalikan kepada pemerintah kelurahan masing-masing untuk kepentingan verifikasi ulang. ”Kalau perlu ditempel di kantor masing masing-masing. Lalu verifikasi lagi siapa yang meninggal dan siapa yang hilang,” jelas Arfan.

Bila perlu katanya, pejabat lurah bisa mengundang kembali warga yang telah melaporkan keluarganya yang meninggal. Ini dimaksudkan, untuk memastikan kelengkapan persyaratan dalam memperoleh dana santunan tersebut.

“Pastikan ada keterangan kematian. Keterangan ahli waris dan status hubungan darah dengan korban yang dilaporkan meninggal,” sebutnya.

Jika warga belum memiliki keterangan ahli waris. Maka warga bersangkutan bisa memohon kepada pemerintah kelurahan. Proses penerbitan keterangan ahli waris akan dikeluarkan oleh lurah dan disaksikan camat.

Syarat Ahli Waris antara lain:

-Surat keterangan ahli waris 
-kartu tanda penduduk 
-kartu keluarga 
-surat keterangan kematian 
-KTP dan KK korban yang meninggal
-Surat keterangan dari pemerintah setempat tentang korban 
-Nomor rekening Bank Mandiri

Di forum ini juga masih dibahas apakah, rekening bank mandiri dibuat secara kolekktif atau diserahkan pada masing-masing ahli waris.


Bagi ahli waris yang anggota keluarganya hilang dan belum ditemukan tetap akan mendapat santunan duka sesuai ketentuan.

Berkaitan dengan proses verifikasi dan validasi, Pemkot menekankan pejabat lurah harus benar benar cermat dalam mengeluarkan keterangan ahli waris tersebut.

“Jangan sampai nanti ini menimbulkan masalah,” pungkasnya.

Penulis: Hamdi
Foto: Dok SAR
Editor: Yardin Hasan

Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: bangkitlahsulteng@gmail.com.


Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com