AS Kirim Delegasi ke Kuba untuk Memulai Kembali Pembicaraan tentang Penegakan Hukum

Pemerintahan Presiden Joe Biden berencana mengirim delegasi ke Havana pada bulan ini untuk memulai kembali pembicaraan Amerika Serikat-Kuba tentang isu-isu penegakan hukum yang terhenti di bawah mantan Presiden Donald Trump, kata Departemen Luar Negeri AS pada Kamis (12/1).

Keprihatinan AS soal isu kontraterorisme akan menjadi salah satu topik yang dibahas, kata juru bicara Departemen Luar Negeri. Trump menempatkan Kuba dalam daftar negara pendukung terorisme tak lama sebelum masa jabatannya berakhir pada Januari 2021. Pemerintahan Biden telah meninjau kembali kebijakan tersebut.

Pertemuan itu akan menjadi yang pertama sejak dialog penegakan hukum, yang dimulai pada 2015 di bawah mantan Presiden Barack Obama, dihentikan pada 2018 pada era Trump ketika dia membatalkan detente bersejarah pendahulunya dengan Kuba yang dikuasai Komunis.

Presiden Joe Biden telah mulai membatalkan sebagian kebijakan Trump tetapi mempertahankan sebagian lain. Biden bersikeras bahwa pemerintah Kuba harus memperbaiki catatan HAM-nya.

“Dialog semacam ini meningkatkan keamanan nasional Amerika melalui peningkatan koordinasi penegakan hukum internasional, yang memungkinkan Amerika melindungi warganya dengan lebih baik dan menyeret penjahat transnasional ke pengadilan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri dalam pernyataan.

Menurut seorang sumber di Washington yang mengetahui masalah tersebut, pembicaraan itu diperkirakan berlangsung pada pekan depan. Pemerintah Kuba belum menanggapi permintaan komentar.

Pejabat-pejabat Amerika Serikat belum menanggapi pertanyaan kantor berita Reuters tentang apakah diskusi diperkirakan mencakup penghapusan Kuba dari daftar negara pendukung teroris. Negara-negara lain yang masuk ke dalam daftar itu adalah Iran, Suriah, dan Korea Utara. [ka/rs]