Connect with us

ZONA DAERAH

Pertama di Sulut, PKH Talaud gelar Wisuda Graduasi Mandiri

Published

on

TALAUD, ZONAUTARA.comProgram Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu program unggulan pemerintah saat ini. Pasalnya, PKH mencakup seluruh kabupaten/kota seluruh indonesia.

Dengan PKH, pemerintah berharap, dapat mengangkat derajat masyarkat miskin di Indonesia.

Salah satu faktor kesuksesan dari PKH adalah dengan dengan kesadaran masyarakat untuk masuk dalam Graduasi Mandiri.

Gaduasi Mandiri merupakan kesadaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, secara sukarela untuk keluar dari PKH karena merasa sudah mampu secara mandiri soal finansial.

Kepulauan Talaud menjadi satu satunya kabupaten dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara Sulut yang mewisuda KPM Graduasi Mandiri, yang digelar di Balai Desa Rarange, Kecamatan Kabaruan, Rabu (27/3/2019).

“Talaud menjadi satu-satunya Kabupaten di Sulut yang mewisuda KPM Graduasi Mandiri PKH,” ungkap Korwil PKH Sulut Noldy Mangerongkonda.

Dalam acara wisuda ini, Kepala Dinas (Kadis) Sosial Provinsi Rini Silangen Tamuntuan menyerahkan sertifikat Graduasi Mandiri kepada salah satu KPM bernama Ani Lalentaa dari Kecamatan Kabaruan, Desa Bulude Selatan.

Ani pun menjadi satu-satunya KPM yang mengundurkan diri dari PKH karena merasa sudah mandiri secara finansial.

“Program ini sangat membantu kami menyekolahkan anak-anak kami, tapi kami secara sadar mengundurkan diri menjadi KPM PKH karena kami merasa sudah mampu secara finansial,” ungkap.

Sementara itu, Kadis Sosial Sulut memberikan apresiasi yang besar kepada pendamping PKH, sehingga bisa membimbing KPM untuk menjadi Graduasi KPM mandiri dan keluar dari PKH.

Dalam kegiatan ini juga dibagikan alat peraga bantuan sosial PKH berupa kalender, yang berisi penjelasan hak kewajiban, nominal bantuan dan jadwal penyaluran bantuan seluruh KPM PKH.

Editor : Christo Senduk

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zona Bolmong Raya

Siap-siap, penyelesaian aset jadi taruhan jabatan

Tahlis: wajib teken pakta integritas

Published

on

By

BOLMONG, ZONAUTARA.com- Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan melakukan rolling jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama eselon II.

Penempatan jabatan nantinya akan mengacu pada hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang baru selesai digelar.

Sebelumnya, panitia seleksi (pansel) sudah mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tiga besar.

Baca: Pansel umumkan tiga besar hasil seleksi JPT Pratama Pemkab Bolmong

Menariknya, dari 18 jabatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilelang, sembilan diantaranya bermasalah dengan aset yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong, Tahlis Gallang mengaku, persoalan aset akan menjadi pertimbangan khusus bagi Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wabup Yanny Tuuk, dalam menentukan pejabat yang akan dilantik nanti.

“Nama-nama yang lolos tiga besar itu akan diserahkan kepada Bupati. Nantinya, bupati selaku user yang akan memilih salah satu. Namun, yang menjadi indikator penting dalam penilaian pimpinan (Bupati dan Wabup) adalah komitmen penyelesaian persoalan aset khususnya bagi instansi yang bermasalah,” kata Tahlis Gallang, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut, Tahlis mengatakan, terkait komitmen tersebut, para pejabat yang akan dilantik nanti wajib menandatangani pakta integritas. Itu sama dengan sistem kontrak kerja.

Dengan begitu, kata Tahlis, kinerja para pimpinan OPD lebih terkontrol. Kemudian para pimpinan OPD selalu memiliki tanggung jawab selama menjabat.

“Ada beberapa poin yang akan dituangkan dalam pakta integritas. Salah satunya adalah terkait komitmen penyelesaian asset. Dan itu yang paling utama. Itu berlaku selama satu tahun. Setelah itu, akan dievaluasi,” ungkap Sekda Tahlis.

Dia memaparkan, salah satu kelemahan Pemkab Bolmong di tahun-tahun sebelumnya terletak pada tata kelola aset barang milik daerah yang kurang baik. Yang pada akhirnya, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tindak lanjut terhadap temuan tersebut juga tidak maksimal.

Sehingga, menumpuk dari tahun ke tahun dan terus terbawa sampai hari ini.

Baca juga: Catatan BPK, 403 Miliar asset Bolmong bermasalah

“Penandatanganan pakta integritas nantinya agar para pimpinan OPD benar-benar memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewajibannya. Dalam pakta integritas itu intinya pimpinan OPD harus siap menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika mereka menandatangani itu berarti mereka siap,” sahut Tahlis. (itd)

Sembilan jabatan yang dilelang bermasalah dengan aset, yakni:

  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pertanian
  3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
  4. Dinas Perhubungan
  5. Dinas Perikanan
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Dinas Lingkungan Hidup
  8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
  9. Badan Keuangan Daerah

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com