Connect with us

Indepth

Restorasi mangrove yang setengah hati di Teluk Labuan Uki (1)

PT. PLN (Persero) Area Kotamobagu berniat merestorasi lahan mangrove yang rusak di desa Baturapa Satu, Lolak, Bolaang Mongondouw. Belakangan diketahui lahan itu bermasalah dan bibit tak sesuai dengan yang dilaporkan.

Bagikan !

Published

on

Foto: Zonautara.com

CSR PT PLN di lahan bermasalah di Desa Baturapa Satu, Bolmong

Liputan mendalam dikerjakan oleh Marshal Datundugon

Sambil menenteng pancing tradisional yang terbuat dari bambu, Johans Masabare serius mencari ikan berukuran kecil di sela-sela akar bakau untuk dijadikan umpan. Anjing peliharaannya mengekor seakan mengerti apa yang sedang dilakukan tuannya.

Beberapa ekor ikan kecil yang ia tangkap, dimasukkan ke dalam botol minuman kemasan bekas yang terikat di pinggangnya menggunakan tali rafia.

Pria berusia 45 tahun itu adalah warga desa Baturapa Satu, kecamatan Lolak yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan tradisional di Teluk Labuan Uki. Dengan segala keterbatasan, mulai dari peralatan tangkap seadanya, hingga umpan yang digunakan, Johans menghidupi keluarganya.

Cuaca cerah saat itu, awal April 2020. Matahari hampir selurus dengan ubun-ubun, bersinar dengan teriknya. Sengatannya mampu membuat seluruh tubuh bermandi peluh. Pohon-pohon bakau atau mangrove yang kiranya menjadi peneduh tak lagi rapat.

Johans kenal betul. Dulunya, tanaman mengrove di pesisir Baturapa tumbuh lebat. Pohonnya besar-besar lengkap dengan dedaunan rimbun yang menutup cela langit. Kondisi itu membuat berbagai hewan laut seperti ikan, udang, kepiting, siput dan lain-lain mudah dijumpai. Ya, mangrove memang habitat penting bagi biota laut.

Berbeda dengan kondisi saat ini, apa yang dia pernah lihat dulu tak lagi sama. Itu lantaran, sebagian besar tempat hewan laut berkembang biak tidak ada lagi. “Kayu-kayu besar habis ditebang. Yang tersisa hanya yang ukuran-ukuran kecil saja,” tutur Johans.

Pria yang juga menjabat kepala dusun 2, desa Baturapa Satu itu, merupakan salah satu dari sebagian besar warga Baturapa Satu yang biasa mencari ikan di kawasan hutan bakau. Sebagian hasil pancingan ia jual. Tentunya, sebagian ia bawa pulang ke rumah.

Johans Masabare, 45 tahun, nelayan di desa Baturapa Satu. (Foto: Marshal D.)

Masih teringat jelas di ingatan Johans. Dulu, ada kapal perusahaan pengolahan ikan kaleng masuk ke wilayah perairan Teluk Labuan Uki. Tapi, sepertinya itu hanya kedok. Tak ayal ribuan pohon mangrove dibabat. Kemudian diangkut ke kapal.  “Sekitar lima hektar yang dibabat. Entah dibawa ke mana. Kami warga di sini tidak tahu persis,” katanya.

Dugaan perusakan dan eksploitasi tanaman mangrove sebenarnya tak hanya dilakukan perusahaan pengolahan ikan kaleng itu. Berbagai macam aktivitas pembabatan hutan mangrove kerap dilakukan tanpa pencegahan. “Saya masih ingat persis. Saat itu saya masih anak-anak. Saya selalu ikut ayah ke kebun melewati kawasan itu,” cerita Johans.

Kisah kegelisahaan yang sama juga datang dari Agustinus Budiman (51). Pria yang akrab disapa Om Deka itu, bahkan mengaku menyaksikan langsung bagaimana benteng utama yang memproteksi kawasan pesisir Baturapa itu dirusak. “Dari dulu, jalur ini memang menjadi akses kami menuju ke laut untuk memancing. Saat lewat, mereka sementara melakukan pembabatan. Jadi saya tahu persis,” ungkapnya.

