Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Olly optimis Pemerintah Daerah se-Sulut raih opini WTP

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey optimis Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Utara (Sulut) bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut.

Diketahui, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017, dari 15 kabupaten dan kota di Sulut, hanya satu daerah yang tidak meraih WTP dan mendapatkan opini disclaimer.

“Saya yakin semua kabupaten dan kota di Sulut dapat meraih WTP pada tahun ini,” kata Olly usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dalam rangka Persiapan Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2018 dan Pemeriksaan Tematik Tahun 2019 di Manado, Rabu (20/3/2019).

Olly optimis, Kabupaten Bolaang Mongondow yang belum meraih opini WTP mampu menyelesaikan masalah aset, sehingga keluar dari disclaimer.

“Ini hanya persoalan aset. Kalau kita tekun melaksanakan arahan BPK, pasti keluar dari disclaimer,” ujar Olly.

Sebelumnya, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara berharap, Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) tersebut mampu memperkuat koordinasi seluruh tenaga auditor BPK dalam melaksanakan pemeriksaan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

“Rapat koordinasi ini harus mampu membangun komunikasi antarunit kerja, sehingga perlakuan pemeriksaan semakin seragam. Jangan ada perbedaaan perlakuan di setiap daerah yang diperiksa,” ungkapnya.

Moermahadi juga meminta seluruh tenaga pemeriksa bekerja profesional dan tidak mudah dipengaruhi pihak lain dalam menjalankan tugasnya.

“Para pemeriksa harus bekerja sebaik mungkin dan harus melakukannya dengan penuh integritas, sehingga kualitas pemeriksaan semakin baik,” pungkas Moermahadi.

Rakornis BPK ini turut dihadiri Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dan para anggota BPK, yaitu Agus Joko Pramono, Achsanul Qosasi, Isma Yatun dan Harry Azhar Azis.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !

Politik dan Pemerintahan

Kartu Prakerja akan diluncurkan di Sulut bersama Bali dan Kepri

Total yang diberikan per keluarga penerima manfaat atau per KPM sebesar Rp200.000.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan agar Kartu Prakerja segera dipercepat peluncurannya yang rencana akan dilaksanakan di 3 provinsi yaitu: Sulawesi Utara (Sulut), Bali, dan Kepulauan Riau (Kepri).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai  mengikuti Rapat Terbatas (ratas) mengenai Lanjutan Pembahasan Dampak Virus Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/02/2020), mengatakan bahwa saat ini sedang dipersiapkan Peraturan Presiden dan akan dilanjutkan pembentukan Project Management Office.

zonautara.com
Kartu Prakerja.(Image: zonautara.com/Rahadih Gedoan)

Menurut Menko Perekonomian, akan disiapkan mekanisme dari Kementerian Keuangan sehingga target pelaksanaan di 3 lokasi tersebut bisa segera dilaksanakan di bulan Maret ini. Dalam sistem tersebut juga akan dilakukan pelatihan dengan menggunakan aplikasi online, namun pelatihannya sendiri bisa offline.

“Untuk itu juga akan memanfaatkan pelatihan baik yang ada di swasta maupun pelatihan yang ada di pemerintah termasuk di dalamnya yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Airlangga.

Rencananya kartu prakerja ini, imbuhnya, ditargetkan untuk 2 juta pemanfaat dan juga untuk menggunakan yang di Kemenaker sebanyak 500 ribu. Pemerintah berencana menaikkan tambahan manfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak Rp50.000 sehingga total yang diberikan per keluarga penerima manfaat atau per KPM sebesar Rp200.000.

“Oleh karena itu ini akan diberlakukan selama 6 bulan diawali di bulan Maret dan ini kebutuhan anggarannya sebanyak Rp4,56 triliun,” jelasnya.

Menurut Menko Perekonomian, masih ada stimulus di bidang perumahan yang rencana ditambahkan kebutuhan anggaran sebanyak Rp1,5 triliun sehingga dengan penambahan ini ada Rp800 miliar berupa subsidi bunga dan Rp700 miliar subsidi uang muka. Dari jumlah penyaluran KPR 330 ribu unit, existing FLPP terbanyak 88 ribu, kemudian BP2BT 67 ribu unit.

“Sehingga ada tambahan sebanyak 175 ribu unit dan ini dilaksanakan oleh bank umum maupun Kementerian PU-Pera,” ujar Airlangga.

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com