Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Olly optimis Pemerintah Daerah se-Sulut raih opini WTP

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey optimis Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Utara (Sulut) bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut.

Diketahui, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017, dari 15 kabupaten dan kota di Sulut, hanya satu daerah yang tidak meraih WTP dan mendapatkan opini disclaimer.

“Saya yakin semua kabupaten dan kota di Sulut dapat meraih WTP pada tahun ini,” kata Olly usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dalam rangka Persiapan Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2018 dan Pemeriksaan Tematik Tahun 2019 di Manado, Rabu (20/3/2019).

Olly optimis, Kabupaten Bolaang Mongondow yang belum meraih opini WTP mampu menyelesaikan masalah aset, sehingga keluar dari disclaimer.

“Ini hanya persoalan aset. Kalau kita tekun melaksanakan arahan BPK, pasti keluar dari disclaimer,” ujar Olly.

Sebelumnya, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara berharap, Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) tersebut mampu memperkuat koordinasi seluruh tenaga auditor BPK dalam melaksanakan pemeriksaan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

“Rapat koordinasi ini harus mampu membangun komunikasi antarunit kerja, sehingga perlakuan pemeriksaan semakin seragam. Jangan ada perbedaaan perlakuan di setiap daerah yang diperiksa,” ungkapnya.

Moermahadi juga meminta seluruh tenaga pemeriksa bekerja profesional dan tidak mudah dipengaruhi pihak lain dalam menjalankan tugasnya.

“Para pemeriksa harus bekerja sebaik mungkin dan harus melakukannya dengan penuh integritas, sehingga kualitas pemeriksaan semakin baik,” pungkas Moermahadi.

Rakornis BPK ini turut dihadiri Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dan para anggota BPK, yaitu Agus Joko Pramono, Achsanul Qosasi, Isma Yatun dan Harry Azhar Azis.

Editor : Christo Senduk

Politik dan Pemerintahan

PDIP tolak PSU 53 TPS di Sulut

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Utara (Sulut) Badan Bantuan Hukum dan Advokasi, Denny Kaunang dan Jelly Dondokambey menyampaikan penolakan terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 53 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kabupaten/kota di Sulut, Sabtu (27/4/2019).

Alasan penolakan tersebut, menurut Kaunang dan Dondokambey adalah menanggapi surat dari KPU Sulut No 172/PL.02.6-SD/71/Prov/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 terkait PSU.

Menurut keduanya, PDIP menerima surat dari KPU tidak secara langsung tetapi hanya melalui media sosial, tepatnya di Grup WA dalam Pemilu 2019 ditujukan kepada LO (Laisen Officer) Partai Politik pada Kamis (25/4/2019), sekira pukul 18.53 WITA.

Lanjut mereka, setelah membaca dan mempelajari isi surat, dengan tegas PDIP menolak digelarnya PSU serentak yang akan dilaksanakan di 53 TPS di 12 kabupaten/kota yang ada di Sulut.

”Menjadi alasan kami menolak pelaksanaan PSU di 12 kabupaten/kota tersebut adalah bahwa dasar penetapan PSU yang dikeluarkan oleh KPU Sulut berdasarkan rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota serta Panwas Kabupaten,” ungkap mereka dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat DPD PDIP Sulut, Jumat (26/4/2019) sore.

Diakui kedua pengacara ini, bahwa saat pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing TPS sudah ada penyelenggara pemilu, yaitu KPPS, Pengawas TPS dan PPL.

”Saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya KPPS selaku penyelenggara pemungutan suara harus menolak pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu),” katanya.

Keduanya menegaskan, juga saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya Pengawas TPS menyampaikan keberatan dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan pasal 115 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemilu.

“Sangat ironis, semua TPS yang direkomendasikan pemungutan suara ulang oleh Bawaslu, seharusnya Pengawas TPS/PPL sudah harus keberatan dan menyelesaikan masalah pemilihan TMS di saat masih dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara di TPS. Hal ini merusak dan membahayakan proses demokratisasi di Sulut,” pungkas Kaunang, sambil menyatakan surat penolakan ini telah disampaikan ke KPU dan Bawaslu Sulut. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Continue Reading
Advertisement

Trending