Connect with us

KOLOM

“Pak Luhut itu Offside”

Menkomaritim ini memberi pernyataan soal tawaran bantuan TI China untuk BPJS Kesehatan.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi (Pixabay.com)

Catatan Timboel Siregar

Pemberitaan tentang pernyataan Menkomaritim Luhut Binsar Panjaitan tentang adanya tawaran bantuan dari perusahaan asuransi China untuk BJPS Kesehatan berupa perbaikan sistem TI BPJS Kesehatan menarik untuk dikomentari.

Menurut Luhut sistem TI BPJS Kesehatan masih lemah. Pernyataan ini menuai protes dan masyarakat mempertanyakan pernyataan tersebut.

Menurut saya usulan mengikutsertakan asuransi China untuk memperbaiki TI BPJS Kesehatan adalah hal yang tidak perlu dilakukan. Saat ini BPJS Kesehatan sudah memiliki banyak perangkat TI yang digunakan dalam mendukung proses pelaksanaan Program JKN.

Terkait Aplikasi Pelayanan Kesehatan ada 16 Aplikasi seperti Aplikasi BPJS Office App (BOA) yaitu aplikasi untuk mencatat tagihan klaim dari FKTP, FKRTL, dan provide (Optik, Lab), Aplikasi LUPIS untuk verifikasi dan penerbitan tagihan, Aplikasi PCARE untuk pencatatan dan penagihan untuk non Kapitasi ke FKTP, Aplikasi SEP, Aplikasi Vclaim, Aplikasi WTA untuk mengetahui kepuasan peserta di faskes hingga Aplikasi Monitoring Faskes untuk monitoring proses kredensialing faskes.

Terkait dengan keuangan, BPJS Kesehatan pun sudah memiliki 19 Aplikasi seperti Aplikasi Andalan untuk memberikan informasi denda pelayanan kesehatan, Aplikasi Bcash, Aplikasi Keuangan, Aplikasi Revenant untuk rekon data FTP Bank, Aplikasi Autodebet, Aplikasi New in-Monica untuk pembayaran FKTP dan FKRTL, Aplikasi K-Rin untuk koreksi tagihan Badan Usaha, hingga Aplikasi Simpenan yang digunakan untuk melakukan manajemen cicilan iuran peserta.

Terkait kepesertaan, BPJS Kesehatan memiliki 23 Aplikasi yaitu dari Aplikasi Aktivasi, Aplikasi Manajemen User, Aplikasi BPJS Admission, Aplikasi BPJS Checking, Aplikasi Mig34 untuk migrasi data kepesertaan PPU dan PBPU Kolektif, Aplikasi CSTI-supel hingga Aplikasi Registrasi Badan Usaha menjadi peserta BPJS di Kantor Cabang.

Ada 24 Aplikasi Pendukung seperti dari Aplikasi Absensi Realtime, Aplikasi HCIS untuk mengukur kinerja karyawan, Aplikasi Manjur, Aplikasi P2BJ, Aplikasi Intan untuk menanamkan nilai-nilai Revolusi Mental bagi Duta BPJS Kesehatan sampai Aplikasi Jamkesnews.

Jadi total aplikasi yang dimiliki BPJS Kesehatan adalah sebanyak 82 aplikasi. Jumlah perangkat infrastruktur TI sampai dengan 30 Juni 2019 terdiri dari 135 jaringan komunikasi data, storage sebesar 1.212TB, dan jumlah server 263. Dengan aplikasi yang sudah tersedia tersebut dan tetap akan dikembangkan, tentunya BPJS Kesehatan sudah mampu menyediakan dan mengoperasionalkan TI yang mumpuni untuk mendukung pelaksanaan JKN.

Namun tentunya dari seluruh fasilitas TI yang ada tersebut, memang TI di BPJS Kesehatan masih memiliki masalah. Saya kira persoalan yang ada terkait dengan kapasitas TI yang memang harus ditingkatkan berkenaan dengan data kepesertaan yang juga terus bertambah, yang di akhir 2019 ditargetkan mencapai 254 juta peserta (UHC Kepesertaan). Tidak hanya itu tentunya ada data-data lainnya yang juga bertambah.

