Connect with us

Lingkungan dan Konservasi

Bitung lakukan terobosan atasi perdagangan ilegal satwa liar

Kota Bitung telah memiliki Satgas Perlindungan dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar.

Bagikan !

Published

on

Walikota Bitung Maximiliaan J. Lomban saat memberika pengarahan dalam Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Satwa Liar Dilindungi. (Foto: Zonautara.com/Ronny A. Buol)

MANADO, ZONAUTARA.com – Pemerintah Kota Bitung melakukan terobosan dalam upaya pencegahan dan penindakan perdagangan ilegal satwa liar. Kota yang dipimpin oleh Wali Kota Maximiliaan Jonas Lomban ini telah memiliki Satuan Tugas Perlindungan dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (Satgas Bitung).

Satgas Bitung yang dibentuk sejak 27 Oktober 2017 itu merupakan gabungan dari 15 instansi daerah yang bertugas di bidang pengawasan, konservasi serta penegakan hukum, empat lembaga konservasi dan dua BUMN bidang perhubungan serta kecamatan se Kota Bitung.

Hari ini, Satgas Bitung membuat tiga terobosan sekaligus yang menjadi tonggak utama komitmen Pemda Kota Bitung dalam upaya mencegah penyelundupan dan perdagangan ilegal satwa liar.

Terobosan pertama adalah peluncuran resmi himbauan dan kampanye peningkatan kesadaran kepada masyarakat tindak pidana satwa liar melalui tayangan videotron.

“Himbauan ini sangat penting untuk menunjukkan kepedulian pemerintah daerah terhadap kekayaan keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya. Lewat himbauan ini Pemda mau sampaikan ke masyarakat bahwa Satgas Bitung terus berupaya melakukan gebrakan inovatif untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perdagangan ilegal satwa liar, termasuk upaya penyelundupan melalui pelabuhan,” kata Lomban, Selasa (22/10/2019).

Lomban menjelaskan bahwa Bitung dikenal sebagai Kota Serba Dimensi karena memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan sejumlah spesies satwa liar yang unik, termasuk empat satwa kunci endemik Sulut, yakni Monyet hitam sulawesi atau yaki, Anoa, Maleo dan Babirusa.

“Saat ini keberadaan satwa-satwa tersebut terus terancam karena diburu dan diperdagangnkan secara ilegal. Sebagai kota yang memiliki pelabuhan terbesar di Sulut, Bitung memiliki peran strategis untuk dapat memutus jalur penyelundupan satwa liar dari Indonesia Timur ke negara-negara tetangga,” jelas Lomban.

Himbauan itu juga mencakup dorongan masyarakat untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana satwa liar, serta ajakan kepada masyarakat untuk tidak mengonsumsi dan memelihara satwa liar dilindungi, menjaga etika ketika berkunjung ke kawasan konservasi, dan turut memberikan data atau infomrasi tindak pidana satwa liar kepada aparat penegak hukum.

Pelatihan Satgas Bitung

Terobosan kedua dengan menggelar pelatihan bagi Satgas Bitung dalam penanganan tindak pidana satwa liar yang dilindungi, dan terobosan terakhir penyusunan dokumen rencana tindak lanjut penguatan penenggakan hukum satwa liar.

Pelatihan Satgas Bitung digelar di Swiss Bell Hotel Manadosejak hari ini, Selasa (22/10/2019) hingga Kamis (24/10) yang diikuti oleh 14 instansi daerah Kota Bitung dan anggota Satgas.

Pelatihan itu bertujuan meningkatkan kapasitas anggota Satgas Bitung dalam melakukan identifikasi satwa liar yang dilindungi dan mendeteksi tindak pidana satwa liar di wilayah Kota Bitung.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulut Noel Layuk Allo memberi apresasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pemda Bitung. Menurut Noel, ketiga terobosan itu menjadi contoh kolaborasi yang baik oleh semua pihak dalam meningkatkan upaya konservasi di Sulut, khususnya di Bitung.

“Rencana tindak lanjut yang akan disusun nanti diharapkan menjadi basis untuk menjaga sinergitas upaya konservasi dan penegakan hukuk selanjutnya,” harap Noel.

Sementara Country Director Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP) Noviar Andayani berharap himbauan resmi melalui tayangan videotron dan pelatihan ini menginspirasi semua elemen masyarakat untuk menjadi bagian upaya pelestarian dan perlindungan satwa liar.

“Sebagai kota yang menjadi salah satu gerbang terpenting Indonesia, Bitung dapat menjadi model kolaborasi multi pihak untuk menghentikan penyelundupan satwa liar kebanggaan Indonesia ke luar negeri, serta mencegah masuknya spesies invasif yang dapat mengancam keberadaan spesies asli Indonesia,” jelas Noviar.

