Connect with us

Lingkungan dan Konservasi

Bitung lakukan terobosan atasi perdagangan ilegal satwa liar

Kota Bitung telah memiliki Satgas Perlindungan dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar.

Bagikan !

Published

on

Walikota Bitung Maximiliaan J. Lomban saat memberika pengarahan dalam Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Satwa Liar Dilindungi. (Foto: Zonautara.com/Ronny A. Buol)

MANADO, ZONAUTARA.com – Pemerintah Kota Bitung melakukan terobosan dalam upaya pencegahan dan penindakan perdagangan ilegal satwa liar. Kota yang dipimpin oleh Wali Kota Maximiliaan Jonas Lomban ini telah memiliki Satuan Tugas Perlindungan dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (Satgas Bitung).

Satgas Bitung yang dibentuk sejak 27 Oktober 2017 itu merupakan gabungan dari 15 instansi daerah yang bertugas di bidang pengawasan, konservasi serta penegakan hukum, empat lembaga konservasi dan dua BUMN bidang perhubungan serta kecamatan se Kota Bitung.

Hari ini, Satgas Bitung membuat tiga terobosan sekaligus yang menjadi tonggak utama komitmen Pemda Kota Bitung dalam upaya mencegah penyelundupan dan perdagangan ilegal satwa liar.

Terobosan pertama adalah peluncuran resmi himbauan dan kampanye peningkatan kesadaran kepada masyarakat tindak pidana satwa liar melalui tayangan videotron.

“Himbauan ini sangat penting untuk menunjukkan kepedulian pemerintah daerah terhadap kekayaan keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya. Lewat himbauan ini Pemda mau sampaikan ke masyarakat bahwa Satgas Bitung terus berupaya melakukan gebrakan inovatif untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perdagangan ilegal satwa liar, termasuk upaya penyelundupan melalui pelabuhan,” kata Lomban, Selasa (22/10/2019).

Lomban menjelaskan bahwa Bitung dikenal sebagai Kota Serba Dimensi karena memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan sejumlah spesies satwa liar yang unik, termasuk empat satwa kunci endemik Sulut, yakni Monyet hitam sulawesi atau yaki, Anoa, Maleo dan Babirusa.

“Saat ini keberadaan satwa-satwa tersebut terus terancam karena diburu dan diperdagangnkan secara ilegal. Sebagai kota yang memiliki pelabuhan terbesar di Sulut, Bitung memiliki peran strategis untuk dapat memutus jalur penyelundupan satwa liar dari Indonesia Timur ke negara-negara tetangga,” jelas Lomban.

Himbauan itu juga mencakup dorongan masyarakat untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana satwa liar, serta ajakan kepada masyarakat untuk tidak mengonsumsi dan memelihara satwa liar dilindungi, menjaga etika ketika berkunjung ke kawasan konservasi, dan turut memberikan data atau infomrasi tindak pidana satwa liar kepada aparat penegak hukum.

Pelatihan Satgas Bitung

Terobosan kedua dengan menggelar pelatihan bagi Satgas Bitung dalam penanganan tindak pidana satwa liar yang dilindungi, dan terobosan terakhir penyusunan dokumen rencana tindak lanjut penguatan penenggakan hukum satwa liar.

Pelatihan Satgas Bitung digelar di Swiss Bell Hotel Manadosejak hari ini, Selasa (22/10/2019) hingga Kamis (24/10) yang diikuti oleh 14 instansi daerah Kota Bitung dan anggota Satgas.

Pelatihan itu bertujuan meningkatkan kapasitas anggota Satgas Bitung dalam melakukan identifikasi satwa liar yang dilindungi dan mendeteksi tindak pidana satwa liar di wilayah Kota Bitung.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulut Noel Layuk Allo memberi apresasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pemda Bitung. Menurut Noel, ketiga terobosan itu menjadi contoh kolaborasi yang baik oleh semua pihak dalam meningkatkan upaya konservasi di Sulut, khususnya di Bitung.