Seperti Johans, Om Deka juga nelayan. Ia punya perahu katinting bantuan dari pemerintah sekitar tahun 2006 silam. Hanya saja, tak seperti nelayan lain yang sepenuhnya menggantungkan nasib dari melaut, cuaca adalah tolak ukur sakral baginya. Kalau cuaca tak memungkinkan, ia akan lebih memilih bercocok tanam. Kebun yang ia garap tak sampai satu kilometer dari kawasan hutan mangrove. Sehingga melaut atau berkebun, jika bersinggungan dengan mangrove, baginya sama saja. Dia selalu berpapasan dengan keadaan yang tidak begitu baik untuk mangrove bisa berumur panjang.

Dirinya bercerita, selain perusahaan pengolahan ikan kaleng, pembabatan mangrove juga dilakukan pengusaha besar di kecamatan Lolak. Dia menyebut nama Tenges Tuera. Warga tentu keberatan. Termasuk dirinya. Tapi, tak berani melayangkan protes lantaran takut. “Siapa yang berani berhadapan dengan orang berduit seperti itu. Apalagi kami di sini saat itu masih sangat awam soal dasar hukum perlindungan mangrove.”

Sebagai pengusaha yang terbilang besar dan cukup ternama di kecamatan Lolak, Tenges Tuera yang dimaksud Deka, memang memiliki lahan perkebunan kelapa yang sangat luas di kawasan itu. Lahan tersebut, menurut Deka, berbatasan langsung dengan kawasan hutan mangrove, “tapi, setahu kami itu (mangrove) tidak masuk. Tiba-tiba diklaim. Bahkan katanya sudah ada sertifikat.”

Agustinus Budiman, 51 tahun, nelayan di desa Baturapa Satu. (Foto: Marshal D.)

Sangadi (kepala desa) Baturapa Satu, Yolanda Kalimbe mengaku kaget saat mendengar kabar soal permasalahan kawasan mangrove di desa itu. Maklum, salah satu Sangadi perempuan di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) itu baru menjabat sekitar empat Bulan. Ia dilantik bersama 104 sangadi terpilih lainnya pada Desember 2019 lalu.

Selain peningkatan sumber daya manusia, salah satu poin unggulan dalam visi misinya saat mencalonkan diri sebagai sangadi adalah menjadikan desa Baturapa Satu sebagai kawasan ekowisata mangrove.

“Baru belakangan saya tahu bahwa kawasan mangrove di sini ternyata bermasalah. Bahkan ada papan pelarangan adanya aktivitas di situ. Saya sudah tanyakan ke beberapa aparat desa, tapi mereka juga mengaku tidak tahu menahu soal itu,” kata Yolanda.

Selama ini, ia beranggapan bahwa kawasan mangrove itu dilindungi. Apalagi bagi masyarakat pesisir, mangrove itu penting. Selain dari sisi manfaat secara ekonomi, juga sebagai benteng ketika terjadi bencana di laut.

“Makanya, saya bercita-cita memanfaatkan hutan mangrove yang ada di sini untuk dijadikan kawasan ekowisata. Dengan begitu, secara otomatis habitat mangrove akan lebih terjaga dan terpelihara dengan baik,” sahutnya.

Sebagai Kepala Desa, Yolanda bertekad, mendalami kembali terkait status lahan tersebut. Termasuk asal usul lahan. Jika memungkinkan, pemerintah desa akan mengambil alih kembali lahan itu. “Iya, saya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah,” tandasnya.

“Kami mendukung jika ada upaya pemerintah desa untuk kembali memperjuangkan kawasan ini (mangrove),” harap Agustinus mengamini keinginan kepala desanya.

Screen capture dari Google Map, lokasi restorasi mangrove.

* * *

Menjaga ekosistem tanaman mangrove memang merupakan bagian dari strategi mempertahankan garis pantai. Apalagi, secara geografis, 57 dari 202 desa dan kelurahan di 15 kecamatan sekabupaten Bolmong berada tepat di wilayah pesisir dengan panjang garis pantai 150,79 kilometer.

Sebagai wilayah pesisir, penting untuk tetap menjaga kawasan hijau sebagai penyangga garis pantai yang rentan terhadap hempasan gelombang. Mangrove yang tumbuh berjajar di sepanjang pesisir mampu menjadi benteng pencegah abrasi atau pengikisan pantai oleh gelombang air laut.

Abrasi sendiri merupakan momok yang cukup menakutkan bagi sebagian warga pesisir. Secara ekonomi, mangrove juga merupakan rumah bagi berbagai spesies ikan, kepiting, dan udang yang banyak membawa manfaat bagi masyarakat. 

