Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Olly optimis Pemerintah Daerah se-Sulut raih opini WTP

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey optimis Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Utara (Sulut) bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut.

Diketahui, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017, dari 15 kabupaten dan kota di Sulut, hanya satu daerah yang tidak meraih WTP dan mendapatkan opini disclaimer.

“Saya yakin semua kabupaten dan kota di Sulut dapat meraih WTP pada tahun ini,” kata Olly usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dalam rangka Persiapan Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2018 dan Pemeriksaan Tematik Tahun 2019 di Manado, Rabu (20/3/2019).

Olly optimis, Kabupaten Bolaang Mongondow yang belum meraih opini WTP mampu menyelesaikan masalah aset, sehingga keluar dari disclaimer.

“Ini hanya persoalan aset. Kalau kita tekun melaksanakan arahan BPK, pasti keluar dari disclaimer,” ujar Olly.

Sebelumnya, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara berharap, Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) tersebut mampu memperkuat koordinasi seluruh tenaga auditor BPK dalam melaksanakan pemeriksaan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

“Rapat koordinasi ini harus mampu membangun komunikasi antarunit kerja, sehingga perlakuan pemeriksaan semakin seragam. Jangan ada perbedaaan perlakuan di setiap daerah yang diperiksa,” ungkapnya.

Moermahadi juga meminta seluruh tenaga pemeriksa bekerja profesional dan tidak mudah dipengaruhi pihak lain dalam menjalankan tugasnya.

“Para pemeriksa harus bekerja sebaik mungkin dan harus melakukannya dengan penuh integritas, sehingga kualitas pemeriksaan semakin baik,” pungkas Moermahadi.

Rakornis BPK ini turut dihadiri Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dan para anggota BPK, yaitu Agus Joko Pramono, Achsanul Qosasi, Isma Yatun dan Harry Azhar Azis.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Politik dan Pemerintahan

DPR tuai kritik karena bahas RKUHP secara diam-diam

Pembahasan dengan pemerintah dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan publik.

Bagikan !

Published

on

Foto: istimewa

ZONAUTARA.com – Pemerintah dan DPR ternyata telah melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Pembahasan itu dilakukan secara diam-diam dan tertutup pada 14-15 September 2019 di Hotel Fairmont Senayan Jakarta.

Dari info yang diperoleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP (Aliansi KUHP), dalam rapat tersebut Pemerintah dan DPR telah menyatakan selesai merampungkan RKUHP.

Sampai berita diturunkan, masyarakat sama sekali tidak mendapatkan info bahwa pembahasan RKUHP akan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu tersebut.

Selain karena pembahasan dilakukan di akhir pekan, juga karena pembahasan tidak tercantum pada jadwal Komisi III dan tertutup karena dilakukan di Hotel bukan di ruang rapat Panja RKUHP di Komisi III.

Aliansi RKUHP tidak mendapat akses informasi atau dokumen apapun dari hasil rapat tertutup tersebut.

“Sebagai catatan, pembahasan terbuka terakhir dilakukan oleh Pemerintah dan DPR pada 30 Mei 2018, artinya hampir satu setengah tahun, tidak ada pembahasan yang terbuka untuk diakses publik. Padahal pembahasan RUU yang jelas isinya akan berhubungan dengan masyarakat, khususnya RKUHP yang mengandung begitu banyak pasal kontroversial. Harusnya dilakukan secara terbuka sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2011 tantang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” kata Direktur Eksekutif ICJR, Anggara, mewakili Aliansi RKUHP, Senin (16/9/2019) melalui siaran pers.

Tindakan Pemerintah dan DPR yang secara diam-diam dan tertutup melakukan pembahasan dan menyatakan RKUHP telah rangkum untuk tinggal disahkan di Rapat Panja Komisi III dan Paripurna DPR jelas mencederai kepercayaan dan amanat rakyat untuk Pemerintah dan DPR. RKUHP dibahas tanpa legitimasi dan transparansi yang kuat.

“Aliansi meminta pengesahannya harus ditunda!,” tegas Anggara.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com