Nah, tentang masalah TI ini harusnya pemerintah meningkatkan anggaran TI BPJS Kesehatan sehingga kapasitasnya bisa mendukung peningkatan kepesertaan dan data lainnya, termasuk menambah SDM untuk mengelola TI tersebut. Sebenarnya di UU no. 24 Tahun 2011 tentang BPJS disebutkan modal awal tiap BPJS maksimal Rp. 2 Triliun, tapi yang diberikan pada saat itu Rp. 500 miliar, dan dana itu digunakan untuk mendukung peningkatan kapasitas TI BPJS Kesehatan. Dana tersebut tentunya harus ditambah untuk mendukung pelayanan JKN yang lebih baik lagi.

Data di BPJS Kesehatan adalah data yang sangat besar dan lengkap untuk masalah kesehatan rakyat Indonesia. Kalau ada pihak asing yang ikut terlibat maka data besar tersebut akan berpotensi terakses oleh pihak asing. Ini sangat berbahaya karena terkait dengan ketahanan bangsa kita. Nanti asing akan mendapat data statistik kondisi kesehatan rakyat Indonesia termasuk data tentang TNI dan Polri kita yang sakit.

Saya meminta BPJS Kesehatan menolak usulan Luhut tersebut, karena akan berpotensi lebih banyak menciptakan masalah daripada memperbaiki kondisi. Jangankan asing, pihak swasta lokal kita pun tidak boleh mengakses data-data tersebut.

Pak Luhut itu “offside”, mengurusi masalah yang merupakan tanggungjawab Menko PMK. Saya kira Luhut sebaiknya melakukan hal yang produktif saja seperti meminta semua kementerian lembaga dan pemda untuk mendukung JKN secara serius termasuk melakukan penegakkan hukum.

Ketentuan tentang kewajiban menjadi peserta JKN paling lambat 1 Januari 2019 yang diatur di Perpres No. 82 Tahun 2018 dengan sanksi tidak dapat layanan publik yang diatur di PP No. 86 Tahun 2013, seharusnya Luhut meminta Polri, Imigrasi, Pemda untuk menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut.

Hingga saat ini masyarakat yang belum mendaftar jadi peserta JKN tetap mendapat layanan SIM, STNK, IMB, Paspor, padahal harusnya tidak bisa mendapatkan layanan tersebut karena belum mendaftar menjadi peserta JKN.

Luhut juga harusnya mendorong seluruh kementerian, Lembaga dan Pemda untuk menjalankan Inpres No. 8 tahun 2017 tentang optimalisasi JKN dan segera melakukan penegakkan hukum. Hukum positif terkait JKN harus dikawal dan dilaksanakan dengan baik. Dengan dukungan serius dan berkualitas dari kementerian, Lembaga dan Pemda, saya yakin Defisit JKN akan bisa teratasi, tanpa perlu lagi mewacanakan bantuan asuransi asing kepada BPJS Kesehatan.

Pinang Ranti, 26 Agustus 2019

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS WatchPenulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Bagikan !

KOLOM

Kenaikan Iuran JKN 2018 bisa ditunda, kenapa disaat pandemi malah dipaksakan?

Seharusnya pemerintah memperhitungkan daya beli masyarakat yang menurun di tengah pandemi covid-19.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi dari Pexels.com

Catatan Timboel Siregar*

Menaikan iuran JKN adalah sebuah hal yang pasti harus dilakukan oleh Pemerintah. Terkait kenaikan iuran peserta mandiri (yaitu peserta PBPU dan BP) ini termuat dalam amanat Pasal 27 ayat (2) UU SJSN dan Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82 Tahun 2018. Amanat kenaikan ini pun diatur di Perpres-perpres sebelumnya, seperti Perpres 19 Tahun 2016 dan Perpres 111 tahun 2013.

Pasal 27 ayat (2) UU SJSN yang mengamanatkan: “Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.” Dan Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82 Tahun 2018 yang isinya: “Besaran Iuran ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali.”

Jadi kenaikan iuran adalah hal biasa dan memang harus dilakukan oleh Pemerintah. Sejak beroperasi 2014 dan mengacu pada ketentuan hukum di atas memang Pemerintah sudah menaikkan iuran JKN di tahun 2016 yaitu paling lama 2 tahun sejak 2014, itu sudah betul, walaupun waktu itu kenaikan iurannya tidak sesuai rekomendasi DJSN, yaitu iuran PBI yang direkomendasi DJSN sebesar Rp. 36.000 per orang per bulan tetapi yang ditetapkan Rp. 23.000. Keputusan ini yang berkontribusi pada terciptanya defisit tiap tahun hingga 2019 lalu. Kenaikan iuran di 2016 ini dituangkan dalam Perpres No. 19 tahun 2016.

