Connect with us

Zona Bolmong Raya

Penunggak TGR wajib serahkan jaminan berupa barang

Toral TGR sesuai catatan BPK sebesar Rp 24 miliar.

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Dalam waktu dekat ini, majelis perbendaharaan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan menggelar sidang.

Menariknya, menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Tahlis Gallang, dalam sidang nanti, penunggak TGR diwajibkan menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM). Dalam surat tersebut, memuat beberapa poin. Diantaranya, batas waktu hingga teknis pembayaran.

“Dan kali ini, setiap penunggak TGR wajib menyerahkan jaminan atau agunan dalam bentuk barang yang sesuai dengan nilai TGR. Contoh sertifikat tanah/rumah atau surat kendaraan bermotor,” kata Tahlis, Kamis (22/8/2019).

Lebih lanjut, Tahlis menegaskan, Pemkab Bolmong tak mau lagi kecolongan terkait penyelesaian TGR. Sehingga itu, penunggak wajib menyerahkan jaminan. Sehingga apabila batas waktu pembayaran telah berakhir, maka jaminan akan dilelang.

“Tahun-tahun sebelumnya, SKTJM tidak melampirkan jaminan. Hanya batas waktu saja. Sehingga ketika batas waktu berakhir, maka solusinya hanya dipublikasikan atau diserahkan ke APH (aparat penegak hukum),” jelas Tahlis Gallang.

Disisi lain, terkait batas waktu pengembalian itu dibuat bervariasi untuk masing-masing penunggak. Mengacu sesuai besaran TGR.

“Ada yang enam bulan. Ada juga yang satu tahun. Jika lewat batas waktu yang ditentukan, maka jaminan kita lelang,” sahutnya.

Sementara itu, Tahlis menjelaskan, hingga saat ini, sudah ada beberapa penunggak TGR yang beritikad baik melakukan pembayaran. Ada juga yang sudah lunas.

“Iya, sudah ada beberapa yang datang melunasi. Jumlahnya sekitar 2 miliar rupiah lebih. sehingga diharapkan, penunggak yang lain juga punya niat yang sama,” tandasnya.

Sekadar informasi, total TGR yang menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekitar Rp 24 miliar. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari temuan tahun-tahun sebelumnya. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Zona Bolmong Raya

Krisis air bersih di Bolmong terus maluas

300 jiwa di Bolangat Timur harus mendapatkan suplai air bersih.

Bagikan !

Published

on

By

BOLMONG,ZONAUTARA.com– Kekeringan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) semakin membawa dampak buruk bari warga. Salah satunya adalah krisis air bersih.

Baru-baru ini, 300 jiwa di Desa Bolangat Timur, Kecamatan Sangtombolang harus mendapatkan suplai air bersih dari pemerintah kabupaten.

Pasalnya, semua sumber air bersih seperti sumur yang biasa digunakan sedikitnya 90 kepala keluarga (KK) di desa itu rata-rata mengering. Ada juga yang airnya mengeruh sehingga tidak layak dikonsumsi.

Kali ini, informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolmong, dua desa di Kecamatan Passi Barat juga mengalami hal yang sama, yaitu Bintau dan Wangga.

Kepala Seksi Tanggap Darurat, BPBD Bolmong Abdul Muin Paputungan menyebutkan, untuk Desa Bintau sudah dilakukan assessment dan hasilnya, 90 persen sumur sudah mengering.

Sisanya, air yang keluar tidak layak lagi dikonsumsi karena sudah keruh. Sehingga ditetapkan, layak dan memenuhi kriteria untuk mendapai suplai air bersih.

“Untuk Desa Wangga, laporannya baru masuk hari ini. Dan akan dilakukan assessment besok pagi,” kata Abdul Muin, Selasa (17/09/2019).

Selain dua desa tersebut, info yang diterima BPBD juga ada satu desa di Kecamatan Bolaang, yakni Desa Ambang II. Hanya saja, menurut Abdul Muin, info yang diterima BPBD baru secara lisan.

Prosedurnya, menurutnya, harus dilaporkan secara resmi melalui surat, dengan melampirkan dokumen pendukung lain, seperti jumlah kepala keluarga dan jumlah jiwa yang terdampak.

Itu bertujuan agar pihak PBBD bisa menghitung jumlah kebutuhan air bersih yang akan disalurkan.

“Jadi intinya, setelah menerima laporan resmi dari pemerintah desa, kemudian kita lakukan peninjauan langsung di lapangan dan hasilnya kita laporkan ke pimpinan hingga ke Bupati. Dengan indikator-indikator tersebut sehingga bupati langsung memerintahkan untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Di sisi lain, Abdul menyebutkan, untuk pemberian kebutuhan dasar dalam bentuk air bersih, berdasarkan standar BNPB adalah 7,5 liter per orang per hari. Dihitung sama rata dari semua usia.

Baik dewasa maupun anak-anak. Dengan catatan, air yang diberikan itu khusus untuk dikonsumsi. Dalam hal ini minum dan memasak. Bukan untuk mandi, cuci pakaian atau kebutuhan lainnya.

“Nanti untuk tiga hari kedua, jumlahnya naik menjadi 15 liter per hari per jiwa,” tandasnya.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com