ZONAUTARA.comPemeritah Kota (Pemkot) Tomohon berkeinginan mewujudkan daerahnya sebagai kota bersih dari pungutan liar (pungli).

Hal itu ditegaskan oleh Walikota Tomohon Caroll Senduk ketika mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas), Selasa (31/8/2021) yang dilakukan secara virtual.

Rapat Koordinasi tersebut diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Disaat bersamaan dilaksanakan Launching Pengelolaan Bersama ‘Monitoring Center For Prevention’ (MCP) Pencegahan Korupsi secara Virtual.

“Kami ingin memastikan seluruh jajaran Pemerintah Kota Tomohon bekerja dan bersih dari pungli,” kata Senduk.

Menurut Senduk hal itu tidak ada lagi pungutan tak resmi yang dibebankan kepada masyarakat. Sehingga kedepan tidak ada lagi petugas mengambil uang untuk setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat termasuk layanan kesehatan.

“Jika ada masyarakat yang mendapati bukti aparat pemerintah terlibat tindakan korupsi, mari laporkan kepada kami,” tegas Senduk.

Sementara Ketua KPK Firli Bahuri berharap MCP nantinya dapat menjadi tolak ukur baru untuk menilai keberhasilan tata kelola pemerintahan di suatu daerah. Karena dalam MCP ada delapan area intervensi.

Kedepalan itu yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.

Bahkan menurutnya KPK telah membangun dan secara berkala mengembangkan aplikasi tersebut guna mengukur capaian keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Sedangkan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menambahkan bahwa pengendalian korupsi menjadi penting terlebih di masa darurat pandemi Covid-19 saat ini.

“Lebih baik mengutamakan pencegahan kerugian negara di awal ketimbang uang negara sudah terlanjur bocor,”kata Ateh.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan piagam penghargaan kepada 10 Pemerintah Provinsi yang telah secara tepat waktu menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen Kemendagri.

| Kanal Metro