Connect with us

KOLOM

“Kapan nih Presiden Jokowi memenuhi amanat pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82/2018?”

Catatan ini menyorot soal kenaikan iuran PBI untuk peserta BPJS Kesehatan.

Published

on

Catatan Timboel Siregar

Outlook Perekonomian Indonesia 2019 memaparkan data-data APBN TA 2019. Salah satu data yang ditampilkan adalah anggaran biaya jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40% penduduk termiskin meningkat dari 291.7 T menjadi Rp. 387.3 T.

Pemerintah dan DPR telah menetapkan alokasi jumlah PBI yang dibiayai APBN di 2019 menjadi 96.8 juta orang. Dengan peningkatan peserta PBI JKN menuju ke 96.8 juta jiwa, ini artinya alokasi APBN utk membiayai iuran PBI selama setahun sebesar Rp 26.7 Triliun (= 96.8 jt x Rp. 23.000 x 12 bulan).

Persentase alokasi APBN 2019 utk bayar iuran PBI tersebut bila dibandingkan dengan total pembiayaan jaminan perlindungan sosial Rp. 387.3 T itu sekitar 6.89%.

Sementara itu bila kita hitung alokasi anggaran untuk biaya iuran PBI di 2018 dibandingkan dgn total pembiayaan jaminan perlindungan sosial maka persentasenya sebesar 8.74% (= Rp. 25.5 T/Rp. 291.7 T).

Dari hitungan di atas terlihat persentase pembayaran iuran PBI dibandingkan total pembiayaan jaminan perlindungan sosial di 2019 mengalami penurunan 1.85% bila dibandingkan tahun 2018.

Bila saja kebijakan Pemerintah tetap mempertahankan persentase biaya untuk pembayaran iuran PBI terhadap biaya jaminan perlindungan sosial di rasio 8.74% maka alokasi biaya iuran PBI di 2019 menjadi Rp. 33.85 T (= 8.74% x Rp. 387.3 T), atau lebih tinggi Rp. 7.15 Triliun dibandingkan alokasi sebesar Rp. 26.7 Triliun.

Tambahan Rp. 7.15 Triliun tersebut tentunya bila dikonversi dalam iuran berarti ada kenaikan iuran PBI sebesar Rp. 6.155 per orang per bulan, dari iuran saat ini sebesar Rp. 23.000 per orang per bulan yang sudah tidak naik dalam 3 tahun ini (2016 – 2018).

Bila membaca Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82/2018 (dan pasal ini pun diamanatkan pada Perpres 19 tahun 2016 serta Perpres sebelumnya), diamanatkan bahwa besaran iuran ditinjau paling lama 2 tahun sekali. Seharusnya dengan merujuk Pasal 38 tersebut Presiden menaikkan iuran PBI dan iuran segmen kepesertaan lainnya guna mendukung berjalannya program JKN dengan lebih baik lagi.

Mempertahankan rasio 8.74% berarti Pemerintah mematuhi Pasal 38 ayat (1) yaitu menaikan iuran PBI Rp. 6.155 per orang per bulan. Tentunya kenaikan ini pun akan diikuti oleh kenaikan iuran Jamkesda sebesar Rp. 6.155 per orang per bulan yang dibayarkan pemda-pemda, yang nilai pertambahannya sebesar Rp. 2.69 Triliun (= Rp. 6.155 x 36.54 juta (peserta jamkesda per 30/4/19) x 12 bulan).

Tentunya pertambahan iuran Rp. 7.15 T dan Rp. 2.69 T serta pertambahan dari segmen kepesertaan lainnya akan sangat membantu BPJS Kesehatan membayar utang klaimnya ke RS-RS.

Kenaikan iuran JKN pernah dijanjikan oleh Wapres JK sebelum pilpres lalu, demikian juga Menkeu pernah mewacanakan April lalu namun hingga saat ini tidak kunjung juga terlaksana. Ya, memang kenaikan iuran untuk PBI harus melalui APBN Perubahan. Untuk itu Pemerintah harus pro aktif mendorong adanya APBN Perubahan di 2019 ini dan DPR pun di akhir periodenya juga bisa secara proaktif mendukung kenaikan iuran PBI tersebut.

