Sekjen NATO Berkomitmen terhadap Integritas Wilayah Bosnia dan Kecam Rusia

NATO mendukung integritas teritorial Bosnia dan prihatin atas “campur tangan asing yang jahat,” termasuk oleh Rusia, di wilayah Balkan yang bergejolak yang mengalami perang dahsyat pada tahun 1990an, kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, Senin (20/11).

Sarajevo adalah perhentian pertama tur Stoltenberg ke negara-negara Balkan Barat yang juga mencakup Kosovo, Serbia, dan Makedonia Utara. “Sekutu sangat mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Bosnia-Herzegovina,” kata Stoltenberg kepada wartawan. “Kami prihatin atas retorika separatis dan memecah belah serta campur tangan asing yang memfitnah, termasuk Rusia.”

Ada kekhawatiran yang meluas bahwa Rusia sedang berusaha menggoyahkan Bosnia dan kawasan-kawasam lainnya untuk mengalihkan perhatian dunia dari agresinya terhadap Ukraina. Moskow secara terbuka mendukung Presiden Serbia Bosnia yang separatis dan pro-Rusia, Milorad Dodik, yang telah berulang kali menyerukan perpecahan negara itu dan menggabungkan separuh wilayah Bosnia yang dikuasai Serbia ke negara tetangganya, Serbia.

“Ini mengancam stabilitas dan menghambat reformasi,” kata Stoltenberg. “Semua pemimpin politik harus berupaya menjaga persatuan, membangun institusi nasional, dan mencapai rekonsiliasi. Ini sangat penting untuk stabilitas dan keamanan negara.”

NATO berperan penting dalam mengakhiri perang Bosnia tahun 1992-1995 dan menerapkan rencana perdamaian yang disponsori AS yang membagi negara itu menjadi dua wilayah yang sangat otonom, satu wilayah dikuasai oleh orang-orang Serbia Bosnia dan yang lainnya oleh orang-orang Bosniak (yang sebagian besar beragama Islam) dan Kroasia Bosnia.

“NATO telah berkomitmen terhadap Bosnia-Herzegovina selama bertahun-tahun,” kata Stoltenberg. “Keamanan kalian penting bagi wilayah Balkan Barat dan penting bagi Eropa.”

Kepemimpinan Serbia Bosnia selama bertahun-tahun telah memblokir permohonan Sarajevo untuk menjadi anggota NATO, hal yang juga ditentang oleh Rusia. Stoltenberg mengatakan ini harus diakhiri. “Setiap negara berhak memilih pengaturan keamanannya tanpa campur tangan asing,” katanya. [ab/ka]