Connect with us

SUARA.com

Pekan depan, 14 wilayah bakal diguyur hujan lebat, termasuk Sulut

Tujuh hari kedepan akan masuk masa pancaroba.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi hujan (Pixabay.com)

ZONAUTARA.com – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), meminta masyarakat mewaspadai beberapa potensi cuaca ekstrem yang terjadi selama masa pancaroba seperti banjir, petir, puting beliung hingga tanah longsor.

BMKG memprediksi musim hujan pada 2019 akan mulai berlangsung pada awal November, pekan depan. Pada saat itu akan mulai masuk ke masa pancaroba.

Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuac BMKG, Miming Saepudin mengatakan dalam 7 hari kedepan curah hujan tinggi sudah mulai terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Wilayah tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua.

“Kalau kita lihat dan dengar terjadi banjir di wilayah Aceh, Sumatera Barat untuk bulan November harus diwaspadai karena konsentrasinya masih cukup tinggi,” kata Miming di Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (31/10/2019).

“Demikian juga di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah itu konsentrasi hujan masih diprediksi rendah, tapi jangan sampai mengurangi kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrem seperti puting beliung pada musim transisi tersebut,” tambahnya.

Miming menuturkan potensi gelombang tinggi air laut selama bulan November 2019 juga perlu diwaspadai selama masa pancaroba terutama di wilayah perairan barat Sumatera hingga Selatan Bali-NTB.

“Kalau terkait dengan gelombang maka perlu diwaspadai dengan ketinggian 2,5 meter itu di perairan selatan barat daya Sumatera bagian Selatan, hingga perairan selatan NTB dengan ketinggian antara 2-2,5 meter,” tutup Miming.

Adapun untuk puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2019.

Dengan memasukinya musim penghujan yang tak lama lagi, BMKG berharap kebakaran hutan dan lahan berkurang, terutama di wilayah Sumatera, dan Kalimantan.

Bagikan !

SUARA.com

Kisruh APBD DKI Jakarta, Kepala Bappeda dan Kadisparbud mundur

Gubernur Anies Baswedan mengatakan terkejut dengan pengunduran pejabatnya.

Bagikan !

Published

on

Kepala Badan Pembangunan Daerah Jakarta Sri Mahendra Satria Irawan menyatakan mengundurkan diri, Jumat (1/11/2019). [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih]

ZONAUTARA.com – Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria Irawan secara tiba-tiba dan mengejutkan menyatakan pengunduran diri dari jabatannya, Jumat (1/11/2019).

Sebelum Sri Mahendra, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Edy Junaedy juga mengundurkan diri dari jabatannya.

Pengunduran Sri Mahendra terkait dengan kekisruhan dalam rancangan APBD DKI Jakarta belakangan ini.

“Bapak ibu sekalian, seperti kita ketahui situasi dan kondisi saat ini, yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri,” ujar Sri Mahendra di hadapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jumat (1/11/2019).

Bappeda sendiri merupakan perancang Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang drafnya diketahui memiliki anggaran kontroversial.

Ia berharap, dengan dirinya tak lagi menjabat sebagai Kepala Bappeda DKI Jakarta, institusi itu bisa lebih baik.

“Dengan harapan agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan,” jelasnya.

Menanggapi pengunduran diri Mahendra, Anies mengaku terkejut. Namun ia menyatakan keputusan itu adalah pilihan bijak dan harus dihormati.

“Ini adalah sebuah sikap yang perlu dihormati, dihargai, ketika memberi kesempatan kepada yang lain ketika mementingkan organisasi di atas dirinya,” kata Anies.

KUA-PPAS 2020 juga diketahui menuai kontroversi. Beberapa di antaranya adalah lem aibon senilai Rp 82 M, Ballpoint dan Rp 123 Miliar.

Sebelumnya, terdapat beberapa pengajuan anggaran yang membengkak, salah satunya adalah anggaran untuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) yang naik Rp 7,5 Miliar menjadi Rp 26,5 miliar. Setelah ramai dikritik besaran anggaran ini direvisi menjadi Rp 21 miliar.

Selain anggaran untuk TGUPP anggaran pengadaan antivirus dan pembelian data base juga menjadi sasaran kritik lantaran mencapai Rp 12 Miliar.

Sedangkan anggaran lainnya yang dinilai terlampau besar adalah anggaran renovasi rumah dinas Gubernur sebesar Rp 2,4 miliar.

Kadisparbud juga menuai polemik terkait anggaran untuk mendatangkan influencer sebesar Rp 5 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta.

Bagikan !
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com