MANADO, ZONAUTARA.com – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey optimis Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Utara (Sulut) bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut.
Diketahui, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017, dari 15 kabupaten dan kota di Sulut, hanya satu daerah yang tidak meraih WTP dan mendapatkan opini disclaimer.
“Saya yakin semua kabupaten dan kota di Sulut dapat meraih WTP pada tahun ini,” kata Olly usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dalam rangka Persiapan Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2018 dan Pemeriksaan Tematik Tahun 2019 di Manado, Rabu (20/3/2019).
Olly optimis, Kabupaten Bolaang Mongondow yang belum meraih opini WTP mampu menyelesaikan masalah aset, sehingga keluar dari disclaimer.
“Ini hanya persoalan aset. Kalau kita tekun melaksanakan arahan BPK, pasti keluar dari disclaimer,” ujar Olly.
Sebelumnya, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara berharap, Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) tersebut mampu memperkuat koordinasi seluruh tenaga auditor BPK dalam melaksanakan pemeriksaan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
“Rapat koordinasi ini harus mampu membangun komunikasi antarunit kerja, sehingga perlakuan pemeriksaan semakin seragam. Jangan ada perbedaaan perlakuan di setiap daerah yang diperiksa,” ungkapnya.
Moermahadi juga meminta seluruh tenaga pemeriksa bekerja profesional dan tidak mudah dipengaruhi pihak lain dalam menjalankan tugasnya.
“Para pemeriksa harus bekerja sebaik mungkin dan harus
melakukannya dengan penuh integritas, sehingga kualitas pemeriksaan semakin
baik,” pungkas Moermahadi.
Rakornis BPK ini turut dihadiri Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dan para
anggota BPK, yaitu Agus Joko Pramono, Achsanul Qosasi, Isma Yatun dan Harry
Azhar Azis.
Editor : Christo Senduk
Discussion about this post