Mensos anggarkan Rp7,08 triliun untuk bansos

ZONAUTARA.COM – Salah satu program bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian bantuan terhadap 5,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Hal ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir dampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam jumpa pers dengan media di Surabaya, Selasa (20/7).

Ada anggaran sebesar Rp7,08 triliun ini akan diberikan kepada 5,9 juta keluarga penerima manfaat. Risma menegaskan bahwa penerima tersebut berdasarkan pada data terbaru.

“Bantuannya sebesar Rp200 ribu/KPM selama Juli-Desember 2021,” ungkap Risma.

Selain pembagian bantuan tunai tersebut, terdapat juga kebijakan berupa pembagian beras sebanyak 5 kg untuk pekerja sektor informal di Jawa dan Bali yang terdampak PPKM.

Para penerima bantuan beras ini mencakup pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, hingga karyawan kontrak.

Untuk mewujudkan kebijakan ini, Kemensos menyediakan total 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3 ribu paket beras berisi 5 kg beras, dan 6 ribu paket berisi 5 kg beras untuk enam ibukota provinsi.

Selain itu, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dibantu TNI-Polri untuk menyalurkan beras seberat 10 kg/KPM untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH. Sehingga, total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200 juta kg.

“Dengan bantuan beras, diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi,” kata Risma.

Optimalisasi Program Bansos
Dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, Risma menyatakan Kemensos akan mengoptimalisasi program bansos yang sudah berjalan, yaitu PKH, BPNT/Kartu Sembako, dan BST. Adapun PKH salur tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021.

“Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama dua bulan yakni Mei-Juni, yang cair pada Juli. Kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapat tambahan dua bulan, yakni pada bulan Juli dan Agustus. Sehingga mereka seperti menerima 14 bulan,” ujar Risma.

Dia mengingatkan, meski target bantuan 10 KPM, namun di lapangan lebih dari 33 juta jiwa menerima PKH. Pasalnya, bantuan PKH diberikan berdasarkan komponan dalam keluarga.

Selanjutnya, anggaran bansos PKH sebesar Rp28,3 triliun, dan anggaran BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp42,3 triliun akan disalurkan melalui Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara). Untuk anggaran BST senilai Rp15,1 triliun, disalurkan oleh PT Pos Indonesia.

Semua bentuk bansos ini bertujuan mendongkrak daya beli masyarakat. Risma pun terjun sendiri ke masyarakat, menemui warga dan menjalin dialog seperti pada Senin (19/7) lalu di Kota Surakarta. Dengan jujur, warga Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, mengatakan telah menerima bansos.

Saat berkesempatan melakukan pengecekan lapangan, para pendamping diminta untuk terus mengawal penyaluran bansos sekaligus mengatasi setiap kendala yang ada.

“Jika ada kendala tolong dibantu,” tandasnya.