Connect with us

KOLOM

“Kapan nih Presiden Jokowi memenuhi amanat pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82/2018?”

Catatan ini menyorot soal kenaikan iuran PBI untuk peserta BPJS Kesehatan.

Bagikan !

Published

on

Catatan Timboel Siregar

Outlook Perekonomian Indonesia 2019 memaparkan data-data APBN TA 2019. Salah satu data yang ditampilkan adalah anggaran biaya jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40% penduduk termiskin meningkat dari 291.7 T menjadi Rp. 387.3 T.

Pemerintah dan DPR telah menetapkan alokasi jumlah PBI yang dibiayai APBN di 2019 menjadi 96.8 juta orang. Dengan peningkatan peserta PBI JKN menuju ke 96.8 juta jiwa, ini artinya alokasi APBN utk membiayai iuran PBI selama setahun sebesar Rp 26.7 Triliun (= 96.8 jt x Rp. 23.000 x 12 bulan).

Persentase alokasi APBN 2019 utk bayar iuran PBI tersebut bila dibandingkan dengan total pembiayaan jaminan perlindungan sosial Rp. 387.3 T itu sekitar 6.89%.

Sementara itu bila kita hitung alokasi anggaran untuk biaya iuran PBI di 2018 dibandingkan dgn total pembiayaan jaminan perlindungan sosial maka persentasenya sebesar 8.74% (= Rp. 25.5 T/Rp. 291.7 T).

Dari hitungan di atas terlihat persentase pembayaran iuran PBI dibandingkan total pembiayaan jaminan perlindungan sosial di 2019 mengalami penurunan 1.85% bila dibandingkan tahun 2018.

Bila saja kebijakan Pemerintah tetap mempertahankan persentase biaya untuk pembayaran iuran PBI terhadap biaya jaminan perlindungan sosial di rasio 8.74% maka alokasi biaya iuran PBI di 2019 menjadi Rp. 33.85 T (= 8.74% x Rp. 387.3 T), atau lebih tinggi Rp. 7.15 Triliun dibandingkan alokasi sebesar Rp. 26.7 Triliun.

Tambahan Rp. 7.15 Triliun tersebut tentunya bila dikonversi dalam iuran berarti ada kenaikan iuran PBI sebesar Rp. 6.155 per orang per bulan, dari iuran saat ini sebesar Rp. 23.000 per orang per bulan yang sudah tidak naik dalam 3 tahun ini (2016 – 2018).

Bila membaca Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82/2018 (dan pasal ini pun diamanatkan pada Perpres 19 tahun 2016 serta Perpres sebelumnya), diamanatkan bahwa besaran iuran ditinjau paling lama 2 tahun sekali. Seharusnya dengan merujuk Pasal 38 tersebut Presiden menaikkan iuran PBI dan iuran segmen kepesertaan lainnya guna mendukung berjalannya program JKN dengan lebih baik lagi.

Mempertahankan rasio 8.74% berarti Pemerintah mematuhi Pasal 38 ayat (1) yaitu menaikan iuran PBI Rp. 6.155 per orang per bulan. Tentunya kenaikan ini pun akan diikuti oleh kenaikan iuran Jamkesda sebesar Rp. 6.155 per orang per bulan yang dibayarkan pemda-pemda, yang nilai pertambahannya sebesar Rp. 2.69 Triliun (= Rp. 6.155 x 36.54 juta (peserta jamkesda per 30/4/19) x 12 bulan).

Tentunya pertambahan iuran Rp. 7.15 T dan Rp. 2.69 T serta pertambahan dari segmen kepesertaan lainnya akan sangat membantu BPJS Kesehatan membayar utang klaimnya ke RS-RS.

Kenaikan iuran JKN pernah dijanjikan oleh Wapres JK sebelum pilpres lalu, demikian juga Menkeu pernah mewacanakan April lalu namun hingga saat ini tidak kunjung juga terlaksana. Ya, memang kenaikan iuran untuk PBI harus melalui APBN Perubahan. Untuk itu Pemerintah harus pro aktif mendorong adanya APBN Perubahan di 2019 ini dan DPR pun di akhir periodenya juga bisa secara proaktif mendukung kenaikan iuran PBI tersebut.

Semoga segera terlaksana. Jangan sampai muncul pertanyaan lagi “Kapan nih Presiden Jokowi Memenuhi Amanat Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82/2018?”

Pinang Ranti, 8 Juli 2019

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

KOLOM

Prakiraan Hujan di Sulawesi Utara pada Oktober 2019

Hujan mulai turun di Sulut walau belum dalam kriteria tinggi.

