ZONAUTARA.COM – Menyoal surat yang dikirim oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku dirinya tak paham sepenuhnya mengenai data ganda yang dimaksud Anies dalam surat tersebut.
Pasalnya, sebuah surat datang dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berisikan permintaan klarifikasi data ganda Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Covid-19.
Risma dalam jumpa pers, Selasa (3/8), justru mengatakan bahwa dirinyanya akan terbuka membeberkan semuanya.
“Silakan komunikasi dengan kami. Insya Allah kami akan buka semuanya. Tidak ada yang kami tutupi,” tambahnya.
Lewat surat beberapa waktu sebelumnya, Anies mengabari Risma untuk menangguhkan pengiriman bansos kepada 99.450 penerima. Pasalnya, selain dari DKI, mereka juga tercatat sebagai penerima bansos yang dikirim Kementerian Sosial di bawah Risma.
Alih-alih memvalidasi data, Risma justru menyentil balik Anies terkait perbaikan data bansos yang mangkrak baru 40 persen dan penyalurannya lewat Bank DKI yang gagal tak sesuai rencana semula. Menurut Risma, sejumlah bank konon menolak rencana Anies untuk menyalurkan bansos lewat ATM.
“Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT Pos. Dan sekarang sudah 95 persen, untuk tersalurkannya BST,” kata dia.
Berturut-turut, Risma juga menyoroti perbaikan data bansos DKI yang baru sekitar 40 persen. Ia mengaku bahkan sempat mengirim staf untuk membantu perbaikan data tersebut.
Sejak jadi Mensos awal Januari lalu, Risma mengaku memang meminta kepala daerah memperbaiki data penerima bansos. Namun, katanya, tak semua daerah mengambil langkah cepat dan aktif.
Ia sempat menyinggung salah satu kabupaten di Papua yang bahkan telah memperbaiki 100 persen data KPM mereka untuk 2021. Menurut dia, perbaikan data bansos memang sewajarnya diperbaiki dan diusulkan pemerintah daerah sesuai UU nomor 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
“Jadi itu alasan kami meminta daerah untuk mendata, kalau memang kurang yang diusulkan saja,” tandas Risma.
Discussion about this post