Kluster Covid-19 baru di Karawang, Luhut akan perketat PPKM Darurat

ZONAUTARA.com – Pememuan kluster Covid-19 baru di wilayah industri Karawang sebabkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperketat.

Pasalnya peningkatan intensitas penggunaan cahaya di malam hari menjadi indikator mobilitas masyarakat di wilayah Karawang mulai meningkat.

Luhut menyampaikan, akan menindak tegas sesuai aturan yang berlaku bagi siapa saja yang melanggar.

“Saya minta pengetatan dan tidak memberikan celah untuk pelanggaran yang tidak sesuai aturan berlaku,” tambah Luhut, Sabtu (17/7).

Ketegasannya tersebut berdasarkan pada data temuannya di lapangan, pabrik di sektor esensial melakukan pelanggaran dengan memasukkan pekerjanya di malam hari, sehingga dalam 24 jam pekerjanya tetap masuk 100 persen.

Kejadian tersebut selanjutnya ditindaklanjuti Luhut dengan meminta Kementerian Perindustrian melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan di lapangan serta mengevaluasi penerbitan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI).

Lebih lanjut, untuk menghindari lonjakan kasus pada sektor industri selain perlu pengetatan, Luhut meminta agar diberlakukan percepatan vaksinasi gotong royong. Ia juga meminta kepada pelaku yang bekerja di sektor industri tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

“Vaksin gotong royong kita terus push untuk bisa vaksin langsung di pabrik-pabrik industri, khususnya daerah DKI Jakarta,” pungkas Luhut.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali pada diktum ketiga, bahwa pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial diberlakukan 25 hingga 50 persen maksimal staf work from home. Sektor kritikal, 100 persen stafnya work from home.

Seluruh upaya pengetatan ini merupakan langkah Pemerintah mencapai target dengan menekan mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat. Hal ini cukup berhasil, sebab mobilitas masyarakat saat ini mengalami penurunan sebanyak 30 hingga 50 persen.