Connect with us

Sorotan

ICJR nilai Kominfo melawan hukum batasi akses internet di Papua

Hingga saat ini, juga tidak diinfokan dan diketahui akan sampai kapan pemblokiran layanan tersebut dilakukan.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.comPemutusan akses internet di Papua mengundang respons banyak pihak. Satu di antaranya berasal dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Mereka memandang bahwa tindakan-tindakan pembatasan akses layanan telekomunikasi di Papua adalah tindakan melawan hukum dan dilakukan secara sewenang-wenang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Melalui siaran persnya, Anggara selaku Direktur Eksekutif ICJR mengatakan bahwa pihaknya sedari awal selalu menyerukan bahwa pembatasan akses layanan komunikasi adalah bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia. Pembatasan tersebut seharusnya dilakukan dengan berdasar pada batas-batas kondisi yang telah ditetapkan UUD 1945 dan sesuai dengan Komentar Umum No. 29 terhadap Pasal 4 International Covenant on Civil and Political Rights menyaratkan ada dua kondisi mendasar harus dipenuhi untuk dapat membatasi hak asasi manusia.

“Pertama, situasi sebagai latar belakang pemblokiran harus berupa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Kedua, Presiden harus penetapan secara resmi bahwa negara dalam keadaan darurat melalui Keputusan Presiden sebagai dasar pembatasan layanan telekomunikasi tersebut,” ujar Anggara, Kamis (22/08/2019).

Terkait persoalan Papua ini, Kominfo sebelumnya juga telah melakukan perlambatan akses jaringan internet di beberapa wilayah Papua saat terjadi aksi massa pada Senin, 19 Agustus 2019. Hal ini juga dinilai ICJR sebagai bagian dari pembatasan Hak Asasi Manusia yang seharusnya hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu dan limitatif.

Menurut Anggara, kebijakan ini pun tidak sesuai dengan kewenangan Pemerintah dalam Pasal 40 UU ITE bahwa Pemerintah berwenang untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

UU ITE menyatakan bahwa Pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat dibatasi oleh Pemerintah hanya untuk konten yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemutusan akses hanya dapat dilakukan kepada muatan yang melanggar UU, bukan layanan aksesnya secara keseluruhan. Pembatasan layanan data komunikasi secara keseluruhan dapat merugikan kepentingan yang lebih luas,” ujar Anggara.

Jika Pemerintah ingin melakukan upaya pemutusan layanan secara total, lanjutnya, maka terlebih dahulu Pemerintah harus deklarasi politik negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia tanpa penjelasan dan mengenai dasar dilakukannya tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius yang seharusnya segera dihentikan.

Pada Rabu, 21 Agustus 2019, lewat Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/08/2019) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal.

Pembatasan ini, menurut pihak Kominfo dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi hambatan yang dialami bagi pemulihan Papua jika layanan telekomunikasi tidak diblokir. Hingga saat ini, juga tidak diinfokan dan diketahui akan sampai kapan pemblokiran layanan tersebut dilakukan.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !

Sorotan

Penanganan virus Corona di Indonesia dinilai terburuk

Mungkin banyak kasus pada anak-anak yang tidak terdeteksi karena penyakit pada anak-anak cenderung ringan.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Para ilmuwan menilai cara penanganan virus Corona (Covid-19) di Indonesia terburuk. Lee Morgenbesser, seorang dosen Griffith University, ahli dalam politik Asia Tenggara, mengatakan bahwa dari semua negara di Asia Tenggara, Indonesia yang paling mengkhawatirkan.

“Indonesia memiliki populasi yang sangat besar namun birokrasi yang tidak rapi. Penanganan krisis yang buruk di Indonesia akan membuat negara terpapar semakin buruk,” kata Lee yang dilansir laman smh.com, Selasa (24/03/2020).

Lee juga menyampaikan ketidakpercayannya terhadap angka yang dilaporkan oleh Laos dan Kamboja, yang mengklaim hingga hari ini tidak ada yang terindikasi virus corona. Setiap pemerintah di wilayah ini, menurutnya, krisis Corona merupakan tes kompetensi yang setara dengan krisis keuangan, serangan teroris besar, atau perang.

“Ini adalah ujian terhadap sesuatu yang tidak bisa anda lihat dan anda hanya punya sedikit kontrol, paling tidak pada awalnya. Yang diuji adalah seberapa transparan diri anda, akuntabel diri anda, dan seberapa efisien sistem yang telah anda tempatkan,” ujarnya.

Ian Mackay, profesor virologi di Universitas Queensland, menyoroti adanya beberapa tanda peringatan yang datang dari Indonesia. Menurutnya, peringatan itu memberi sinyal bahwa situasi di Indonesia bisa jauh lebih buruk daripada jumlah kasus yang diekspos ke publik.

“Ketika anda melihat banyak kematian dalam waktu singkat, seperti yang terjadi, itu menunjukkan ada beberapa kasus selama beberapa waktu. Kami juga telah melihat banyak pelancong yang terinfeksi keluar dari Indonesia dan itu masalah lain karena mereka hanya belum cukup diuji,” ujar Ian.