Lokasi restorasi mangrove, bagian dari CSR PT PLN (Persero) Area Kotamobagu. (Foto: Marshal D.)

Sayangnya, saat ini sebagian besar hutan mangrove di wilayah pesisir kabupaten Bolmong terbilang kritis. Sebut saja, kawasan hutan bakau seluas 92,84 hektar di desa Baturapa Satu, kecamatan Lolak, seperti yang dikeluhkan Johans dan Agustinus.

Beruntung, sekarang mangrove mulai tumbuh lagi. Berkat peran dari beberapa kader lingkungan yang peduli terhadap ekosistem mangrove. Upaya untuk merestorasi kembali ekosistem mangrove mulai dilakukan. Baik oleh kelompok pemerhati lingkungan, mahasiswa, maupun pihak swasta.

Bersambung.


Marshal Datundungon, penerima pendanaan liputan untuk tema Sustainability Reporting dari AJI dan GRI. Saat ini Marshal menjadi Kontributor di Zonautara.com dan juga jurnalis di Harian Posko Manado. Ini merupakan Liputan Mendalam kedua yang dikerjakan Marshal yang terbit di Zonautara.com.

Editor untuk liputan ini :

  • Neno Karlina Paputungan, mengikuti pelatihan meliput isu laporan berkelanjutan serta menulis story telling yang diselenggarakan AJI dan GRI, dan menggelar Pelatihan Jurnalistik Expanding Media Coverage and Advocacy Dialogue with Media on Sustainability Reporting di Kotamobagu pada Februari 2020. Salah satu pesertanya adalah Marshal yang mengerjakan liputan mendalam ini. Neno saat ini sebagai jurnalis di Totabuan.news.
  • Ronny Adolof Buol, Pemimpin Redaksi Zonautara.com
Bagikan !
Advertisement
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Restorasi mangrove yang setengah hati di Teluk Labuan Uki (2)

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Indepth

Restorasi mangrove yang setengah hati di Teluk Labuan Uki (3)

Johans dan Agustinus tak paham siapa yang benar. Saling klaim tak menyelesaikan masalah. Mereka hanya berharap kawasan mangrove di desanya tetap lestari.

Bagikan !

Published

on

Papan informasi manfaat mangrove di area restorasi yang terdapat di Desa Baturapa, Lolak, Bolmong. (Foto: Zonautara.com/Marshal D)

CSR PT PLN di lahan bermasalah di Desa Baturapa Satu, Bolmong

Liputan mendalam dikerjakan oleh Marshal Datundugon


Bagian kedua dari laporan ini dapat dibaca pada link ini

Polemik restorasi mangrove di lahan bermasalah itu, kontradiktif dan tidak sejalan dengan poin-poin tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s) sebagaimana tertuang dalam Sustainability Reporting (SR) PT PLN (Persero) tahun 2018.

Bisa saja, klaim pencapaian program penghijauan sampai dengan semester 1 tahun 2018 yaitu telah dilaksanakannya penanaman pohon secara serentak oleh 34 unit PLN pada dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, 5 Juni 2018, dengan target jumlah penanaman pohon sebanyak 34.000 tidak sesuai dengan fakta di lapangan. 

Persoalan lain juga timbul setelah itu. Aktivis lingkungan di Bolmong, Sabdar Gobel mengungkap, jumlah bibit mangrove yang ditanam PT PLN tidak sesuai dengan yang dilaporkan saat kegiatan penanaman yakni 1000 pohon, melainkan hanya sekitar 300-an pohon. 

Sabdar yang juga ketua komunitas peduli kelestarian lingkungan hidup “Bumi Lestari” itu juga menyorot soal kualitas bibit yang ditanam. Akibatnya, banyak bibit yang mati. Dari informasi yang dia himpun, bibit yang ditanam itu bukan dari hasil pembibitan. Melainkan hanya dicabut dari habitat mangrove di tempat lain.

“Itu merupakan kesalahan besar. Dapat saya pastikan bibit itu tidak akan tumbuh. Dan memang betul. Fakta di lapangan saat ini, 90-an persen mangrove yang ditanam semuanya mati. Jumlah yang ditanam juga hanya 350 pohon,” bebernya.

Ia juga menyayangkan, program CSR PT PLN tidak diserahkan ke kelompok yang betul-betul paham soal mangrove. Harusnya, agar program dapat berjalan sesuai target dan yang diharapkan, maka sebaiknya dikelola oleh orang ataupun komunitas yang bergerak di bidang itu.