Semoga segera terlaksana. Jangan sampai muncul pertanyaan lagi “Kapan nih Presiden Jokowi Memenuhi Amanat Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82/2018?”

Pinang Ranti, 8 Juli 2019

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

KOLOM

Pidato visi Indonesia Jokowi perlu ditindaklanjuti nyata

Catatan Timboel Siregar yang menyorot soal peningkatan SDM kaitannya dengan masalah JKN.

Published

on

Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato Visi Indonesia di Sentul, Bogor, Minggu (14/7/2019).(YOUTUBE KOMPAS TV) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat dan Bubarkan Lembaga Penghambat", https://nasional.kompas.com/read/2019/07/14/21011321/pidato-visi-indonesia-jokowi-ancam-copot-pejabat-dan-bubarkan-lembaga. Penulis : Ardito Ramadhan Editor : Bayu Galih

Catatan Timboel Siregar

Presiden Jokowi menyampaikan Pidato Politiknya tentang Visi Indonesia ke depan, Minggu (14/7/2019). Jokowi bertekad akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dan fokus pada sumber daya manusia (SDM).

Dalam pidatonya Jokowi meyakini awal berkualitasnya SDM bangsa ini dimulai dengan menjamin ibu hamil dan bayi serta anak-anak balita. Dengan berkulitasnya penanganan dan asupan ibu hamil, bayi baru lahir serta balita dalam hal kesehatannya tentu akan menjadi awal berkualitasnya SDM bangsa ini.

Fokus pada ibu hamil, bayi dan anak balita tentunya juga merupakan bagian dari pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan fokus yang disampaikan tersebut tentunya regulasi JKN juga harus berperan mendukung ibu hamil, bayi dan anak balita agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

Memastikan gizi ibu hamil dan kesehatan bayi dalam kandungan seharusnya lebih diprioritaskan dengan program Preventif Promotif JKN khususnya oleh FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) seperti Puskesmas.

FKTP selama ini lebih fokus pada fungsi kuratif dan menomorduakan Preventif Promotif sehingga ibu hamil, menurut data BPJS Kesehatan, lebih banyak yang ditangani di Rumah Sakit dengan operasi caesar dibandingkan dengan persalinan normal. Tentunya anggaran Preventif Promotif harus ditingkatkan untuk mendukung hal tersebut.

Dari sisi regulasi, Pasal 16 ayat (1) Perpres No. 82 tahun 2018 hanya menjamin bayi baru lahir yang orangtua peserta JKN sedangkan bayi baru lahir dari orangtua yang belum menjadi peserta JKN tidak dijamin dalam waktu 28 hari sejak lahir. Bila memang mau menjamin bayi baru lahir secara keseluruhan maka seharusnya Pasal 16 ayat (1) tersebut direvisi, tanpa lagi mensyaratkan orangtuanya sudah atau belum menjadi peserta JKN. Dengan menjamin seluruh bayi baru lahir tersebut maka akan memastikan orangtua bayi tersebut menjadi peserta JKN.

Masalah sulitnya bayi baru lahir mendapatkan ruang perawatan NICU dan anak mengakses ruang perawatan PICU juga merupakan persoalan yang terus dialami oleh para orangtua dalam program JKN. Ketersediaan ruang NICU dan PICU yang kurang menyebabkan ruang perawatan tersebut memang sulit diakses bayi dan anak pasien JKN. Mahalnya harga ruang NICU dan PICU menyebabkan Rumah Sakit lebih suka menyediakannya untuk pasien umum daripada pasien JKN.

Bila mau mendukung visi Indonesia yang disampaikan Jokowi tersebut maka Pemerintah Pusat dan Daerah harus menambah jumlah ruang perawatan sehingga bayi dan anak peserta JKN akan lebih mudah mengaksesnya.

Semoga pidato politik Jokowi malam ini segera ditindaklanjuti dengan tindakan nyata dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui program JKN, sehingga ini menjadi awal baik untuk mempersiapkan SDM bangsa kita yg berkualitas.

Pinang Ranti, 14 Juli 2019

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS WatchPenulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com