Kerjasama WCS-IP dengan Pemda Kota Bitung telah terjalin sejak 2017 pada saat pembentukan Satgas Bitung. WCS-IP menjadi satu dari empat lembaga yang tertuang dalam SK Walikota Bitung tentang Pembentukan Satgas Bitung.

WCS-IP selama ini telah mendukung peran pemerintah Indonesia di bidang konservasi selama lebih dari 20 tahun, sedangkan di wilayah Sulut telah berjalan selama satu dekade.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Lingkungan dan Konservasi

6 ekor Sampiri, kembali lagi ke tanah kelahirannya

Enam ekor Sampiri dilepasliarkan kembali ke Karakelang di Talaud.

Bagikan !

Published

on

Burung Sampiri yang dibawa ke Talaud (Foto: PIS Taluad)

MANADO, ZONAUTARA.com – Sebanyak enam ekor burung Nuri Talaud atau yang dalam bahasa lokal disebut Sampiri, akhirnya bisa kembali lagi ke tanah kelahirannya di pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud.

Keenam ekor Sampiri ini sebagian merupakan burung sitaan pada tahun 2013. Saat itu lebih dari seratus ekor Sampiri berhasil disita dari upaya penyelundupan keluar dari Talaud.

Burung-burung endemik Talaud itu kemudian direhabilitasi di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tasikoki di Minahasa Utara. Selama proses rehabilitasi itu, burung yang dilindungi ini harus dipulihkan kondisinya sebelum kembali dilepasliarkan di habitatnya.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulut Noel Layuk Allo mengatakan bahwa dikembalikannya Sampiri itu merupakan kerjasama pihaknya dengan PPS Tasikoki dan Yayasan Idep Selaras.

“Burung itu dulunya akan diselundupkan ke Filipina. Regulasi melarang perdagangan satwa liar dilindungi, jadi disita dan direhabilitasi,” jelas Noel, Jumat (15/11/2019).

Keenam ekor burung yang dikembalikan itu diangkut dengan kapal ke Talaud pada Kamis (14/11). Dua staff dari PPS Tasikoki membawanya dalam kotak khusus. Sebelumnya keenam ekor burung itu telah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan termasuk flu burung, anatomi fisik serta habituasi (pengamatan perilaku).

Kepala Resort KSDA TSM Karakelang Utara beserta staff, PIS, KPAD, serta beberapa pemerhati lingkungan menyambut kedatangan Sampiri yang dikembalikan ke tanah kelahirannya itu.

Usai diperiksa kondisinya di Pusat Informasi Sampiri (PIS), sebuah organisasi lokal di Beo, Talaud, keenam ekor Sampiri itu menjalani masa aklimatisasi sebelum benar-benar dilepasliarkan.

Ade Jullinar Bawole dari PIS Talaud menjelaskan, keenam ekor Sampiri itu akan dilepasliarkan di desa Ensem yang berbatasan dengan TSM Karakelang Utara.

“Di wilayah itu masih banyak dijumpai pohon tidur dan banyak juga pohon pakan. Itu berdasarkan suveri PIS beserta KPAD Purunan serta kelompok pecinta alam desa,” jelas Bawole.

Desa Ensem juga merupakan satu dari tujuh desa konservasi di Kabupaten Kepulauan Talaud yang didorong pembentukannya oleh Ide Selaras.

Bawole berharap, kembalinya Sampiri bisa menjadi momen pengingat bagi semua pihak, agar tak ada lagi satwa endemik yang dilindungi yang ditangkap dan diperdagangkan.

“Jika bisa tak ada lagi istilah translokasi atau back home. Kita semua harus peduli dengan kekayaan Talaud bahkan dunia,” tambah Bawole.

Burung yang dilindugi

Sampiri atau red and blue lory (Eos histrio talautensis) merupakan burung jenis nuri endemik pulau Talaud yang masuk dalam daftar Apendix I CITES, yang melarang perdagangan jenis ini baik secara nasional maupun internasional.

Sampiri juga dilindungi dengan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.106/MENLHK/Setjen/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Permen LHK nomor P.20/MENLHK/Setejn/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Tak hanya itu, Sampiri bahkan telah dilindungi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan Burung Sampiri.

Berdasarkan data dan jurnal ilmiah, Sampiri diketahui tersisa di Kabupaten Talaud dan hanya ada di pulau utama, Karakelang.

Populasi Sampiri semakin terancam oleh perubahan pada areal habitatnya akibat permbukaan lahan dan penebangan liar. Ancaman terhadap populasi Sampiri juga datang dari perburuan dan perdagangan.

Pusat Informasi Sampiri di Talaud melaporkan masih ada aktivitas penangkapan terhadap Sampiri, dan akhir-akhir ini mulai marak kembali warga yang memelihara Sampiri di rumah mereka, baik di pulau Karakelang maupun di pulau-pulau lainnya di Talaud.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com