“Misalnya mangrove ini. Mulai dari pembibitan kemudian ditanam, juga harus dipelihara dan dirawat. Kalau ada bibit yang mati maka harus ada penyulaman kembali. Sehingga program itu bisa dibilang sukses,” kata Sabdar.

Penggiat lingkungan Bolmong, Sabdar Gobel (54) / Foto: Zonautara.com/Marshal D.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bolmong, Abdul Latief turut membenarkan soal jumlah bibit yang ditanam. “Iya, itu bukan 1000 pohon yang ditanam. Hanya 350-an pohon,” kata Abdul Latief saat ditemui di ruang kerjanya.

Berdasarkan uraian tersebut, UP3 PT PLN (Persero) Area Kotamobagu dinilai tidak serius dalam menjalankan program penghijauan lewat CSR-nya guna memenuhi target penanaman pohon. Mulai dari tahap pemilihan lokasi, pemilihan kualitas bibit mangrove dan tidak adanya pemeliharaan pasca tanam yang mengakibatkan sebagian besar bibit mati.   

Sementara itu, Pejabat Pelaksana K3 dan Lingkungan, UP3 PT. PLN (Persero) Area Kotamobagu, Denny Teremia menyebut tidak semua unit CSR itu ter-cover dalam SR. Melainkan hanya beberapa saja yang menunjang. Untuk kegiatan restorasi di Baturapa Satu, menurut Denny, sudah direncanakan sejak 2018.

“Mulai dari survei lokasi dengan melibatkan pemerhati lingkungan, masyarakat sekitar dan mahasiswa perikanan dan kelautan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado,” kata Denny.

Kegiatan tersebut disetujui pihak manajemen PLN pada tahun 2019. Sehingga akhirnya penanaman pun dilaksanakan. “Tahun ini (2020) kita tinggal memantau perkembangan mangrove yang ditanam itu. Dan semua kegiatan yang kita laksanakan tahun 2019 termasuk CSR sudah kita laporkan ke pusat melalui PLN Wilayah Suluttenggo di Manado,” ungkapnya.

Kantor PT. PLN (Persero) Area Kotamobagu (Dicapture dari Google Street View)

Kendati tidak semua unit CSR tercover dalam SR, tapi program penghijauan yang termuat dalam SR itu salah satunya adalah penanaman mangrove. Karena memang salah satu misi PLN menjalankan kegiatan yang berwawasan lingkungan.

“Kita ada target kinerja. Misalnya, wajib melaksanakan kegiatan penghijauan sebanyak sekian pohon untuk tahun ini. Dan tahun 2019 kita tanam 1000 pohon di kawasan restorasi Baturapa. Sebanyak 500 pohon dari PLN Kotamobagu dan 500 pohon dari PLN UP2D Manado. Dengan total anggaran Rp 60 juta,” jelas Denny.

Soal bibit, menurut Denny, pihaknya meminta peran dari warga setempat untuk pengadaan. Ada beberapa juga yang dipesan dari Likupang, kabupaten Minahasa Utara lewat mitra kerja (pihak ketiga).

“Intinya, kami dari PLN hanya tahu bibitnya ada. Terserah diambil dari mana. Soal kriteria bibit kita tidak punya syarat khusus. Yang penting tingginya antara 30 hingga 50 centimeter. Karena pada intinya dan yang terpenting adalah perawatan. Kendati bibit kualitas bagus tapi tidak dirawat dengan baik tetap mati. Jadi tergantung pada perawatan,” ujar Denny.

Sementara untuk perawatan, dijelaskan, bahwa itu menjadi tanggung jawab warga setempat. Karena di sisi lain, jika mangrove tumbuh dengan baik maka dampaknya juga ke masyarakat itu sendri. Termasuk dijadikan objek wisata mangrove. “Kan kami sudah berikan bantuan bibit. Penanaman juga kita fasilitasi. Sehingga kita minta support warga untuk menjaga itu. Tapi memang sudah beberapa bulan terakhir kita belum sempat mengecek langsung ke lokasi,” aku Denny.

Kaitan dengan dana CSR, diakuinya bahwa itu dikelola langsung oleh PLN. Dan tidak diserahkan ke kelompok atau warga karena khawatir tidak tersalur. Dari Rp 60 juta dana yang dikucurkan, sudah termasuk pengadaan bibit, ajir (patok), dan pembuatan gapura di pintu masuk kawasan restorasi.

