Jaring Aspirasi, DPRD Bolsel Suport Pemkab Libatkan Masyarakat Menyusun Ranwal RKPD 2025

ZONAUTARA.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolsel mensupport upaya Pemerintah Kabupaten dalam melibatkan masyarakat dalam penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.

Kegiatan konsultasi publik tersebut digelar di lapangan Futsal, kompleks Panango, Senin 8 Januari 2024.

Giat Pemkab Bolsel itu, bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait program pembangunan yang dianggap prioritas.

Ketua Komisi II DPRD Bolsel, Zulkarnain Kamaru, menyambut baik inisiatif Pemerintah Daerah dalam menggandeng masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting agar program pembangunan yang dijalankan dapat bersinergi dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Kami memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Daerah yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan prioritas pembangunan.”

“Inisiatif ini merupakan bentuk penerapan demokrasi langsung, di mana suara masyarakat menjadi bagian integral dalam proses perencanaan,” ungkap Zulkarnain.

Zulkarnain Kamaru menegaskan bahwa Pemkab Bolsel perlu bijaksana dalam mengalokasikan anggaran untuk memprioritaskan program-program yang dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

“Kami memahami bahwa anggaran terbatas menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami berharap Pemerintah Daerah dapat melakukan alokasi anggaran dengan cerdas dan memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat,” tambah Zulkarnain.

Dengan adanya konsultasi publik ini, diharapkan RKPD 2025 yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat Bolsel.

Sementara itu, ,Ketua Bapemperda DPRD Bolsel, Sunardi Kadullah menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan usulan-usulan masyarakat yang dihimpun melalui berbagai forum seperti Pokok-pokok Pikiran (Pokir).

“Kami sebagai wakil rakyat, menyampaikan suara dan aspirasi masyarakat yang telah kami himpun. Harapan kami, Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan dan mengutamakan program-program yang dianggap paling vital dan mendesak menurut pandangan masyarakat,” singkat Sunardi. (Advetorial)