Gaji tak sampai Rp 15 juta, Jaksa Pinangki kasus Djoko Tjandra hidup mewah

ZONAUTARA.com – Jaksa Pinangki Sirna Malasari sedang disorot publik dan pemberitaan media massa. Pinangki terjerat dalam kasus Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Jaksa Pinangki dituduh menerima suap dari Tjoko Tjandra. Saat ini Pinangki sedang mengikuti proses penyilidikan.

Dia disebut-sebut menerima mobil mewah merk BMW tipi SUV X5. Selain itu Pinangki juga dijanjikan akan menerima uang miliaran rupiah jika berhasil melepas Djoko Tjandra.

Publik juga menyorot soal kehidupan pribasi Pinangki yang dianggap mewah bagi seorang jaksa.

Di akun Instagramnya, Pinangki sering mengupload kepergiaanya ke luar negeri. Dia sering menggunakan kursi kelas satu.

Beredar pula foto-foto Pinangki usai melakukan operasi hidung di klinik kecantikan ternama New York Center for Plastic Surgey di Amerika Serikat.

Padahal jika ditilik dari gaji Pinangki sebagai pegawai negeri sipil aktif, gaji jaksa Pinangki tidak sampai Rp 15 juta.

Pinangki terakhir tercatat sebagai pejabat eselon golongan IV PNS. Besaran gaji pokok PNS diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2015. Besaran gaji pokok PNS di Kejaksaan dengan PNS di instansi pemerintah lainnya sejauh ini masih dipukul rata.

Berdasarkan PP tersebut, gaji pokok yang diperoleh pejabat eselon golongan IV PNS adalah antara Rp 3.044.300 sampai dengan Rp 5.901.200.

Selain menerima gaji pokok, PNS juga menerima remunerisasi dalam bentuk tunjangan kinerja (tukin). Besaran tukin PNS di Kejaksaan Agung diatur dalam aturan yang berbeda yakni dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2020. Besaran tukin di Kejaksaan dibedakan menurut kelas jabatannya.

Penetapan kelas jabatan di lingkungan Kejaksaan Agung diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 150 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pegawai di Lingkungan Kejaksaan.

Dalam Keputusan Jaksa Agung tersebut, untuk jabatan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II yang diemban Pinangki masuk dalam kelas jabatan 8 sehingga besaran tukin yang diterimanya sebesar Rp 4.595.150/bulan.

Sebagai informasi, selain tunjangan kinerja dan gaji pokok PNS, PNS di Kejaksaan juga masih mendapatkan tunjangan lainnya antara lain tunjangan suami/istri sebesar 5% dari gaji.

Tunjangan berikutnya yakni tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, tunjangan makan Rp 41.000/hari (golongan IV), dan pemasukan lain PNS seperti perjalanan dinas.

Tunjangan berikutnya yakni tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, tunjangan makan Rp 41.000/hari (golongan IV), dan pemasukan lain PNS seperti perjalanan dinas.

Sehingga, bila ditotal keseluruhannya bisa mencapai lebih kurang Rp 12.140.434/bulan.

Meski punya gaji sebagai PNS dan Jaksa Muda di Kejaksaan Agung, Pinangki diketahui juga punya harta kekayaan sebesar Rp 6,8 miliar.

Mengutip, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terakhir dilaporkannya pada tahun lalu, Jaksa Pinangki melaporkan harta kekayaan sebesar Rp 6,8 miliar atau tepatnya Rp 6.838.500.000.

Sebagian besar hartanya tersebut dihitung dari kepemilikan Pinangki atas dua bidang tanah dan bangunan di Bogor dan sebidang tanah di Jakarta Barat.

Di Bogor, Pinangki punya tanah dan bangunan seluas 364 meter persegi/234 meter persegi senilai Rp 4 miliar dan juga seluas 120 meter persegi/72 meter persegi senilai Rp 750 juta. Di Jakarta, ia punya tanah dan bangunan seluas 500 meter persegu/360 meter persegi di Jakarta Barat senilai Rp 1,2 miliar atau Rp 1.258.500.000.

Jika ditotal, jumlah aset tanah dan bangunan saja yang ia miliki adalah sebesar Rp 6 miliar alias Rp6.008.500.000. Total harta berupa tanah dan bangunan ini merupakan mayoritas dari harta kekayaan yang ia miliki atau sebesar 88% dari total harta kekayaannya.

Sisanya, kekayaan Pinangki berupa tiga unit kendaraan roda empat terdiri dari Nissan Teana (2010), Toyota Alphard (2014), dan Daihatsu Xenia (2013) senilai Rp 630 juta. Sedangkan, kekayaan lainnya ia simpan dalam Kas atau Setara Kas sebesar Rp 200 juta.

Sebelumnya, dalam data LHKPN Pinangki yang dikeluarkan pada 2009 lalu, saat ia masih menjabat sebagai Jaksa di Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong, total kekayaannya masih dikisaran Rp 2,7 miliar. Terdiri dari Rp 2,09 miliar harta tidak bergerak, yaitu bangunan dan tanah, harta bergerak berupa mobil senilai Rp 460 juta, serta giro dan setara kas lainnya sebanyak Rp 128,17 juta.