Connect with us

Politik dan Pemerintahan

DPR tuai kritik karena bahas RKUHP secara diam-diam

Pembahasan dengan pemerintah dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan publik.

Bagikan !

Published

on

Foto: istimewa

ZONAUTARA.com – Pemerintah dan DPR ternyata telah melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Pembahasan itu dilakukan secara diam-diam dan tertutup pada 14-15 September 2019 di Hotel Fairmont Senayan Jakarta.

Dari info yang diperoleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP (Aliansi KUHP), dalam rapat tersebut Pemerintah dan DPR telah menyatakan selesai merampungkan RKUHP.

Sampai berita diturunkan, masyarakat sama sekali tidak mendapatkan info bahwa pembahasan RKUHP akan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu tersebut.

Selain karena pembahasan dilakukan di akhir pekan, juga karena pembahasan tidak tercantum pada jadwal Komisi III dan tertutup karena dilakukan di Hotel bukan di ruang rapat Panja RKUHP di Komisi III.

Aliansi RKUHP tidak mendapat akses informasi atau dokumen apapun dari hasil rapat tertutup tersebut.

“Sebagai catatan, pembahasan terbuka terakhir dilakukan oleh Pemerintah dan DPR pada 30 Mei 2018, artinya hampir satu setengah tahun, tidak ada pembahasan yang terbuka untuk diakses publik. Padahal pembahasan RUU yang jelas isinya akan berhubungan dengan masyarakat, khususnya RKUHP yang mengandung begitu banyak pasal kontroversial. Harusnya dilakukan secara terbuka sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2011 tantang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” kata Direktur Eksekutif ICJR, Anggara, mewakili Aliansi RKUHP, Senin (16/9/2019) melalui siaran pers.

Tindakan Pemerintah dan DPR yang secara diam-diam dan tertutup melakukan pembahasan dan menyatakan RKUHP telah rangkum untuk tinggal disahkan di Rapat Panja Komisi III dan Paripurna DPR jelas mencederai kepercayaan dan amanat rakyat untuk Pemerintah dan DPR. RKUHP dibahas tanpa legitimasi dan transparansi yang kuat.

“Aliansi meminta pengesahannya harus ditunda!,” tegas Anggara.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Politik dan Pemerintahan

Kartu Prakerja akan diluncurkan di Sulut bersama Bali dan Kepri

Total yang diberikan per keluarga penerima manfaat atau per KPM sebesar Rp200.000.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan agar Kartu Prakerja segera dipercepat peluncurannya yang rencana akan dilaksanakan di 3 provinsi yaitu: Sulawesi Utara (Sulut), Bali, dan Kepulauan Riau (Kepri).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai  mengikuti Rapat Terbatas (ratas) mengenai Lanjutan Pembahasan Dampak Virus Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/02/2020), mengatakan bahwa saat ini sedang dipersiapkan Peraturan Presiden dan akan dilanjutkan pembentukan Project Management Office.

zonautara.com
Kartu Prakerja.(Image: zonautara.com/Rahadih Gedoan)

Menurut Menko Perekonomian, akan disiapkan mekanisme dari Kementerian Keuangan sehingga target pelaksanaan di 3 lokasi tersebut bisa segera dilaksanakan di bulan Maret ini. Dalam sistem tersebut juga akan dilakukan pelatihan dengan menggunakan aplikasi online, namun pelatihannya sendiri bisa offline.

“Untuk itu juga akan memanfaatkan pelatihan baik yang ada di swasta maupun pelatihan yang ada di pemerintah termasuk di dalamnya yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Airlangga.

Rencananya kartu prakerja ini, imbuhnya, ditargetkan untuk 2 juta pemanfaat dan juga untuk menggunakan yang di Kemenaker sebanyak 500 ribu. Pemerintah berencana menaikkan tambahan manfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak Rp50.000 sehingga total yang diberikan per keluarga penerima manfaat atau per KPM sebesar Rp200.000.

“Oleh karena itu ini akan diberlakukan selama 6 bulan diawali di bulan Maret dan ini kebutuhan anggarannya sebanyak Rp4,56 triliun,” jelasnya.

Menurut Menko Perekonomian, masih ada stimulus di bidang perumahan yang rencana ditambahkan kebutuhan anggaran sebanyak Rp1,5 triliun sehingga dengan penambahan ini ada Rp800 miliar berupa subsidi bunga dan Rp700 miliar subsidi uang muka. Dari jumlah penyaluran KPR 330 ribu unit, existing FLPP terbanyak 88 ribu, kemudian BP2BT 67 ribu unit.

“Sehingga ada tambahan sebanyak 175 ribu unit dan ini dilaksanakan oleh bank umum maupun Kementerian PU-Pera,” ujar Airlangga.

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com