Yang merekomendasikan lahan di Baturapa itu justru aktivis lingkungan, Sabdar Gobel dan didukung warga setempat. Kemudian PLN melakukan survei. Karena syarat pengusulan dana CSR itu salah satunya lahan harus jelas. “Jadi kita survei. Termasuk wawancara dengan warga. Setelah dianggap memenuhi syarat, kemudian hasil itu kita usulkan ke manajemen. Dan disetujui serta didukung penuh oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH),” jelas Denny.

Denny terus bercerita. Bahwa selama tahapan itu tidak pernah ada komplain. Tiba-tiba, kata dia, pada saat penanaman diklaim bahwa lahan tersebut milik dari Tenges Tuera. PLN tidak pernah tahu kalau lahan itu bermasalah.

Papan peringatan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di area restorasi mangrove di Desa Baturapa, Lolak, Bolmong. (Foto: Zonautara.com/Marshal D).

DLH pun sependapat. Bahwa sesuai koordinat, lokasi penanaman itu tidak masuk di kawasan yang diklaim milik Tenges Tuera. Tapi, kalaupun memang bermasalah, maka PLN siap menghentikan seluruh kegiatan. Masalah gagal atau tidak, menurut Denny tergantung tingkat keberhasilan bibit yang hidup. Dan intinya bahwa PLN sudah punya itikad baik merestorasi kembali ekosistem mangrove yang sudah kritis.

“Atau solusi lain kita akan coba kolaborasi dengan pemilik lahan. Atau skenario terburuk PLN akan cari lokasi baru. Karena intinya PLN peduli dengan lingkungan yang rusak,” tegas Denny.

Sabdar Gobel membenarkan keterlibatan dirinya saat pemilihan lokasi. Dia pun berdalih, tak tahu bahwa lahan tersebut bermasalah. Sebagai orang yang peduli terhadap kelestarian lingkungan, ia hanya melihat kondisi hutan bakau di Baturapa yang kritis akibat pembabatan secara besar-besaran sekitar tahun 2005 silam. Sehingga perlu ditanami kembali.

“Dasar itulah sehingga saya anggap perlu dilakukan restorasi kembali. Sebagai penggiat lingkungan saya merasa terpanggil untuk memperbaiki kawasan itu,” tegas Sabdar.

Di sisi lain, terkait persoalan lahan yang bermasalah, dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (F-PIK) Unsrat Manado, Dr. Ir. Ridwan Lasabuda, M.Si yang melakukan penelitian terkait ekosistem mangrove di kawasan Teluk Labuan Uki yang di dalamnya termasuk kawasan pesisir desa Baturapa Satu, juga mempertanyakan bagaimana proses sertifikat kepemilikan itu bisa keluar. Sebab menurut Ridwan, dari hasil penelitian, area itu adalah bagian dari ekosistem mangrove.  

“Untuk membuktikannya sederhana saja. Tanam bibit mangrove di situ. Jika tumbuh berarti itu memang habitat mangrove,” kata Ridwan, saat ditemui di kampus Unsrat.

Menurutnya, tak apa jika memang ada alih fungsi di zona pemanfaatan. Asal ada upaya konversi di lahan lainnya. Misal, ambil sekian, tanam kembali sekian. Salah satu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ridwan dengan mahasiswanya adalah soal valuasi ekologis, yang menghitung nilai mangrove.

“Harus ada nilai ekologis agar saat alih fungsi, konversinya bisa ditetapkan,” sahut Ridwan.

Menetapkan nilai valuasi itu menurut Ridwan tidaklah gampang. Berbagai pihak harus duduk bersama, membahas dan menetapkan standar. Kalau sudah didapat ini akan mudah untuk menilai apakah layak diberikan izin alih fungsi atau tidak.

“Kalau keuntungan dari alih fungsi itu lebih rendah dari nilai valuasi, mending tidak diberikan izin,” sentilnya. 

Papan informasi manfaat mangrove di area restorasi yang terdapat di Desa Baturapa, Lolak, Bolmong. (Foto: Zonautara.com/Marshal D)

Ridwan juga mengkritisi upaya Pemkab Bolmong yang dinilai belum optimal menangani ancaman rusaknya ekosistem mangrove. Persoalan ini juga sudah dilaporkan pemerhati lingkungan, Sabdar Gobel ke pemerintah Kabupaten Bolmong dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Sayangnya, laporan tertulis yang dilayangkan Sabdar pada 12 Agustus 2019 lalu sama sekali tak direspon. Dan lagi-lagi, Sabdar menuding Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolmong tak serius menangani ekosistem mangrove.

