Biden dan Clinton Peringati Tiga Dekade UU Cuti Keluarga Tidak Berbayar di AS

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjamu mantan Presiden Bill Clinton di Gedung Putih pada Kamis (2/2) untuk memperingati 30 tahun Undang-Undang Cuti Keluarga dan Medis.

Undang-undang itu merupakan legislasi pertama yang disahkan Clinton, presiden ke-42 AS, setelah ia dilantik pada 1993.

Saat menyambut Clinton di hadapan hadirin Gedung Putih, Wakil Presiden AS Kamala Harris menekankan bahwa “di Amerika, pada abad ke-21, setiap pegawai seharusnya dapat mengambil cuti untuk merawat diri mereka sendiri atau orang yang mereka kasihi.”

Biden dan Clinton berpartisipasi dalam acara tersebut untuk menyoroti legislasi yang memberikan jaminan cuti selama 12 minggu bagi banyak pekerja Amerika untuk memulihkan diri dari penyakit berat atau persalinan, maupun merawat anggota keluarga yang sakit. Clinton menandatangani RUU itu menjadi undang-undang pada 5 Februari 1993.

“Baik masyarakat maupun para pemimpin politiknya tampak sangat munafik jika mereka berkata bahwa tidak ada yang lebih penting dari membesarkan anak, lantas menolak membantu keluarga yang membutuhkan,” kata Clinton.

“Setelah bertahun-tahun,” ujar Clinton, “lebih banyak orang yang menyebut-nyebut soal UU Cuti Keluarga kepada saya dibandingkan hal lain yang saya lakukan (semasa menjadi presiden).”

Biden sendiri memperjuangkan cuti berbayar pada 2021, namun gagal mendapatkan dukungan Kongres. Pada Kamis (2/2), ia menandatangani sebuah memorandum yang meminta seluruh kepala lembaga federal untuk mendukung akses cuti keluarga dan medis tidak berbayar bagi para pegawai federal mulai tahun pertama mereka bekerja. Pasalnya, menurut undang-undang yang berlaku, pegawai tidak berhak mendapatkan cuti tidak berbayar sampai mereka dipekerjakan selama satu tahun.

Biden mengaku tetap berkomitmen membawa AS agar “sejajar dengan ekonomi besar dunia lainnya dengan mengesahkan program cuti berbayar dan cuti medis nasional.”

Biden juga mengarahkan Kantor Manajemen Kepegawaian untuk memberikan rekomendasi tentang pengembangan kebijakan, agar pegawai bisa mendapatkan cuti berbayar dan tidak berbayar untuk memperoleh perlindungan atau pemulihan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan oleh pasangan sebelum menikah, kekerasan seksual atau penguntitan. Undang-undang cuti keluarga yang berlaku saat ini tidak mencakup hal-hal itu.

Pada awal 2021, Biden mengajukan rancangan undang-undang yang memperluas cakupan UU Cuti Keluarga yang sudah ada, yang akan memberikan jatah cuti orang tua, cuti keluarga dan cuti sakit berbayar selama 12 minggu bagi setiap pegawai. Selain itu, pegawai juga akan diberi cuti berkabung selama tiga hari setiap tahunnya, sebagai bagian dari rencana anggaran belanja sosial senilai $3,5 triliun.

Pada akhirnya, klausul cuti keluarga berbayar tidak lolos ke dalam rancangan undang-undang tentang iklim dan layanan kesehatan yang disahkan Biden menjadi undang-undang Agustus lalu.

Sekelompok politisi Partai Demokrat di Kongres mengumumkan, mereka mengajukan kembali legislasi yang akan memberikan jaminan cuti keluarga berbayar dan hal lainnya.

UU federal yang berlaku saat ini tidak berlaku bagi sebagian besar angkatan kerja AS. [rd/lt]