Kenaikan iuran peserta mandiri di 2016 pun tidak luput dari protes masyarakat dan DPR. Akhirnya Pemerintah mendengar protes masyarakat dan DPR, dengan mengeluarkan revisi Perpres No. 19 tahun 2016 yaitu Perpres No. 28 tahun 2016, dengan menurunkan kembali iuran peserta kelas 3 mandiri dari Rp. 30.000 ke nilai semula yaitu 25.500. Revisi ini keluar hanya sebulan sejak Perpres No. 19 Tahun 2016 dikeluarkan. Memang sangat responsif Pemerintah pada saat itu.

Setelah kenaikan iuran 2016 seharusnya Pemerintah, mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, menaikkan lagi iuran JKN di 2018. Kan diamanatkan paling lama 2 tahun. Tapi Pemerintah tidak menaikkan iuran tersebut. Alasannya hanya satu yaitu takut gaduh karena 2018 adalah tahun yang dekat dengan Tahun Pemilu 2019. Waktu itu sudah masa kampanye. Kenaikan iuran digeser paska Pemilu dengan lahirnya Perpres No. 75 Tahun 2019.

Ya alasan tersebut dimengerti secara politik elektoral supaya bisa mulus melaju lagi. Menurut saya alasan pergeseran waktu kenaikan iuran JKN dari 2018 ke paska Pemilu, ya karena alasan elektoral saja sih, tetapi tentunya Pemerintah tidak mungkin menyatakan hal itu ke publik. Saya kira itu hal biasa dan tidak perlu diperdebatkan.

Akibat tidak dinaikkannya iuran JKN di 2018 pemerintah menggelontorkan tambahan dana dari APBN ke Pos DJS BPJS Kesehatan sebesar Rp. 10,2 triliun yang dibayarkan dalam dua termin. Ya ini konsekuensi APBN karena diamanatkan UU BPJS. Walaupun sudah digelontorkan Rp. 10,2 triliun faktanya utang klaim RS yang belum dibayarkan ke RS masih ada Rp. 9,1 triliun sehingga utang BPJS Kesehatan ke RS ini terbawa ke tahun 2019, sehingga waktu itu diperkirakan defisit 2019 mencapai 32 Triliun.

Ini Bu Menkeu yang bilang ya. Jadi APBN sudah setor Rp. 10,2 triliun, masih besar juga utang yang terbawa ke 2019. Ok itu konsekuensi yang harus dipikul Pemerintah. Dengan defisit yang besar di 2018 tersebut, Pemerintah tidak menyebut tentang kenaikan iuran JKN.

Ya, Pemerintah punya alasan untuk melanggar regulasinya sehingga tidak menaikkan iuran paling lama 2 tahun tersebut karena kondisi dan situasi 2018, tetapi saat ini dengan situasi dan kondisi yang sangat sulit bagi rakyat karena pandemi covid-19, Pemerintah malah memaksakan kenaikan iuran peserta mandiri kelas 1 dan 2 di 1 Juli 2020 dan klas 3 di 1 Januari 2021.

Kenapa ketika ada pertimbangan Pemilu Pemerintah tidak menaikkan iuran JKN tetapi ketika ada masalah kemanusiaan karena pandemi covid-19 yang menghantam seluruh sendi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang jatuh ekonominya Pemerintah tetap memaksakan menaikkan iuran JKN. Saya kira Pemerintah harus fair-lah dalam melihat situasi.

Saya katakan di atas bahwa kenaikan iuran itu menjadi sebuah “keniscayaan” karena regulasi mengaturnya, tetapi seharusnya kenaikan iuran JKN itu dikontekskan dengan kondisi yang ada saat ini. Pemerintah mengkontekskan tahun 2018 sebagai tahun politik, ya itu sah-sah saja, tetapi kenapa tega menaikkan iuran di masa susah saat ini.

Naikkanlah iuran JKN pada saat covid-19 sudah selesai dari bumi Indonesia ini dan ekonomi masyarakat sudah membaik, sehingga masyarakat bisa membayar iuran JKN dengan baik. Kondisi saat ini daya beli masyarakat sedang turun drastis, tentunya kenaikan iuran JKN akan membuat masyarakat peserta mandiri akan kesulitan membayar iuran (peserta non aktif semakin meningkat) sehingga hak konstitusional masyarakat peserta mandiri tidak bisa digunakan karena JKN tidak menjamin lagi.

Masa sih tega Pemerintah membiarkan hak konstitusional kesehatan rakyat hilang hanya karena masyarakat tidak mampu bayar JKN di masa pandemi covid-19 ini.

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com