“Kami akan tindaklanjuti laporan itu. Kita akan panggil semua pihak terkait termasuk pemilih lahan Tenges Tuera. Tapi hingga saat ini kami juga masih sibuk dengan berbagai agenda. Jadi belum sempat. Rencananya dalam waktu dekat,” sahut Kepala DLH Bolmong, Adbul Latief, ketika dikonfirmasi.

Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bolaang Mongondow, kawasan hutan bakau di desa Baturapa Satu itu merupakan bagian dari 51,11 hektar kawasan budidaya.

Tanggapan berbeda datang dari Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah B3, DLH Kabupaten Bolmong, Deasy Makalalag. Menurutnya, DLH tidak terlibat dalam penentuan lahan restorasi. Yang tentukan itu pihak PLN dan pemerhati lingkungan. Bahkan DLH menyayangkan kerana harusnya PLN berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten melalui DLH dalam hal penentuan lokasi untuk dijadikan kawasan konervasi.

“Termasuk berkoordinasi dengan pihak kehutanan yang notabene paham tentang kawasan-kawasan hutan mangrove (lahan kritis yang perlu dilakukan konservasi),” kata Deasy.

Menurut Deasy, saat itu pihak DLH hanya menerima laporan sekaligus diundang oleh PLN untuk menghadiri acara penanaman 1000 pohon mangrove. Dalam laporannya, PLN mencantumkan titik koordinat lokasi yang akan ditanami.

“Jadi kami minta ahli GIS (geographic information system) untuk melihat kembali koordinat. Baik milik Tenges Tuera dan koordinat yang ditentukan PLN. Dan hasilnya memang lokasi keduanya berbeda. Sehingga kita tidak lagi mempersoalkan itu dan penanaman dilaksanakan,” jelas Deasy.

* * *

Johans Masabare pulang rumah. Dia tak harus mengeluh, meski dia tahu betul bahwa semakin bakau hilang, semakin susah dia mencari ikan. Tapi sebagai warga biasa, dia tak bisa berbuat apa-apa, selain kesungguhan dan niat baik dari semua pihak merestorasi ekosistem mangrove di desanya.

Pun, demikian dengan Agustinus Budiman. Meski saban saat dia melihat ada kerusakan di bentang kawasan pesisir desanya, dia hanya bisa menelan ludah pahit. Bahkan, laporan aktivis lingkungan Sabdar pun tak digubris pemerintah, apalagi keluhannya.

Maka Johans dan Agustinus hanya berharap, niat baik Sangadi mereka menjadikan kawasan mangrove sebagai destinasi ekowisata bisa bersambut gayung dengan kesadaran PT. PLN (Persero) Area Kotamobagu mengevaluasi restorasi setengah hati ini.

Sebagaimana dua nelayan di pesisir Teluk Labuan Uki ini, tentu juga kita semua berharap, apa yang dilakukan oleh PLN tak sekadar memenuhi laporan berkelanjutan perusahaan dalam menerbitkan Sustainable Reporting. Pun berharap, klaim Tenges Tuera di lahan itu, bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Demi mereka, yang menggantungkan hidup dari lestarinya mangrove.

TAMAT.


Marshal Datundungon, penerima pendanaan liputan untuk tema Sustainability Reporting dari AJI dan GRI. Saat ini Marshal menjadi Kontributor di Zonautara.com dan juga jurnalis di Harian Posko Manado. Ini merupakan Liputan Mendalam kedua yang dikerjakan Marshal yang terbit di Zonautara.com.

Editor untuk liputan ini :

  • Neno Karlina Paputungan, mengikuti pelatihan meliput isu laporan berkelanjutan serta menulis story telling yang diselenggarakan AJI dan GRI, dan menggelar Pelatihan Jurnalistik Expanding Media Coverage and Advocacy Dialogue with Media on Sustainability Reporting di Kotamobagu pada Februari 2020. Salah satu pesertanya adalah Marshal yang mengerjakan liputan mendalam ini. Neno saat ini sebagai jurnalis di Totabuan.news.
  • Ronny Adolof Buol, Pemimpin Redaksi Zonautara.com
Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com