“Rencana tindak lanjut yang akan disusun nanti diharapkan menjadi basis untuk menjaga sinergitas upaya konservasi dan penegakan hukuk selanjutnya,” harap Noel.

Sementara Country Director Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP) Noviar Andayani berharap himbauan resmi melalui tayangan videotron dan pelatihan ini menginspirasi semua elemen masyarakat untuk menjadi bagian upaya pelestarian dan perlindungan satwa liar.

“Sebagai kota yang menjadi salah satu gerbang terpenting Indonesia, Bitung dapat menjadi model kolaborasi multi pihak untuk menghentikan penyelundupan satwa liar kebanggaan Indonesia ke luar negeri, serta mencegah masuknya spesies invasif yang dapat mengancam keberadaan spesies asli Indonesia,” jelas Noviar.

Kerjasama WCS-IP dengan Pemda Kota Bitung telah terjalin sejak 2017 pada saat pembentukan Satgas Bitung. WCS-IP menjadi satu dari empat lembaga yang tertuang dalam SK Walikota Bitung tentang Pembentukan Satgas Bitung.

WCS-IP selama ini telah mendukung peran pemerintah Indonesia di bidang konservasi selama lebih dari 20 tahun, sedangkan di wilayah Sulut telah berjalan selama satu dekade.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !

Lingkungan dan Konservasi

5 orang petambang emas tanpa ijin ditangkap di TN Bogani Nani Wartabone

Ikut diamankan satu unit eskavator.

Bagikan !

Published

on

KOTAMOBAGU, ZONAUTARA.COM – Tim Gabungan dari Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Seksi Wilayah III Manado – Balai Gakkum Wilayah Sulawesi bersama dengan Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone serta Satuan BRIMOB Batalyon B Inuai, berhasil menyita peralatan petambang emas tanpa ijin di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

Adapun peralatan yang disita tersebut berupa satu satu unit eskavator, Ikut diamankan lima orang pelaku.

Dari hasil pemeriksaan PPNS LHK Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi ditetapkan dua orang yaitu HA (37) dan SM (38) sebagai tersangka atas kegiatan tambang emas tanpa ijin tersebut.

Pada Jumat, 21 Februari 2020, kedua tersangka HA (37) dan SM (38) ditahan oleh PPNS LHK Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi dan dititipkan di RUTAN Kelas II B, Kota Kotamobagu.

Barang bukti eskavator untuk sementara diamankan di Kantor Balai TN. Bogani Nani Wartabone.

Dari rilis yang diterima Zonautara.com, kasus ini bermula dari Kegiatan Patroli Resort Based Management (RBM) Balai TN. Bogani Nani Wartabone, yang melaporkan adanya kegiatan tambang emas tanpa ijin di lokasi Potolo, Desa Tanoyan Selatan.

Laporan itu dan kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Gabungan SPORC, Polisi Kehutanan Balai TN. Bogani Nani Wartabone dan Satuan BRIMOB Batalyon B Inuai.

Kedua tersangka dijerat pasal 89 ayat (1) jo Pasal 17 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp. 10 miliar.

Kepala Balai TN. Bogani Nani Wartabone, drh. Supriyanto menyayangkan kegiatan ilegal tesebut.

“Penambangan emas tanpa ijin di Kawasan TN. Bogani Nani Wartabone dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem Taman Nasional Bogani Nani Wartabone,” ujar Supriyanto, Senin (24/2/2020).

Sementara itu Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan, S.Pt, MH menyatakan akan berkomitmen terus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan pengrusakan lingkungan hidup dan kehutanan termasuk kegiatan yang dapat merusak Kawasan Taman Nasional.

“Dari kegiatan penambangan emas tanpa ijin di Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone ini diharapkan penangkapannya dapat dikembangkan ke aktor intelektualnya, untuk memberikan efek jera,” tegas Kurniawan.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com