Bagikan !

Published

on

Foto: Pixabay

Oleh: Sofian Widiyanto

Berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer dan lautan global serta prediksi dari beberapa institusi baik itu dari dalam dan luar negeri, wilayah Nino3.4 berada dalam kondisi Netral.

Monsun Asia berada di sekitar klimatologisnya dari awal September lalu dan diprediksi aktif pada Oktober 2019. Dengan kondisi anomali suhu muka laut di sekitar Sulawesi Utara yang dingin, mengakibatkan peluang pembentukan awan hujan masih kurang, namun akan meningkat seiring waktu menuju November hingga Desember.

Potensi hujan pada bulan Oktober secara umum akan dipengaruhi oleh Dinamika Atmosfer Global dan Regional tersebut diatas. Walaupun demikian, faktor lainnya seperti adanya pola-pola siklonik serta faktor konveksi lokal juga akan berperan dalam pola hujan di Sulawesi Utara.

Mempertimbangkan kondisi dinamika atmosfer dan lautan tersebut di atas serta keluaran dari perhitungan statistik matematika dan software HyBMG ver. 2.0, maka prakiraan hujan bulan Oktober 2019 di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagaimana dijabarkan di bawah ini.

1. KRITERIA RENDAH (0 – 100 mm)

Bitung (SM),  BKPI Aertembaga,  UPTD Matuari,  Likupang Barat (KD),  UPTD Kema I,  KC Ratatotok, BPP Belang, BPP Pusomaen, BPP Kotamobagu Barat, BPP Kotamobagu Timur, BPP Kotamobagu Selatan, BPP Dumoga Timur, BPP Dumoga Barat, BPP Passi Barat, BPP Dumoga Utara, UPP Kotabunan, KD Molobog dan BPP Tutuyan.  

2. KRITERIA MENENGAH (101 – 300 mm)

Paniki Atas (SK), Winangun (SG), Sam Ratulangi (SM), KC Tuminting, P. Bunaken, BP4K Manado, KP. Pandu, UPTD Danowudu, BPP Tomohon Utara, BPP Tomohon Tengah, BPP Tomohon Barat, BPP Tomohon Selatan, Tondano (SG), BPP Langowan Utara, UPTD Kawangkoan, Tanawangko (KD), UPTD Kombi, BPP Pineleng,  SPPN Kalasey, KC Sonder, BPP Remboken, , BPP Tombulu,  BPP Tondano Selatan, BPP Tompaso, DISTAN Airmadidi, UPTD Wori, UPTD Tatelu,  BPP Likupang Timur, BPP Likupang Selatan, UPP Tenga, UPTD Modoinding, DISBUN Tumpaan, KD Tareran, UPTD Tompasobaru, BPP Motoling, BBTPH Tumpaan, BPP Sinonsayang, BPP Amurang Barat, UPTD Ratahan, TCSDP Tombatu, BPP Touluaan, KC Poigar, KD Motabang–Lolak, BPP Lolayan, KD Pangian Barat, BPP Lolak, BPP Sangtombolang, BPP Bolaang Timur, UPK Pinolosian, KC Bolaang Uki, BPP Pinolosian Timur, BPP Pinolosian Tengah, BPP Posigadan, BPP Modayag, BPP Sangkub, BPP Bintauna, BPP Bolangitang Timur, BPP Bolangitang Barat, BPP Kaidipang, BPP Pinogaluman, Naha (SM), KD Mala-Tahuna, Bandara Melonguane, BPP Beo, BPP Lirung, BPP Melonguane, PGR. Tagulandang dan BPP Siau Tengah.

3. KRITERIA TINGGI (301 – 500 mm)

– Tidak terjadi

4. KRITERIA SANGAT TINGGI (> 500 mm)

– Tidak terjadi

Dengan demikian prakiraan hujan bulan Oktober 2019, dapat disimpulkan bahwa kondisi di wilayah Sulawesi Utara belum akan terjadi hujan dengan kriteria tinggi hingga sangat tinggi.

Awal musim hujan tahun ini diprediksi akan jatuh pada Oktober dasarian II (tanggal 11-20) dan puncak musim hujan diprediksi akan terjadi pada bulan Januari mendatang.

Untuk itu BMKG menghimbau kepada masyarakat agar mempersiapkan diri menghadapi musim hujan yang sebentar lagi akan segera tiba.

Peta Prakiraan Curah Hujan Bulan Oktober 2019

Sofian Widiyanto adalah Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Minahasa Utara

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

Baca Juga

<

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com