Pengadilan Pakistan Dakwa Mantan PM Imran Khan Ungkap Rahasia Negara

Redaksi ZU
Penulis Redaksi ZU



Pengadilan Pakistan pada Senin (23/10) mendakwa Imran Khan atas tuduhan mengungkapkan rahasia negara setelah ia digulingkan dari jabatannya pada 2022. Ini merupakan sebuah langkah dramatis lainnya terhadap mantan perdana menteri itu. Khan sekarang dapat menghadapi kemungkinan hukuman mati dan kemungkinan besar tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilu parlemen pada Januari mendatang.

Khan dan Shah Mahmood Qureshi, pembantu dekat dan wakil pemimpin partai Khan yang beroposisi, Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf, akan diadili minggu ini di penjara dengan keamanan tinggi di kota garnisun Rawalpindi.

Tuduhan mengungkap rahasia negara dapat dijatuhi hukuman mulai dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati, menurut Umair Niazi, salah satu pengacara Khan. Namun Niazi mengatakan ia yakin Khan dan Qureshi akan dibebaskan karena mereka “tidak melakukan kesalahan apa pun.”

Sidang dimulai pada hari Jumat dan baik Khan maupun Qureshi telah membantah tuduhan terhadap mereka tersebut. Sidang akan berlangsung di hadapan pengadilan khusus secara tertutup di Penjara Adiyala, tempat Khan ditahan. Pengacara Khan juga keberatan dengan persidangan tertutup tersebut.

Pendukung mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah saat protes di Quetta pada 5 Agustus 2023. (Foto: AFP)

Kasus ini terkait dengan pidato Khan dan pengungkapan surat diplomatik rahasia pada rapat umum setelah ia digulingkan dalam mosi tidak percaya di parlemen pada 2022. Dokumen tersebut – yang dijuluki Cipher – belum dipublikasikan baik oleh pemerintah maupun pengacara Khan namun tampaknya merupakan korespondensi diplomatik antara duta besar Pakistan untuk Washington dan Kementerian Luar Negeri di Islamabad.

Pada saat itu, Khan menyimpan secara ilegal surat yang dituduhkan tersebut, mengklaim bahwa itu adalah bukti bahwa ia sedang diancam dan bahwa penggulingannya adalah konspirasi AS yang diduga dilakukan oleh militer dan pemerintah di Pakistan. Para pejabat Washington dan Pakistan membantah klaim tersebut.

Pengacara pembela Khan lainnya, Naeem Panjutha, mengklaim pada Senin bahwa mantan perdana menteri itu dan Qureshi “didakwa dengan tergesa-gesa” dengan tujuan untuk segera menghukum pemimpin oposisi populer tersebut.

Khan menghadapi lebih dari 150 kasus, termasuk dakwaan mulai dari penghinaan terhadap pengadilan hingga terorisme dan penghasutan kekerasan, dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara atas tuduhan korupsi pada awal Agustus. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Islamabad menangguhkan hukuman tersebut dan itu merupakan kemenangan hukum bagi Khan.

Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama, karena ia segera ditangkap kembali pada Agustus dalam kasus Cipher.

Untuk saat ini, Khan tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilu bulan Januari karena dua alasan – kasus korupsi dan kasus Chiper.

Panjutha, pengacara Khan, mengatakan dalam pernyataan video kepada wartawan pada Senin bahwa kliennya tidak mendapatkan persidangan yang adil.

Pada akhir pekan lalu, saingan politik utama Khan dan mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif kembali ke Pakistan, mengakhiri empat tahun pengasingannya di London. Sharif pada Sabtu berpidato di depan para pendukung yang menyambut kepulangannya di kota Lahore, dan menyatakan bahwa ia memaafkan semua orang yang menyebabkan kesulitannya.

Sharif dan Partai Liga Muslim Pakistan yang dipimpinnya diperkirakan akan menghadapi persaingan ketat dalam pemilu pada Januari mendatang sewaktu berhadapan dengan partai Khan, yang sangat populer di kalangan masyarakat. [ab/uh]

Source link



Jika anda merasa konten ini bermanfaat, anda dapat berkontribusi melalui DONASI. Klik banner di bawah ini untuk menyalurkan donasi, agar kami dapat terus memproduksi konten yang bermanfaat




Artikel ini terbit atas kerjasama afiliasi Zonautara.com dengan Voice of America (VOA) Indonesia
Share This Article
Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com