Connect with us

Sorotan

AJI Jakarta Kecam Intimidasi Terhadap Jurnalis terkait Isu Papua

AJI Jakarta mengingatkan kepada semua pihak bahwa jurnalis dalam menjalankan profesinya dilindungi secara hukum.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com Pemberitaan terkait persoalan Papua belakangan ini berimbas pada keselamatan jurnalis yang menulisnya. Satu di antaranya, Febriana Firdaus, jurnalis Aljazeera, yang juga anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, menjadi korban kekerasan dalam bentuk perundungan di media sosial hingga mendapat ancaman melalui pesan singkat.

Selain dirundung (bully), Febriana juga didoxing. Doxing adalah pelacakan dan pembongkaran identitas jurnalis yang menulis tidak sesuai aspirasi politik pelaku, lalu menyebarkannya ke media sosial untuk tujuan negatif.

Akun Facebook, Twitter dan Instagram @maklambeturah menyebarkan akun pribadi Febriana terkait pemberitaan korban kerusuhan di Papua. Pemilik akun tersebut menyangsikan jumlah korban yang ditulis Febriana karena berbeda dengan versi pemerintah. Sementara penulis telah mengonfirmasi kepada bupati dan pihak gereja setempat.

Setelah akunnya disebar, Febriana banyak menerima pesan bernada ancaman di media sosial. Salah satunya dari pemilik akun Twitter @ilhamAziz31. Pesan itu memperingatkan bahwa intelijen telah mengawasi aktivitas Febriana dan meminta bangun narasi konstruktif.

Usai teror itu, ruang gerak Febriana terbatas. Dia merasa gerak-geriknya diawasi. Kerja-kerja jurnalistiknya pun terganggu. Sejumlah materi pemberitaan terkait Papua telah dia kantongi. Namun karena pertimbangan keselamatan diri, Febriana menunda laporan jurnalistiknya.

Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani mengatakan, pihaknya menilai informasi yang disebarkan @maklambeturah berupaya memojokkan dan memicu intimidasi terhadap Febriana Firdaus.

“Kami menilai apa yang dikerjakan Febriana melalui medianya adalah hal standar yang dilakukan jurnalis sebagaimana diamanatkan Kode Etik Jurnalistik. Febriana berusaha menyampaikan informasi seobyektif mungkin dan menerbitkannya setelah melalui proses verifikasi,” kata Asnil, Kamis (05/09/2019).

AJI Jakarta, lanjutnya, mengingatkan kepada semua pihak bahwa jurnalis dalam menjalankan profesinya dilindungi secara hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah diatur mekanisme hak jawab, hak koreksi atau pengaduan kepada Dewan Pers apabila ada pihak yang ingin memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baiknya.

“Undang-undang tersebut juga mengamanatkan pers untuk ikut menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Dalam pemberitaan terkait isu Papua, AJI Jakarta juga mengingatkan kepada para jurnalis untuk tetap bersikap independen serta tidak memihak kedua kubu, baik kelompok pro-kemerdekaan Papua maupun pro-pemerintah. Jurnalis harus melakukan verifikasi atas semua informasi, baik itu informasi dari pemerintah maupun informasi dari kelompok warga di Papua,” jelasnya.

Dikatakannya lagi, AJI adalah organisasi jurnalis yang misinya memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis. AJI memiliki 1.846 anggota yang tersebar di 38 kota.

AJI menjadi anggota sejumlah organisasi internasional: International Federation of Journalists, berkantor pusat di Brussels, Belgia: International Freedom of Expression Exchange, berkantor pusat di Toronto, Kanada: Global Investigative Journalism Network, berkantor pusat di Maryland, AS: Forum Asia, jaringan hak asasi manusia berkantor pusat di Bangkok, Thailand; South East Asian Press Alliance, yang bermarkas di Bangkok.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Sorotan

Presiden Jokowi akomodir usulan tokoh Tanah Papua

1000 mahasiswa Papua dan Papua Barat yang baru lulus dipekerjakan di BUMN dan perusahaan swasta besar.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima 61 tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/09/2019), berjanji akan membenahi banyak hal di Papua.

Di antaranya adalah akan memberikan kesempatan kepada 1000 mahasiswa Papua dan Papua Barat yang baru lulus untuk bisa bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta besar.

Menurut Presiden, BUMN dan Perusahaan Swasta besar yang akan dipaksa merekrut mahasiswa lulusan asal Papua dan Papua Barat karena kalau lewat prosedur perekrutan akan lama.

“Jadi kewenangan saya gunakan untuk bisa menerima yang baru lulus mahasiswa dari tanah Papua. Sementara siang hari ini 1000 dulu,” kata Jokowi.

Presiden juga akan mengatur lagi masalah Pegawai Negeri Sipil di Tanah Papua agar dapat juga ditempatkan di provinsi-provinsi yang lain. Termasuk mulai diatur masuk di eselon I, eselon II dan eselon III di Kementerian/Lembaga (K/L).

“Kalau tidak lewat proses percepatan afirmasi seperti itu memang kompetisinya ketat sekali, hampir semua provinsi ketat sekali,” terang Presiden.

Keluhan seperti ini, imbuhnya, hampir disampaikan pada dirinya di provinsi-provinsi lain, yang utamanya berasal dari luar Jawa.

Terkait permintaan lain yang disampaikan tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi mengatakan, untuk pemekaran provinsi di Tanah Papua bisa dimekarkan hingga tiga provinsi. Undang-undang kelihatannya sudah mendukung namun perlu ada kajian.

Kalau mengenai pembangunan Asrama Nusantara, Presiden Jokowi menyampaikan persetujuannya. Demikian juga mengenai Palapa Ring, menurut Presiden, akan selesai semua akhir tahun ini.

“Saya memang ingin ada dari bawah usulan itu, bukan dari kita. Bukan dari keinginan kita tapi dari keinginan di bawah untuk pemekaran,” ucap Presiden Jokowi.

Adapun terkait pembangunan Istana Presiden di Papua, Presiden Jokowi menjelaskan masalahnya lahan di Papua sangat sulit. Tapi kalau tokoh Papua sudah menyediakan seluas 10 hektar, dan kalau hari ini de facto diserahkan, Presiden berjanji akan membangunnya mulai tahun depan.

“Ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru, nanti saya sudah ngomong iya, duitnya nggak ada. Ya! Jadi mulai tahun depan istana ini akan dibangun,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi terkenal getol memberi perhatian kepada Papua. Dalam 5 tahun ini sudah 12 kali menginjakkan kaki di tanah Papua, baik di Papua Barat maupun di Papua. Padahal kalau ke provinsi lain, hanya 2 kali atau maksimal 3 kali.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com