Connect with us

HEADLINE

Tidak semua SMP di Manado punya fasilitas penunjang UNBK

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat semakin dekat.

Namun belum semua SMP/MTs di Kota Manado yang memiliki fasilitas penunjang UNBK, berupa peralatan komputer dengan jaringannya.

Dinukil dari channel Manado Bacarita – Kumparan.com, hanya ada lima SMP negeri saja yang siap melaksanakan UNBK secara mandiri.

Kelima sekolah negeri itu yakni SMK Negeri 1, SMP Negeri 8, SMP Negeri 10, SMP Negeri 12 dan SMP Negeri 13.

“Mereka akan menggunakan gedung dan alat milik sendiri. Sementara yang lain akan bergabung,” kata Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Manado, Jongke Mogontha, Senin (19/3/2019).

Pada tahun 2019 ini, seluruh SMP sudah harus mengikuti UNBK meski bagi yang belum punya peralatan sendiri harus bergabung dengan sekolah lain.

Ada sebanyak 3.690 siswa SMP/MTs di Manado yang akan mengikuti UNBK sesuai jadwal pada 23 hingga 26 April mendatang.

Berbeda dengan data dari situs Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, SMP negeri di Manado yang mempunyai komputer server dan client untuk UNBK ada sebanyak 7 sekolah.

Selain yang disebutkan diatas, ada pula SMP Negeri 6 dan SMP Negeri 7. Sementara beberapa sekolah swasta juga punya peralatan sendiri.

Diantara sekolah swasta, yang disebut di data itu yakni SMP Kristen Eben Haezar, SMP Dian Harapan, SMP Katolik Pax Christi, SMP Katolik Don Bosco, SMP Muhammadiyah 2, SMP Islam Yapim dan sebagainya.

Sementara untuk MTS ada MTs Pondok Pesantren Assalaam, MTs Negeri 1, MTS PKP Manado dan beberapa Mts lainnya.

Secara nasional ada sebanyak 27.222 SMP dan 16.619 yang akan menggelar ujian nasional nanti, dengan jumlah peserta dari SMP sebanyak 2.605.227 siswa dan MTs sebanyak 975.730 siswa.

Editor: Ronny Adolof Buol

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

Akses media sosial masih dibatasi, pemerintah didesak untuk segera mencabut

Pembatasan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Published

on

Foto: Fancyrave.com via Pexels.com

ZONAUTARA.com – Pembatasan akses fitur foto dan video di media sosial oleh Pemerintah Indonesia dianggap berlebihan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mencabutnya.

Beberapa media sosial yang dibatasi akses fiturnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Line. Walau tak berdampak pada akses teks, namun sejumlah elemen masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan itu.

Pembatasan itu diambil oleh pemerintah sejak 22 Mei, merespon kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu dipicu protes terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden.

Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, bahwa pembatasan itu bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

ICJR juga berpendapat pembatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Sebab pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Saat ini negara tidak dalam keadaan darurat, sehingga pembatasan itu dianggap berlebihan.

Sikap yang sama ditunjukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan itu.

AJI dalam siaran persnya meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” bunyi siaran pers AJI.

AJI juga menyerukan agar pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian.

Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dan menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

Belum dibuka

Hingga Sabtu (25/5/2019) siang, pembatasan akses media sosial masih terus berlangsung.
Menkominfo Rudiantara belum bisa memastikan kapan pemerintah mencabut pembatasan itu.

“Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkap Rudiantara, Jumat (24/5/2019).

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

“Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi,” lanjutnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com