Pemerintah AS Kembali Hadapi Kebuntuan Pendanaan

Pemerintah AS kembali menghadapi ancaman penutupan sebagian (partial shutdown), yang dapat terjadi pada Jumat (17/11) tengah malam jika anggota Kongres dan Gedung Putih tidak dapat menyepakati rencana anggaran baru.

Perselisihan pendanaan terbaru berpusat pada Dewan Perwakilan Rakyat yang terpecah-belah secara politik, di mana Partai Republik memegang mayoritas tipis namun faksi tersebut mengalami perpecahan di dalamnya terkait prioritas anggaran.

Sebuah faksi konservatif sayap kanan telah menuntut pemotongan anggaran belanja negara yang ditolak oleh anggota parlemen Republik yang lebih moderat dan kaukus Partai Demokrat di DPR, bersama dengan Senat yang dikuasai Partai Demokrat dan Presiden Joe Biden, yang berasal dari Partai Demokrat.

Perselisihan yang sama terjadi pada akhir bulan September lalu, namun Ketua DPR saat itu Kevin McCarthy, pemimpin mayoritas Partai Republik di DPR, mendorong undang-undang tersebut dengan dukungan dari Partai Demokrat untuk mendanai sepenuhnya operasi pemerintah hingga hari Jumat mendatang. Namun kebuntuan yang nyaris terjadi membuat marah delapan anggota kubu konservatif sehingga mereka memberontak dan melawan McCarthy, dan dengan dukungan bulat dari Partai Demokrat, mereka memecat anggota Kongres dari California itu dari kursi jabatannya, yang merupakan hal pertama dalam sejarah AS.

Setelah tiga minggu berdebat mengenai sosok pengisi posisi Ketua DPR yang baru, anggota DPR dari Partai Republik memilih anggota parlemen yang kurang dikenal, Anggota Kongres Mike Johnson dari negara bagian Louisiana, sebagai pengganti McCarthy. Kini, tanpa pengalaman sebelumnya dalam negosiasi legislatif yang berisiko tinggi, Johnson dihadapkan pada upaya menyusun kesepakatan untuk menjaga agar pemerintah tetap beroperasi penuh.

Namun Johnson mungkin harus bergantung pada setidaknya sejumlah suara dari Partai Demokrat untuk mendorong pengesahan rancangan undang-undang pendanaan tersebut, sebuah taktik yang sama yang menyebabkan jatuhnya McCarthy.

Selama akhir pekan, Johnson menawarkan rencana anggarannya, sebuah pendekatan berjenjang yang memperpanjang pendanaan untuk beberapa lembaga pemerintah hingga pertengahan Januari dan untuk lembaga lainnya hingga awal Februari. Rencananya itu mengabaikan seruan kelompok konservatif yang menyuarakan pemotongan anggaran besar-besaran untuk beberapa program pemerintah dan kontrol imigrasi yang lebih ketat di perbatasan barat daya AS dengan Meksiko.

Rencana anggaran Johnson juga tidak menjawab seruan Biden untuk memberikan dukungan keuangan baru bagi Ukraina yang berperang melawan Rusia dan dan Israel yang berperang melawan militan Hamas.

Tanpa pendanaan baru pada Jumat tengah malam, operasi pemerintah yang dianggap tidak penting akan dihentikan, seperti layanan di taman-taman nasional, pemberian nasihat kepada pembayar pajak, dan beberapa penelitian ilmiah.

Belum jelas apakah rencana anggaran belanja dua tingkat Johnson berpeluang untuk disahkan, namun beberapa kelompok konservatif menyampaikan penolakannya karena rencana tersebut memperluas pendanaan pada tingkat saat ini sementara anggota parlemen lainnya meragukan perluasan pendanaan untuk lembaga-lembaga yang berbeda melalui dua tanggal yang berbeda.

Dalam beberapa hari terakhir, lembaga pemeringkat kredit telah menurunkan peringkat kredit pemerintah karena ketidakpastian yang terus berlanjut, sebuah langkah yang bisa menyebabkan biaya pinjaman yang lebih tinggi bagi Amerika Serikat, di mana jumlah utang nasionalnya kini mendekati $34 triliun.

Sebuah komite di DPR akan mempertimbangkan usulan Johnson pada Senin (13/11) malam dan beberapa pemungutan suara di DPR dan Senat kemungkinan akan dilakukan pada akhir minggu ini menjelang batas waktu berakhirnya pendanaan pada hari Jumat. [my/lt]