Connect with us

Sorotan

Jalan tol pertama di Ibu Kota Negara baru beroperasi akhir Oktober

Jalan tol pertama di Pulau Kalimantan ini pasti menjadi cikal-bakal pembangunan infrastruktur lainnya

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sebagai jalan tol pertama di Ibu Kota Negara yang baru bakal beroperasi akhir Oktober 2019. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit mengatakan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda tersebut akan melintasi Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, yang hingga awal September 2019 ini hampir rampung 100 persen.

“Saat ini progres konstruksi seluruhnya telah mencapai 97 persen. Kami optimistis untuk Seksi II hingga Seksi IV Palaran dapat dioperasikan secara fungsional akhir Oktober ini. Sementara itu, Seksi V dan I yang merupakan dukungan konstruksi Pemerintah masih ada beberapa yang harus dikejar dan ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2019,” kata Danang dalam kunjungan kerjanya di lokasi pengerjaan jalan tol, Minggu (08/09/2019).

Dijelaskannya, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda memiliki total panjang 99,350 kilometer (km) dan terdiri dari 5 seksi. Seksi V mencakup ruas Balikpapan (km 13) – Sepinggan (11,500 km), Seksi I mencakup ruas Balikpapan (Km 13) – Samboja (22,025 km), Seksi II ruas Samboja – Muara Jawa (30,975 km), Seksi III Muara Jawa – Palaran (17,300 km), dan Seksi IV Palaran – Samarinda (17,550 km).

“Jalan tol dengan investasi sebesar Rp9,97 triliun ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional. Dari 5 seksi jalan tol, Pemerintah memberikan dukungan konstruksi di Seksi V dan Seksi I dengan total panjang 33,115 km yang bertujuan meningkatkan kelayakan finansial ruas tol tersebut,” terangnya.

Sementara untuk Seksi II hingga seksi IV sepanjang 66,235 Km, pembangunannya menggunakan dana dari Badan Usaha Jalan Tol, yaitu PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS).

Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani yang mendampingi Kepala BPJT dalam kunjungan itu turut menyoroti percepatan penyelesaian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda mengingat jalan tol pertama di Pulau Kalimantan ini pasti menjadi cikal-bakal pembangunan infrastruktur lainnya untuk mengembangkan suatu kawasan ekonomi terpadu.

“Salah satunya, jalan tol ini akan terhubung langsung Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, 11 km dari Balikpapan. Dapat diproyeksikan juga jalan tol ini akan mendapatkan bangkitan lalu lintas karena berperan sebagai penghubung ibu kota negara dengan dua daerah utama lainnya, yaitu Balikpapan dan Samarinda,” ujar Desi.

Sementara itu, Direktur Utama PT JBS STH Saragi optimistis dapat memenuhi target jumlah kendaraan yang melintasi Jalan Tol Balikpapan-Samarinda per harinya. Pihaknya menargetkan sekitar 10.000 kendaraan dapat melewati jalan tol ini setiap harinya.

“Kami optimistis angka tersebut dapat tercapai, bahkan lebih dari itu, karena Samboja sebagai daerah yang dilewati jalan tol ini telah resmi wilayahnya menjadi bagian dari ibu kota negara yang baru,” kata Saragi.

Rampungnya pengerjaan Jalan tol Balikpapan-Samarinda ini, imbuh Saragi, diharapkan dapat menjadi sarana dasar pengembangan ibu kota negara baru, serta turut mendukung percepatan distribusi barang dan jasa antara dua kota tersebut yang dapat memangkas waktu perjalanan non-jalan tol yang sebelumnya mencapai 3-4 jam, menjadi hanya 1 jam.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !

Sorotan

Anggota ISIS asal Indonesia itu berstatus stateless

Jangan lagi membebani negara dan pemerintah serta rakyat Indonesia dengan rencana pemulangan mereka.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Warga Indonesia yang pernah menjadi anggota Islamic State Irak and Syria (ISIS), yang kini berada di Timur Tengah bukan lagi merupakan warga negara Indonesia (WNI). Sebab, kewarganegaraan mereka otomatis hilang ketika bersedia berjuang untuk negara lain, dalam hal ini ISIS.

Demikian yang ditegaskan anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (09/02/2020). Menurutnya, pernyataan tersebut dilandaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23 poin d dan e yang mengatur tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

zonautara.com
Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya.(Suara.com/Yosea Arga Pramudita)

Willy mengatakan, dalam pasal itu disebutkan bahwa seseorang dapat kehilangan warga negara Indonesia, jika masuk dalam dinas tentara asing, tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.

Selain itu, juga secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI.

“Mereka itu sudah eks-WNI. Kenapa? Karena undang-undang secara tegas menyatakan bahwa seorang kombatan perjuangkan negara lain maka gugur warga negaranya. Lalu mereka sudah lima tahun di luar di Indonesia, itu juga gugur,” kata Willy seperti yang dilansir Suara.com.

Karena tidak memiliki kewarganegaraan atau berstatus stateless, anggota Komisi I DPR RI ini lebih menyetujui jika pemerintah tak perlu membantu kepulangan sekitar 600 orang dari Timur Tengah. Willy lebih memilih agar mereka bisa berupaya sendiri dalam memperjuangkan kewarganegaraannya sebagai pencari suaka.

“Biarkan ketika mereka tidak bisa pulang, ketika mereka status kewarganegarannya sudah stateless biarkan mereka menjadi pencari suaka. Walaupun nanti keputusan politik menjadi hal berbeda. Tapi ketika itu terjadi mereka akan sadar, publik akan melihat, dunia internasional akan melihat bahwasannya ini loh hukuman bagi orang yang bermain-main,” tegasnya.

zonautara.com
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin.(Suara.com/Novian)

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menilai bahwa tidak bisanya kembali ke Indonesia bagi WNI eks-ISIS yang kini berada di Timur Tengah sudah merupakan bagian dari risiko yang harus dihadapi.

Suka atau tidak suka keputusan untuk meninggalkan Indonesia dan membela ISIS diambil oleh para WNI itu secara sadar dengan harapan mencari jalan jihad menuju surga.

“Siapa-siapa yang pergi dan mengatasnamakan dirinya untuk kesenangan dirinya, untuk memilih ideologinya, kemudian pergi dan keluar dari Indonesia, kemudian menempuh jalan surgawinya, tempuh lah jalan itu,” kata Ngabalin.

Ia menegaskan agar jangan lagi membebani negara dan pemerintah serta rakyat Indonesia dengan rencana pemulangan mereka.

“Karena kau sudah menyebutkan negara ini negara tagut, negara kafir sambil membakar paspornya. Makan itu kau punya paspor,” ujarnya.

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com