Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Tetty Paruntu tidak bertemu Presiden

Tetty hanya bertemu dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Bagikan !

Published

on

Foto: Kumparan.com

ZONAUTARA.com – Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin memberikan keterangan kepada wartawan soal kedatangan Bupati Minahasa Selatan Tetty Paruntu di Istana Negawa, Senin (21/10/2019).

Seperti diberitakan sebelumnya, kedatangan Tetty tadi pagi dengan mengenakan kemeja putih, dikait-kaitkan dengan calon menteri Kabinet Kerja Jokowi-Ma’ruf Amin.

Namun Bey menjelaskan bahwa Tetty datang hanya bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

“Karena itu kan usulan dari partai Golkar. Tapi di dalam bertemu dulu dengan Pak Airlangga. Jadi tidak bertemu dengan pak presiden. Dia memang bertemu dengan Pak Airlangga di dalam. Setelah itu meninggalkan istana,” ujar Bey di Istana Negara.

Saat dikonfirmasi apakah Tetty batal menjadi menteri, Bey membenarkannya. Sebab Tetty tidak bertemu dengan Jokowi.

“Ya karena tidak bertemu ya tidak jadi. Jadi semua yang bertemu dengan teman-teman tadi adalah setelah bertemu dengan Presiden,” sebut Bey.

Seperti diketahui, Jokowi hari ini memanggil sejumlah tokoh calon menteri. Airlangga sendiri juga menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Jokowi.

Saat ditanya mengenai kehadiran Tetty, Airlangga juga menyebut kadernya itu belum tentu bertemu dengan presiden. Padahal Tetty datang dengan memakai kemeja putih.

“Ya tentu banyak hal karena beliau sebagai bupati banyak hal yang dibahas. Tetapi juga belum tentu dengan pak presiden,” kata Airlangga setelah bertemu dengan Jokowi.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Politik dan Pemerintahan

Kapal-kapal pencuri ikan tak akan ditenggelamkan

Ada sekitar 72 kapal yang sudah dinyatakan inkrah

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com  – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan bahwa pemerintah berencana akan menghibahkan kapal-kapal pencuri ikan yang terlantar dan telah berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah kepada nelayan.

Hal tersebut dikatakannya seusai mengikuti rapat koordinasi yang digelar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (19/11/2019), yang turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Kami harapkan kapal ini ada gunanya, ada manfaatnya. Nanti diputuskan kapal-kapal yang sudah inkrah, arah mau gimana, akan diserahkan ke mana, misalnya untuk dihibahkan ke nelayan,” kata Edhy.

Dijelaskannya, saat ini ada sekitar 72 kapal yang sudah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 45 kapal dalam kondisi baik, 6 kapal harus dimusnahkan, dan sisanya dalam kondisi kurang baik.

“Pemerintah masih mempertimbangkan penerima hibah kapal tersebut mulai dari nelayan, koperasi, pemerintah daerah, hingga kampus untuk kebutuhan pelatihan akademisi. Yang jelas, kalau toh dihibahkan pemerintah akan tetap memantau secara berkala untuk memastikan agar kapal tersebut tidak dijual kepada pemilik asal,” ujar Edhy.

Selain kapal yang sudah inkrah tersebut, imbuhnya, pemerintah juga membahas solusi untuk kapal-kapal eks perusahaan asing yang mangkrak di pelabuhan.

“Masih banyak kapal eks asing. Itu harus ada jalan keluarnya supaya tidak memenuhi tempat. Ada juga kapal yang dipesan oleh pengusaha, namun saat tiba di tanah air aturannya berubah sehingga kapal tersebut tidak bisa melaut,” jelasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan berharap kapal-kapal yang masih dalam kondisi bagus, akan lebih baik dimanfaatkan untuk nelayan.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com