Politik dan Pemerintahan
Olly optimis Pemerintah Daerah se-Sulut raih opini WTP
MANADO, ZONAUTARA.com – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey optimis Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Utara (Sulut) bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut.
Diketahui, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017, dari 15 kabupaten dan kota di Sulut, hanya satu daerah yang tidak meraih WTP dan mendapatkan opini disclaimer.
“Saya yakin semua kabupaten dan kota di Sulut dapat meraih WTP pada tahun ini,” kata Olly usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dalam rangka Persiapan Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2018 dan Pemeriksaan Tematik Tahun 2019 di Manado, Rabu (20/3/2019).
Olly optimis, Kabupaten Bolaang Mongondow yang belum meraih opini WTP mampu menyelesaikan masalah aset, sehingga keluar dari disclaimer.
“Ini hanya persoalan aset. Kalau kita tekun melaksanakan arahan BPK, pasti keluar dari disclaimer,” ujar Olly.
Sebelumnya, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara berharap, Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) tersebut mampu memperkuat koordinasi seluruh tenaga auditor BPK dalam melaksanakan pemeriksaan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
“Rapat koordinasi ini harus mampu membangun komunikasi antarunit kerja, sehingga perlakuan pemeriksaan semakin seragam. Jangan ada perbedaaan perlakuan di setiap daerah yang diperiksa,” ungkapnya.
Moermahadi juga meminta seluruh tenaga pemeriksa bekerja profesional dan tidak mudah dipengaruhi pihak lain dalam menjalankan tugasnya.
“Para pemeriksa harus bekerja sebaik mungkin dan harus
melakukannya dengan penuh integritas, sehingga kualitas pemeriksaan semakin
baik,” pungkas Moermahadi.
Rakornis BPK ini turut dihadiri Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dan para
anggota BPK, yaitu Agus Joko Pramono, Achsanul Qosasi, Isma Yatun dan Harry
Azhar Azis.
Editor : Christo Senduk
Politik dan Pemerintahan
DPR tuai kritik karena bahas RKUHP secara diam-diam
Pembahasan dengan pemerintah dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan publik.
ZONAUTARA.com – Pemerintah dan DPR ternyata telah melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Pembahasan itu dilakukan secara diam-diam dan tertutup pada 14-15 September 2019 di Hotel Fairmont Senayan Jakarta.
Dari info yang diperoleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP (Aliansi KUHP), dalam rapat tersebut Pemerintah dan DPR telah menyatakan selesai merampungkan RKUHP.
Sampai berita diturunkan, masyarakat sama sekali tidak mendapatkan info bahwa pembahasan RKUHP akan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu tersebut.
Selain karena pembahasan dilakukan di akhir pekan, juga karena pembahasan tidak tercantum pada jadwal Komisi III dan tertutup karena dilakukan di Hotel bukan di ruang rapat Panja RKUHP di Komisi III.
Aliansi RKUHP tidak mendapat akses informasi atau dokumen apapun dari hasil rapat tertutup tersebut.
“Sebagai catatan, pembahasan terbuka terakhir dilakukan oleh Pemerintah dan DPR pada 30 Mei 2018, artinya hampir satu setengah tahun, tidak ada pembahasan yang terbuka untuk diakses publik. Padahal pembahasan RUU yang jelas isinya akan berhubungan dengan masyarakat, khususnya RKUHP yang mengandung begitu banyak pasal kontroversial. Harusnya dilakukan secara terbuka sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2011 tantang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” kata Direktur Eksekutif ICJR, Anggara, mewakili Aliansi RKUHP, Senin (16/9/2019) melalui siaran pers.
Tindakan Pemerintah dan DPR yang secara diam-diam dan tertutup melakukan pembahasan dan menyatakan RKUHP telah rangkum untuk tinggal disahkan di Rapat Panja Komisi III dan Paripurna DPR jelas mencederai kepercayaan dan amanat rakyat untuk Pemerintah dan DPR. RKUHP dibahas tanpa legitimasi dan transparansi yang kuat.
“Aliansi meminta pengesahannya harus ditunda!,” tegas Anggara.
Editor: Ronny Adolof Buol
Sudah 6 orang tewas di New York, Vape mulai dilarang di Amerika Serikat
Krisis air bersih di Bolmong terus maluas
Presiden Jokowi tempuh 1 jam perjalanan dengan helikopter ke lokasi karhutla
MRCT salurkan bantuan di Panti Asuhan Nazareth
Masyarakat diajak menghemat dan jaga sumber air
Begini ternyata aturan Cuti Melahirkan untuk CPNS
Hari pertama kerja, Christo Eman terima kunjungan Forum Pelita
Nasdem-Hanura bentuk Fraksi Restorasi Nurani
Karhutla di NTT capai 108 ribu hektar, Sulut 768 hektar
Utang luar negeri Indonesia sudah capai Rp 5.534 triliun
Tempo bantah merevisi cover majalah edisi 16 September 2019
Dari pelaku keributan hingga penikmat lem diamankan URC Totosik
Mengamuk di Indomaret, tiga pemuda Kakaskasen diringkus URC Totosik
Bayi gizi buruk di Minahasa, butuh bantuan
Penduduk Indonesia akan capai 270 juta pada 2020
Harga rokok naik lagi mulai 1 Januari 2020
Kebakaran di Riau menghebat, Pemerintah kerahkan 50 helikopter
Despacito sudah ditonton lebih dari 6,4 milyar kali di Youtube
Mencari resolusi Gunung Tumpa, beri pendapat anda
INFOGRAFIS: Cukai Rokok Naik Lagi
-
EDITOR'S PICK1 day agoTempo bantah merevisi cover majalah edisi 16 September 2019
-
Zona Tomohon4 days agoDari pelaku keributan hingga penikmat lem diamankan URC Totosik
-
Zona Tomohon2 days agoMengamuk di Indomaret, tiga pemuda Kakaskasen diringkus URC Totosik
-
Zona Minahasa3 days agoBayi gizi buruk di Minahasa, butuh bantuan
You must be logged in to post a comment Login