Sementara itu, tingkat kematian di Indonesia kini tercatat sekitar delapan persen dari kasus, jauh lebih tinggi daripada rata-rata internasional. Prosentase itu mungkin hanya mencerminkan sejumlah kecil tes yang dilakukan secara proporsional.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menyangkal adanya penyebaran virus selama berminggu-minggu. Indonesia telah menguji sekitar 1.500 orang dari 270 juta populasi, angka yang tidak sebanding jika dibandingkan dengan lebih dari 80 ribu orang yang diuji di Australia dan 250 ribu orang di Korea Selatan.

Beberapa negara di Asia telah mencatat kenaikan terbesar dalam satu hari untuk jumlah kasus Covid-19. Melalui situs resmi Johns Hopkins Coronavirus Resource Center pada Selasa (24/03/2020), Indonesia tercatat telah ada 579 kasus, Malaysia 1.518 kasus, dan Thailand sebanyak 721 kasus. Vietnam (123 kasus), Kamboja (87 kasus), dan Philipina (462 kasus) mencatat peningkatan infeksi harian yang stabil. Sedangkan Laos dan Myanmar masih mengklaim tidak ada kasus.

Singapura sendiri, yang mencatat kasus pertama kali pada 23 Januari lalu, telah mencapai 509 infeksi. Negara ini melaporkan, telah terjadi dua kematian pertamanya dari kasus Covid-19 pada Sabtu (21/03/2020). Salah satu korban adalah seorang WNI dari Indonesia.

Clarence Tam, asisten profesor penyakit menular di Universitas Nasional Singapura, mengatakan Hong Kong dan Singapura telah menangani pandemi virus Corona dengan relatif baik. Kedua negara ini memiliki keuntungan tersendiri, seperti wilayah yang lebih kecil sehingga memiliki batas terkontrol dengan baik dan membuat pelacakan kontak dan penyaringan kontak intensif lebih mudah.

Clarence mengatakan, kedua negara itu telah memiliki bekal pengalaman dalam menghadapi epidemi SARS pada tahun 2003. Artinya, selama 15 tahun terakhir kedua negara itu juga telah berinvestasi dalam kapasitas dan infrastruktur untuk menangani jenis wabah seperti Covid-19.

“Untuk Covid-19, saat ini kami tidak tahu berapa banyak anak yang tertular. Mungkin banyak kasus pada anak-anak yang tidak terdeteksi karena penyakit pada anak-anak cenderung ringan, tetapi kami juga tidak melihat banyak wabah di sekolah,” kata Clarence, seperti dikutip dari Sarasota Memorial Health Care System.

Dikatakannya, hal penting yang dapat dipelajari dari negara seperti Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan dalam menangani virus Corona adalah pengujian yang dilakukan sejak awal dan secara luas, isolasi yang efektif, penulusuran kontak, dan karantina. Itu menjadi kunci untuk mengendalikan virus di bawah kendali.

“Setiap negara yang belum dapat menerapkan langkah-langkah ini dengan cepat, untuk alasan apa pun, berisiko tinggi terjadi penularan pada masyarakat yang tidak terkendali, seperti yang kita lihat sekarang di sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat,” ujar Clarence.

Kasus lain, seperti di Malaysia juga menjadi perhatian khusus karena dilaporkan mengalami kenaikan lebih dari 100 kasus per hari selama lima hari berturut-turut, dan lebih dari dua pertiga dari kasus tersebut terkait dengan tiga hari acara Tabligh Akbar yang diselenggarakan pada akhir Februari lalu.

Tetapi dengan sistem kesehatan Malaysia relatif maju, para dokter dan profesornya terlatih dengan baik dan kompeten. Clarence menilai kondisi Malaysia lebih siap daripada vanyak negara di wilayah Asia Tenggara untuk menangani Covid-19 dan penutupan perbatasannya dengan orang asing.

Malaysia disebut telah memperkenalkan beberapa kontrol perbatasan yang paling ketat. Thailand dan Singapura juga melakukan hal serupa. Singapura memperkenalkan aturan karantina 14 hari untuk kedatangan internasional dan sementara melarang kedatangan dari negara-negara tertentu. Sedangkan, Philipina memberlakukan lockdown di seluruh kota termasuk Manila.

Clarence mengatakan, butuh waktu sekitar dua minggu untuk mengetahui apakah langkah-langkah baru dan ketat yang diambil Malaysia dapat memperlambat penyebaran virus. Namun, berbeda dengan Indonesia yang memiliki lebih dari 50 kali populasi Singapura dan yang telah melaporkan 49 orang meninggal, Clarence menilai kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini menimbulkan kekhawatiran terbesar.

Indonesia, Malaysia, dan Philipina menghadapi tantangan yang sangat spesifik karena populasi yang sangat besar dan tersebar luas, serta fakta bahwa negara-negara itu memiliki populasi pekerja imigran yang sangat besar.

“Untuk memiliki respons yang efektif dan terkoordinasi, negara membutuhkan investasi yang jauh lebih besar dalam memperkuat sistem kesehatan di seluruh wilayah,” kata Clarence.

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com